Keluarga Korban MH17 Tuntut Pemerintah Ukraina
Minggu, 30 November 2014 - 14:39 WIB
Keluarga Korban MH17 Tuntut Pemerintah Ukraina
A
A
A
BERLIN - Seorang ibu di Jerman, yang anaknya menjadi korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 dikabarkan menyeret pemerintah Ukraina ke meja hijau. Ibu tersebut menuntut pemerintah Ukraina karena dianggap lalai mengontrol wilayah udaranya, yang menyebabkan puluhan nyawa melayang.
Melansir Al Jazeera, Minggu (30/11/2014), wanita yang tidak disebutkan namanya itu melaporkan Ukraina ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pekan lalu. Dirinya menuntut Ukraina sebesar USD 1 juta atas kelalaian yang mereka lakukan.
Menurutnya, salah satu kelalaian terbesar Ukraina adalah tetap membuka jalur udara mereka, ketika pertempuran terus berkecamuk di timur Ukraina. “Ukraina seharusnya menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil ketika pertempuran berkobar di bagian timur negara itu. Tetapi, mereka memilih untuk tidak melakukannya, karena tidak ingin kehilangan uang,” ucap wanita itu dalam sebuah pernyataan.
Elmar Giemulla, seorang pengacara dan profesor hukum penerbangan yang mewakili wanita itu, mengatakan, Pemerintah Ukraina harus bertanggung jawab atas keamanan penerbangan di wilayahnya, terutama saat terjadi konflik.
"Dengan menjaga wilayah udara tetap terbuka untuk pesawat komersil dari negara lain di tengah situasi konflk, Ukraina harusnya mampu menjamin keamanan penerbangan. Jika hal ini tidak dapat mereka laukan, harusnya pemerintah Ukraina untuk sementara menutup wilayah udara mereka terlebih dahulu,” ucap Giemulla.
Melansir Al Jazeera, Minggu (30/11/2014), wanita yang tidak disebutkan namanya itu melaporkan Ukraina ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pekan lalu. Dirinya menuntut Ukraina sebesar USD 1 juta atas kelalaian yang mereka lakukan.
Menurutnya, salah satu kelalaian terbesar Ukraina adalah tetap membuka jalur udara mereka, ketika pertempuran terus berkecamuk di timur Ukraina. “Ukraina seharusnya menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil ketika pertempuran berkobar di bagian timur negara itu. Tetapi, mereka memilih untuk tidak melakukannya, karena tidak ingin kehilangan uang,” ucap wanita itu dalam sebuah pernyataan.
Elmar Giemulla, seorang pengacara dan profesor hukum penerbangan yang mewakili wanita itu, mengatakan, Pemerintah Ukraina harus bertanggung jawab atas keamanan penerbangan di wilayahnya, terutama saat terjadi konflik.
"Dengan menjaga wilayah udara tetap terbuka untuk pesawat komersil dari negara lain di tengah situasi konflk, Ukraina harusnya mampu menjamin keamanan penerbangan. Jika hal ini tidak dapat mereka laukan, harusnya pemerintah Ukraina untuk sementara menutup wilayah udara mereka terlebih dahulu,” ucap Giemulla.
(esn)
