Soal pembantaian 8 turis, Hong Kong ancam Filipina
Selasa, 05 November 2013 - 16:17 WIB
Soal pembantaian 8 turis, Hong Kong ancam Filipina
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Hong Kong pada Selasa (5/11/2013), mengancam akan menjatuhkan embargo ekonomi terhadap Filipina sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ancaman itu sebagai reaksi atas macetnya pembicaraan solusi atas tragedi pembantaian delapan turis Hong Kong di Manila 2010 silam.
Sudah satu bulan Pemerintah Hong Kong terlibat pembicaraan dengan Pemerintah Filipina, soal tuntutan kompensasi dan permintaan maaf Filipina. Namun, hasil pembicaraan tidak ada perkembangan yang siginifikan.
Hong Kong dan Filipina memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi. Di mana, lebih dari 100 ribu pembantu rumah tangga Filipina bekerja di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong sendiri masih memendam emosi atas tragedi pembantaian delapan turis Hong Kong di Manila tiga tahun silam itu.
Seruan penjatuhan sanksi ekonomi Hong Kong terhadap Filipina diserukan para anggota parlemen Hong Kong. Pemimpin Hong Kong, Leung Chun, menekan Manila untuk memberikan respon nyata secara cepat atas tuntutan Pemerintah Hong Kong.
”Saya menyatakan, jika kita tidak memperoleh kemajuan yang mantap dalam satu bulan, Pemerintah (Hong Kong) akan mengambil sanksi atau tindakan yang diperlukan,” kata Leung, seperti dikutip Reuters.
Leung tidak merinci ancaman sanksi yang akan dijatuhkan kepada Filipina. Hong Kong, yang merupakan bekas koloni Inggris, kembali ke pangkuan Pemerintah China pada 1997. Mereka selama ini menuntut agar Filipina meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada kerabat korban pembantaian.
Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario mengatakan, pemerintahnya masih bekerja untuk mencari solusi yang memuaskan kedua pihak. Tapi, dia menolak membicarakan hal itu kepada media.
Sudah satu bulan Pemerintah Hong Kong terlibat pembicaraan dengan Pemerintah Filipina, soal tuntutan kompensasi dan permintaan maaf Filipina. Namun, hasil pembicaraan tidak ada perkembangan yang siginifikan.
Hong Kong dan Filipina memiliki hubungan erat dalam bidang ekonomi. Di mana, lebih dari 100 ribu pembantu rumah tangga Filipina bekerja di Hong Kong. Pemerintah Hong Kong sendiri masih memendam emosi atas tragedi pembantaian delapan turis Hong Kong di Manila tiga tahun silam itu.
Seruan penjatuhan sanksi ekonomi Hong Kong terhadap Filipina diserukan para anggota parlemen Hong Kong. Pemimpin Hong Kong, Leung Chun, menekan Manila untuk memberikan respon nyata secara cepat atas tuntutan Pemerintah Hong Kong.
”Saya menyatakan, jika kita tidak memperoleh kemajuan yang mantap dalam satu bulan, Pemerintah (Hong Kong) akan mengambil sanksi atau tindakan yang diperlukan,” kata Leung, seperti dikutip Reuters.
Leung tidak merinci ancaman sanksi yang akan dijatuhkan kepada Filipina. Hong Kong, yang merupakan bekas koloni Inggris, kembali ke pangkuan Pemerintah China pada 1997. Mereka selama ini menuntut agar Filipina meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada kerabat korban pembantaian.
Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario mengatakan, pemerintahnya masih bekerja untuk mencari solusi yang memuaskan kedua pihak. Tapi, dia menolak membicarakan hal itu kepada media.
(mas)