Menhan AS menentang pemotongan bantuan militer AS ke Mesir
Rabu, 28 Agustus 2013 - 14:35 WIB
Menhan AS menentang pemotongan bantuan militer AS ke Mesir
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Chuck Hagel, mengatakan, bahwa dia menentang pemotong bantuan militer AS ke Mesir. Namun, ia juga berjanji Washington akan terus menekan Pemerintah Mesir untuk melakukan rekonsiliasi.
"Pemerintah sementara Mesir harus kembali pada jalur rekonsiliasi, menghentikan kekerasan, meletakan Mesir kembali di jalur ekonomi, dan reformasi demokratis," ungkap Hagel kepada BBC, di sela-sela pertemuan regional Menteri Pertahananan di Brunei, Rabu (28/8/2013).
"Apakah menurut Anda melakukan pemotongan bantuan akan menjadi sebuah keputusan yang terbaik?" tanya Hagel. "Mungkin pada akhrinya itu bisa terjadi, tapi di awal saya tidak berpikir untuk menggunakan pendekatan seperti itu. Kita memang harus memberikan tanggapan dan kita memperjelas apa yang selanjutnya akan terjadi," jelasnya.
Menurut Hagel, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya aliran bantuan dana tahunan sebesar USD 1,3 miliar itu akan dihentikan. Tapi, Hagel kembali menyinggung pentingnya keberadaan Mesir di Timur Tengah bagi AS. Menurutnya, Mesir bukan sekedar pihak yang telah menjadi sekutu AS selama bertahun-tahun, tapi juga telah menjadi sumber stabilitas kepentingan AS.
"Sudah berpuluh-puluh tahun kami menjalin kemitraan yang kuat dengan Mesir, sejak menengahi perselisihan Mesir dengan Israel pada 1979 lalu, yang pada dasarnya untuk mencegah perang meluas hingga ke seluruh kawasan," ungkap Hagel.
Hagel mengatakan, sejauh ini Mesir telah menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, mereka juga telah menjadi mitra yang sangat bertanggung jawab. "AS tidak akan setuju dengan bentuk pemerintahan yang diktator. Tapi, di sisi lain kami tidak ingin melihat disintegrasi hubungan dengan negara yang sangat penting seperti Mesir,"jelasnya.
Mengulang pernyataan awal bulan ini, Hagel mengatakan AS punya pengaruh terbatas atas Mesir. " Kami telah mencoba membantu semampu kami, tapi Anda tidak dapat masuk dan melakukan pemaksaan. Itu semua terserah pada rakyat Mesir, pemerintahan macam apa yang mereka inginkan di masa depan," pungkas Hagel.
"Pemerintah sementara Mesir harus kembali pada jalur rekonsiliasi, menghentikan kekerasan, meletakan Mesir kembali di jalur ekonomi, dan reformasi demokratis," ungkap Hagel kepada BBC, di sela-sela pertemuan regional Menteri Pertahananan di Brunei, Rabu (28/8/2013).
"Apakah menurut Anda melakukan pemotongan bantuan akan menjadi sebuah keputusan yang terbaik?" tanya Hagel. "Mungkin pada akhrinya itu bisa terjadi, tapi di awal saya tidak berpikir untuk menggunakan pendekatan seperti itu. Kita memang harus memberikan tanggapan dan kita memperjelas apa yang selanjutnya akan terjadi," jelasnya.
Menurut Hagel, tidak menutup kemungkinan pada akhirnya aliran bantuan dana tahunan sebesar USD 1,3 miliar itu akan dihentikan. Tapi, Hagel kembali menyinggung pentingnya keberadaan Mesir di Timur Tengah bagi AS. Menurutnya, Mesir bukan sekedar pihak yang telah menjadi sekutu AS selama bertahun-tahun, tapi juga telah menjadi sumber stabilitas kepentingan AS.
"Sudah berpuluh-puluh tahun kami menjalin kemitraan yang kuat dengan Mesir, sejak menengahi perselisihan Mesir dengan Israel pada 1979 lalu, yang pada dasarnya untuk mencegah perang meluas hingga ke seluruh kawasan," ungkap Hagel.
Hagel mengatakan, sejauh ini Mesir telah menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, mereka juga telah menjadi mitra yang sangat bertanggung jawab. "AS tidak akan setuju dengan bentuk pemerintahan yang diktator. Tapi, di sisi lain kami tidak ingin melihat disintegrasi hubungan dengan negara yang sangat penting seperti Mesir,"jelasnya.
Mengulang pernyataan awal bulan ini, Hagel mengatakan AS punya pengaruh terbatas atas Mesir. " Kami telah mencoba membantu semampu kami, tapi Anda tidak dapat masuk dan melakukan pemaksaan. Itu semua terserah pada rakyat Mesir, pemerintahan macam apa yang mereka inginkan di masa depan," pungkas Hagel.
(esn)
