AS Tuntut Thailand Segera Laksanakan Pemilu
A
A
A
SINGAPURA - Thailand kembali terancam akan mendapatkan tekanan kuat dari dunia internasional, setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Chuck Hagel pada Sabtu (31/5/2014) mendesak Thailand untuk segera menggelar pemilihan umum.
Sebelumnya dilaporkan, militer Thailand tidak akan melakukan pemiliham umum selama satu tahun terakhir, hal tersebut secara lagsung membuat rezim kudeta akan berkuasa untuk satu tahun kedepan.
Hagel juga mendesak militer Thailand untuk membebaskan semua orang yang telah ditahan atas dasar politik dan mencabut kontrol ketat terhadap media di sana. Kebebasan pers di Thailand direnggut paska militer menguasai Negeri Gajah Putih itu.
“Saya menyerukan kepada militer Thailand untuk mengakhiri pembatasan terhadap kebebasan berekpresi di sana dan mendesak untuk segera mengadakan pemilu untuk mengembalikan pemerintahan pada Rakyat,” ucap Hagel, seperti dilansir Channel News Asia.
Perdana Menteri rezim kudeta, Prayuth Chan-ocha menyatakan, dirinya akan segera melaksanakan pemilihan umum, tapi tidak dalam waktu dekat. Menurut dia selagi masih terjadi demonstrasi maka pemiliham umum masih belum layak untuk digelar.
Sebelumnya dilaporkan, militer Thailand tidak akan melakukan pemiliham umum selama satu tahun terakhir, hal tersebut secara lagsung membuat rezim kudeta akan berkuasa untuk satu tahun kedepan.
Hagel juga mendesak militer Thailand untuk membebaskan semua orang yang telah ditahan atas dasar politik dan mencabut kontrol ketat terhadap media di sana. Kebebasan pers di Thailand direnggut paska militer menguasai Negeri Gajah Putih itu.
“Saya menyerukan kepada militer Thailand untuk mengakhiri pembatasan terhadap kebebasan berekpresi di sana dan mendesak untuk segera mengadakan pemilu untuk mengembalikan pemerintahan pada Rakyat,” ucap Hagel, seperti dilansir Channel News Asia.
Perdana Menteri rezim kudeta, Prayuth Chan-ocha menyatakan, dirinya akan segera melaksanakan pemilihan umum, tapi tidak dalam waktu dekat. Menurut dia selagi masih terjadi demonstrasi maka pemiliham umum masih belum layak untuk digelar.
(esn)