PBB kecam kekerasan anti-Muslim Myanmar
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 14:03 WIB
PBB kecam kekerasan anti-Muslim Myanmar
A
A
A
Sindonews.com – PBB mengecam kasus kekerasan terhadap minoritas Muslim di Myanmar. Duta khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Tomas Ojea Quintana mengatakan, kekerasan anti-Muslim itu menjadi ancaman serius bagi reformasi ekonomi dan politik di negara tersebut.
”Situasi di negara bagian Rakhine telah diberi catatan kekerasan anti - Muslim yang lebih luas di Myanmar, yang menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap proses reformasi,” kata Tomas, kemarin, seperti dikutip Reuters, Jumat (25/10/2013).
”Negara bagian Rakhine tetap dalam situasi krisis yang mendalam,” ujarnya. “Masalah diskriminasi, merupakan hal yang mendasar terhadap populasi Muslim Rohingya dan belum terselesaikan.”
Kecaman Tomas itu disampaikan kepada Majelis Umum Komite Tiga PBB, yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia (HAM). ”Dugaan pelanggaran berat sejak kekerasan meletus Juni tahun lalu, termasuk oleh aparat keamanan negara, masih belum terselesaikan,” katanya.
Pemerintah Myanmar mengatakan, setidaknya 192 orang tewas pada bulan Juni dan Oktober 2012 selama bentrokan antara etnis Rakhine Budha dan Muslim Rohingya. Menurut pemerintah, kebanyakan warga yang terlibat bentrok itu adalah imigran ilegal asal Bangladesh, meskipun telah menurunkan beberapa generasi.
”Dalam pandangan kami, perubahan demokratis dramatis di Myanmar adalah perubahan pola pikir dalam pemerintahan,” ujar salah seorang perwakilan dari misi Komite Tiga PBB untuk Myanmar.
”Situasi di negara bagian Rakhine telah diberi catatan kekerasan anti - Muslim yang lebih luas di Myanmar, yang menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap proses reformasi,” kata Tomas, kemarin, seperti dikutip Reuters, Jumat (25/10/2013).
”Negara bagian Rakhine tetap dalam situasi krisis yang mendalam,” ujarnya. “Masalah diskriminasi, merupakan hal yang mendasar terhadap populasi Muslim Rohingya dan belum terselesaikan.”
Kecaman Tomas itu disampaikan kepada Majelis Umum Komite Tiga PBB, yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia (HAM). ”Dugaan pelanggaran berat sejak kekerasan meletus Juni tahun lalu, termasuk oleh aparat keamanan negara, masih belum terselesaikan,” katanya.
Pemerintah Myanmar mengatakan, setidaknya 192 orang tewas pada bulan Juni dan Oktober 2012 selama bentrokan antara etnis Rakhine Budha dan Muslim Rohingya. Menurut pemerintah, kebanyakan warga yang terlibat bentrok itu adalah imigran ilegal asal Bangladesh, meskipun telah menurunkan beberapa generasi.
”Dalam pandangan kami, perubahan demokratis dramatis di Myanmar adalah perubahan pola pikir dalam pemerintahan,” ujar salah seorang perwakilan dari misi Komite Tiga PBB untuk Myanmar.
(mas)
