Dituduh salah gunakan kekuasaan, posisi Yingluck digoyang lagi
Selasa, 06 Mei 2014 - 17:30 WIB
Dituduh salah gunakan kekuasaan, posisi Yingluck digoyang lagi
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi Thailand dalam sidang pada Selasa (6/5/2014) mengeluarkan perintah penyelidikan soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra. Jika Yingluck terbukti bersalah, posisinya sebagai perdana menteri bisa terancam dilengserkan.
Tuduhan itu juga akan memicu kembali demonstrasi besar-besaran di Thailand dari kelompok anti-pemerintah. Sudah enam bulan posisi Yingluck sebagai perdana menteri digoyang kelompok oposisi. Namun, hingga kini adik mantan ditaktor Thaksin Shinawatra itu masih berkuasa.
Dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Yingluck yang dituduhkan itu adalah terkait digantinya Kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011. Penggantian itu diduga menguntungkan Partai Puea Thai (partai pendukung Yingluck) dan anggota keluarga Shinawatra.
Namun, dalam sidang Yingluck membantah tuduhan itu. Menurutnya, penggantian pejabat penting itu dilakukan oleh komite menteri. ”Saya tidak ikut campur dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yingluck di pengadilan, seperti dilansir Reuters. ”Saya belum pernah menerima (laporan) penggantian pegawai nagara,” katanya lagi.
Penasihat hukum keluarga Shinawatra, Noppadon Pattama, percaya kabinet sementara saat ini akan terus menjalankan tugas. ”Sampai ada kabinet baru yang menggantikannya. Tidak ada alasan mengapa semua pejabat kabinet harus henkang bersama dia (Yingluck),” imbuh dia.
Tuduhan itu juga akan memicu kembali demonstrasi besar-besaran di Thailand dari kelompok anti-pemerintah. Sudah enam bulan posisi Yingluck sebagai perdana menteri digoyang kelompok oposisi. Namun, hingga kini adik mantan ditaktor Thaksin Shinawatra itu masih berkuasa.
Dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Yingluck yang dituduhkan itu adalah terkait digantinya Kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri pada tahun 2011. Penggantian itu diduga menguntungkan Partai Puea Thai (partai pendukung Yingluck) dan anggota keluarga Shinawatra.
Namun, dalam sidang Yingluck membantah tuduhan itu. Menurutnya, penggantian pejabat penting itu dilakukan oleh komite menteri. ”Saya tidak ikut campur dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yingluck di pengadilan, seperti dilansir Reuters. ”Saya belum pernah menerima (laporan) penggantian pegawai nagara,” katanya lagi.
Penasihat hukum keluarga Shinawatra, Noppadon Pattama, percaya kabinet sementara saat ini akan terus menjalankan tugas. ”Sampai ada kabinet baru yang menggantikannya. Tidak ada alasan mengapa semua pejabat kabinet harus henkang bersama dia (Yingluck),” imbuh dia.
(mas)
