Yingluck harus lengser & Thailand reformasi
Jum'at, 13 Desember 2013 - 13:11 WIB
Yingluck harus lengser & Thailand reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Para pemimpin kelompok demonstran yang ingin menggulingkan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra mengatakan, Thailand butuh setahun untuk reformasi.
Salah satu pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban pada Jumat mengatakan, Yingluck sebaiknya mengundurkan diri atau dipaksa untuk lengser. Sedangkan Yingluck sendiri bersikeras akan bertahan sebagai perdana menteri sampai pemilu yang dijadwalkan digelar 2 Februari 2014 mendatang.
”Cara lembut dari kebuntuan, adalah Yingluck harus mundur dan biarkan orang-orang melakukan gerakan reformasi. Kami bisa menyelesaikan ini dalam waktu 12 sampai 14 bulan. Semuanya akan kembali normal,” kata Suthep, Jumat (13/12/2013), seperti dikutip Reuters.
Dia menyalahkan krisis politik di Thailand pada kubu Pemerintah Yingluck. Yakni, dengan berencana membuat UU yang menguntungkan para kroni mereka, termasuk bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawtra.
”Alih-alih mengeluarkan undang-undang yang menguntungkan banyak orang. Mereka justrutelah menggunakan sistem parlementer dengan cara yang salah," ujar Suthep.
"Yakni hanya untuk membantu satu kelompok orang. Untuk membersihkan kesalahan Thaksin Shinawatra,” ujar Suthep, mengacu pada RUU amnesti yang memicu krisis politik di Thailand.
Salah satu pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban pada Jumat mengatakan, Yingluck sebaiknya mengundurkan diri atau dipaksa untuk lengser. Sedangkan Yingluck sendiri bersikeras akan bertahan sebagai perdana menteri sampai pemilu yang dijadwalkan digelar 2 Februari 2014 mendatang.
”Cara lembut dari kebuntuan, adalah Yingluck harus mundur dan biarkan orang-orang melakukan gerakan reformasi. Kami bisa menyelesaikan ini dalam waktu 12 sampai 14 bulan. Semuanya akan kembali normal,” kata Suthep, Jumat (13/12/2013), seperti dikutip Reuters.
Dia menyalahkan krisis politik di Thailand pada kubu Pemerintah Yingluck. Yakni, dengan berencana membuat UU yang menguntungkan para kroni mereka, termasuk bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawtra.
”Alih-alih mengeluarkan undang-undang yang menguntungkan banyak orang. Mereka justrutelah menggunakan sistem parlementer dengan cara yang salah," ujar Suthep.
"Yakni hanya untuk membantu satu kelompok orang. Untuk membersihkan kesalahan Thaksin Shinawatra,” ujar Suthep, mengacu pada RUU amnesti yang memicu krisis politik di Thailand.
(mas)
