Didesak SBY Klarifikasi Info WikiLeaks, Australia Bungkam
Kamis, 31 Juli 2014 - 17:37 WIB
Didesak SBY Klarifikasi Info WikiLeaks, Australia Bungkam
A
A
A
JAKARTA - Desakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pemerintah Australia agar mengklarifikasi info WikiLeaks yang menyebut SBY dalam kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang, membuat Australia tersudut.
“Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya, dan itu penting, kita ingin dengar langsung dari Australia,” kata SBY, dalam konferensi pers di Istana menanggapi pemberitaan Sindonews berjudul "Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega.”.
Pemerintah Australia hingga hari ini (31/7/2014) belum memberikan klarifikasi. Pemberitaan Sindonews tertanggal 30 Juli 2014 berisi bocoran dokumen WikiLeaks, di mana ada surat perintah dari pemerintah Australia melalui Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, agar melarang publikasi kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang diduga melibatkan para tokoh dan pemimpin Asia.
Nama Presiden SBY, mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan menteri Laksamana Sukardi masuk dalam daftar nama tokoh Asia yang disebut dalam dokumen WikiLeaks itu. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Australia tidak hanya tersudut oleh desakan SBY. Para aktivis dan kelompok media di Australia yang kaget dengan surat perintah itu juga mendesak pemerintah Australia mengklarifikasi.
Wartawan Australia yang berbasis di Prancis, Benjamin Ismail, mengatakan tindakan pemerintah Australia itu tidak bisa diterima. ”Dan tidak dapat membenarkan sensor lengkap seperti yang berlaku untuk semua berita dan penyedia informasi, termasuk pada wartawan dan warga biasa,” katanya.
”Kami mendesak pihak berwenang (Australia) untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan nasional dan untuk mengembalikan transparansi dalam kasus ini,” lanjut dia, seperti diberitakan AFP.
Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, juga mengecam kebijakan pemerintah Australia itu. ”Ini bukan hanya masalah pemerintah Australia yang gagal untuk memberikan informasi soal kasus korupsi internasional,” kata Assange yang kini bersembunyi di Kedutaan Ekuador yang berbasis di London, Inggris.
Pemerintah Australia tetap bungkam atas berbagai desakan itu.
Berita tanggapan Istana:
Istana Tanggapi Info WikiLeaks soal Dugaan Korupsi SBY
Berita tanggapan PDIP:
PDIP Bantah Info WikiLeaks soal Dugaan Korupsi Megawati
“Saya minta Australia segera mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Ibu Mega dan saya sendiri tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya, dan itu penting, kita ingin dengar langsung dari Australia,” kata SBY, dalam konferensi pers di Istana menanggapi pemberitaan Sindonews berjudul "Ungkap Dugaan Korupsi, WikiLeaks Sebut SBY dan Mega.”.
Pemerintah Australia hingga hari ini (31/7/2014) belum memberikan klarifikasi. Pemberitaan Sindonews tertanggal 30 Juli 2014 berisi bocoran dokumen WikiLeaks, di mana ada surat perintah dari pemerintah Australia melalui Mahkamah Agung Victoria di Melbourne, agar melarang publikasi kasus dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang diduga melibatkan para tokoh dan pemimpin Asia.
Nama Presiden SBY, mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan menteri Laksamana Sukardi masuk dalam daftar nama tokoh Asia yang disebut dalam dokumen WikiLeaks itu. (Baca: SBY Klarifikasi Berita WikiLeaks dan Sindonews)
Australia tidak hanya tersudut oleh desakan SBY. Para aktivis dan kelompok media di Australia yang kaget dengan surat perintah itu juga mendesak pemerintah Australia mengklarifikasi.
Wartawan Australia yang berbasis di Prancis, Benjamin Ismail, mengatakan tindakan pemerintah Australia itu tidak bisa diterima. ”Dan tidak dapat membenarkan sensor lengkap seperti yang berlaku untuk semua berita dan penyedia informasi, termasuk pada wartawan dan warga biasa,” katanya.
”Kami mendesak pihak berwenang (Australia) untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan nasional dan untuk mengembalikan transparansi dalam kasus ini,” lanjut dia, seperti diberitakan AFP.
Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, juga mengecam kebijakan pemerintah Australia itu. ”Ini bukan hanya masalah pemerintah Australia yang gagal untuk memberikan informasi soal kasus korupsi internasional,” kata Assange yang kini bersembunyi di Kedutaan Ekuador yang berbasis di London, Inggris.
Pemerintah Australia tetap bungkam atas berbagai desakan itu.
Berita tanggapan Istana:
Istana Tanggapi Info WikiLeaks soal Dugaan Korupsi SBY
Berita tanggapan PDIP:
PDIP Bantah Info WikiLeaks soal Dugaan Korupsi Megawati
(mas)
