Israel geram Hamas dan Fatah bersatu

Sindonews.com - Bersatunya kelompok Hamas dan Fatah di Palestina membuat pemerintah Israel geram. Israel pun mendesak pemerintah Palestina untuk membuat pilihan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pemerintah Palestina harus memilih antara perjanjian dengan Hamas atau perdamaian dengan Israel.

Ungkapan Netanyahu ini dilontarkan beberapa jam setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan bahwa dia akan memimpin pemerintahan gabungan sementara antara gerakan Hamas dan Fatah menjelang pemilu mendatang di Tepi Barat dan Gaza.

"Hamas merupakan organisasi teror dan bertujuan merusak Israel," kata Netanyahu, seperti dikutip dalam BBC News, Selasa (7/1/2012).

Berdasarkan laporan wartawan BBC di Ramallah, Jon Donnison mengatakan, keyataannya Abbas mengambil sikap yang bertentangan dengan Israel dan AS. Sikap ini menunjukan pemimpin Palestina nampaknya frustrasi karena tidak ada kemajuan yang dihasilkan dari mediasi perdamaian yang diupayakan AS.

Sebelumnya, PM Abbas dan pemimpin Hamas Khaled Meshaal telah melakukan pembicaraan di Qatar untuk mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada April 2011.
Seperti yang dilaporkan koresponden BBC, bahwa pembicaraan tersebut menjadi salah satu sandungan bagi pemerintah Palestina dalam menerapkan perjanjian dengan Israel.

Kesapakatan antara Hamas dan PM Abbas menjadi akhir perpecahan antara dua pemerintah yang terpisah di dua wilayah Palestina. Selama lebih dari empat tahun terakhir, Hamas berkuasa di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Abbas mengatakan, pemerintah Palestina dan Hamas serius untuk menyatu secara politik. "Kami sampaikan pada orang-orang kami bahwa kami serius tentang penyembuhan luka. Menyatukan orang-orang kita bedasarkan kemitraan politik, untuk mencurahkan usaha kami melawan pendudukan Israel," ungkap pemimpin Hamas.

Pada bulan April mendatang pemerintah gabungan ini sepakat untuk mengelar pemilihan presiden dan anggota parlemen. Dalam kesapatan ini, Hamas menentang keras keputusan Abbas yang menunjuk Salam Fayyad sebagai Perdana Menteri Palestina yang berkuasa di Jalur Gaza.

Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon turut mendesak Abbas tidak meninggalkan perundingan damai dengan Israel.

Juru bicara Sekjen PBB Martin Nesirky mengutip pembicaraan yang dilakukan oleh Sekjen PBB bahwa Palestina tidak seharusnya menunjukan dua sikap yang bertentangan dengan upaya perundingan damai dengan Israel.(azh)