AS sangkal bikin situs mirip Twitter untuk kacaukan Kuba
Jum'at, 04 April 2014 - 16:40 WIB
AS sangkal bikin situs mirip Twitter untuk kacaukan Kuba
A
A
A
Sindonews.com-Pemerintah Amerika Serikat (AS) menciptakan layanan mirip dengan Twitter di Kuba dengan dana USD1,2 juta. Tujuannya, diklaim untuk mempromosikan demokrasi di negara bermazhab komunis itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf, menyangkal, jika tindakan AS dalam membuat layanan media sosial mirip Twitter itu untuk mengobarkan kerusuhan. Dia mengklaim tidak ada konten politik yang disediakan dalam layanan itu.
Program yang membuat penasaran publik internasional itu, semula dilaporkan kantor berita Associated Press, Kamis kemarin. Program itu dijalankan oleh US Agency for International Development (USAID). Padahal badan itu biasanya bergerak untuk menyalurkan bantuan kepada kaum misikin di dunia.
Harf mengatakan program itu tidak “rahasia”. Menurutnya, program ini merupakan bentuk promosi demokrasi, yang dilakukan dengan dana hibah tiga tahun sebesar USD1,2 juta. Pembuatnya adalah subkontraktor dan bank asing.
”Kami tidak menyediakan konten politik. Kami tidak mendorong konten politik,” ucap Harf, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/4/2014). ”Jadi ini semata-mata tujuannya untuk menciptakan platform bagi Kuba untuk mengekspresikan diri, yang telah lama menjadi kebijakan Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat, dan banyak orang lain di negara ini,” ujar Harf.
Kendati demikian, laporan AP menyebut, program ini dirancang mengatasi larangan penggunaan internet yang ketat di Kuba. Bahkan, USAID sangat berhati-hati untuk menjalankan program itu.
Dalam dua tahun program itu telah menarik 40.000 pengguna yang tidak tahu jaringan komunikasi. “Ada isu entah bagaimana kita mencoba untuk memicu kerusuhan, bahwa kami berusaha untuk memajukan agenda politik tertentu. (Isu) itu tidak lebih jauh dari kebenaran,” kata Harf.
Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Kuba hingga kini masih terasa sejak era Perang Dingin. Di mana, Washington telah mempertahankan embargo terhadap negara komunis itu sejak tahun 1962.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf, menyangkal, jika tindakan AS dalam membuat layanan media sosial mirip Twitter itu untuk mengobarkan kerusuhan. Dia mengklaim tidak ada konten politik yang disediakan dalam layanan itu.
Program yang membuat penasaran publik internasional itu, semula dilaporkan kantor berita Associated Press, Kamis kemarin. Program itu dijalankan oleh US Agency for International Development (USAID). Padahal badan itu biasanya bergerak untuk menyalurkan bantuan kepada kaum misikin di dunia.
Harf mengatakan program itu tidak “rahasia”. Menurutnya, program ini merupakan bentuk promosi demokrasi, yang dilakukan dengan dana hibah tiga tahun sebesar USD1,2 juta. Pembuatnya adalah subkontraktor dan bank asing.
”Kami tidak menyediakan konten politik. Kami tidak mendorong konten politik,” ucap Harf, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/4/2014). ”Jadi ini semata-mata tujuannya untuk menciptakan platform bagi Kuba untuk mengekspresikan diri, yang telah lama menjadi kebijakan Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat, dan banyak orang lain di negara ini,” ujar Harf.
Kendati demikian, laporan AP menyebut, program ini dirancang mengatasi larangan penggunaan internet yang ketat di Kuba. Bahkan, USAID sangat berhati-hati untuk menjalankan program itu.
Dalam dua tahun program itu telah menarik 40.000 pengguna yang tidak tahu jaringan komunikasi. “Ada isu entah bagaimana kita mencoba untuk memicu kerusuhan, bahwa kami berusaha untuk memajukan agenda politik tertentu. (Isu) itu tidak lebih jauh dari kebenaran,” kata Harf.
Konfrontasi antara Amerika Serikat dan Kuba hingga kini masih terasa sejak era Perang Dingin. Di mana, Washington telah mempertahankan embargo terhadap negara komunis itu sejak tahun 1962.
(mas)
