PM Thailand dituduh melakukan korupsi
Selasa, 18 Februari 2014 - 20:56 WIB
PM Thailand dituduh melakukan korupsi
A
A
A
Sindonews.com – Sebuah organisasi anti korupsi di Thailand menyatakan pada Selasa (18/2/2014), bahawa mereka akan mengajukan tuntutan terhadap Perdana Menteri Yingluck Sinawatra karena mengabaikan tugas sehubungan dengan skema subsidi beras yang kontroversial.
Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan, Yingluck telah mengabaikan peringatan, bahwa kebijakan tersebut akan mendorong korupsi dan menyebabkan kerugian finansial kepada negara. Demikian seperti yang dilansir news.com.au.
Pihak Yingluck diminta untuk memenuhi panggilan pengadilan pada 27 Februari 2014 guna memberikan keterangan atas kasus tersebut. Skema yang diluncurkan pada 2011 itu memungkinkan para petani bisa menjual berasnya di atas harga jual.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh televisi Thailand, Yingluck membela skema kebijakan beras dan mengklaim petani dijadikan alasan dari permainan politik kubu oposisi.
Yingluck mengatakan, dua sumber modal untuk program ini adalah penjualan beras yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan dana dari Departemen Keuangan.
"Tidak peduli berapa banyak rintangan, saya tidak akan berkecil hati. Saya akan bertahan dalam memperjuangkan para petani," kata Yingluck, seperti dikutip dari Bangkok Post.
"Dengan jaminan hukum yang kuat, tidak ada alasan bagi bank dan serikat untuk takut, bahwa uang mereka akan disalahgunakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk setiap baht,” tegasnya.
Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand mengatakan dalam sebuah pernyataan, Yingluck telah mengabaikan peringatan, bahwa kebijakan tersebut akan mendorong korupsi dan menyebabkan kerugian finansial kepada negara. Demikian seperti yang dilansir news.com.au.
Pihak Yingluck diminta untuk memenuhi panggilan pengadilan pada 27 Februari 2014 guna memberikan keterangan atas kasus tersebut. Skema yang diluncurkan pada 2011 itu memungkinkan para petani bisa menjual berasnya di atas harga jual.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh televisi Thailand, Yingluck membela skema kebijakan beras dan mengklaim petani dijadikan alasan dari permainan politik kubu oposisi.
Yingluck mengatakan, dua sumber modal untuk program ini adalah penjualan beras yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan dana dari Departemen Keuangan.
"Tidak peduli berapa banyak rintangan, saya tidak akan berkecil hati. Saya akan bertahan dalam memperjuangkan para petani," kata Yingluck, seperti dikutip dari Bangkok Post.
"Dengan jaminan hukum yang kuat, tidak ada alasan bagi bank dan serikat untuk takut, bahwa uang mereka akan disalahgunakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk setiap baht,” tegasnya.
(esn)
