Antisipasi Sebaran Corona, Jepang Pastikan Belum Merencanakan Lockdown
Selasa, 31 Maret 2020 - 08:25 WIB
Antisipasi Sebaran Corona, Jepang Pastikan Belum Merencanakan Lockdown
A
A
A
TOKYO - Jepang belum memiliki rencana untuk mendeklarasikan status darurat pada April. Kepastian itu diungkapkan pejabat tinggi Jepang menyusul ketakutan pada persebaran virus corona (Covid-19) yang dikhawatirkan akan memicu lockdown ibu kota, Tokyo.
Ketika jumlah pasien yang terinfeksi virus corona semakin meningkat secara global, Jepang justru memilih melarang aliran masuk warga asing dari Amerika Serikat (AS), China, Korea Selatan (Korsel), dan sebagian besar Eropa. Warga asing yang pernah masuk negara tersebut selama dua pekan terakhir juga dilarang masuk ke Jepang.
Jepang juga melarang bepergian ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Afrika. Untuk memperlambat kerugian ekonomi akibat wabah corona, Pemerintah Jepang merencanakan paket stimulus senilai USD149 miliar. “Tidak benar jika pemerintah berencana mendeklarasikan status darurat pada 1 April,” kata Juru Bicara Pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, dilansir Reuters.
Suga mengungkapkan, perbincangan melalui sambungan telepon antara Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa belum ada keputusan untuk memberlakukan darurat.
Pasar saham Jepang dalam posisi menarik diri kemarin karena tekanan pandemi corona memaksa banyak negara memberlakukan aturan ketat lockdown sehingga isu yang sama menghantui Jepang. Partai berkuasa Jepang, Liberal Demokrat (LDP), menyerukan paket stimulus senilai USD556 miliar. Proposal tersebut sepertinya akan dibahas pekan depan. (Baca: Gubernur Tokyo Serukan Kerja Sama untuk Hindari Lockdown)
Isolasi atau karantina wilayah di Jepang akan terlihat berbeda dibandingkan aturan yang diberlakukan di sebagian besar negara Eropa dan AS. Secara hukum, otoritas lokal hanya bisa mengizinkan orang untuk tetap di rumah, tetapi tidak terikat secara hukum.
Para analis memperkirakan karantina wilayah akan berdampak buruk bagi ekonomi seperti resesi. Apalagi, wabah corona juga menyebabkan Olimpiade Musim Panas harus diundur. “Saya pikir kemungkinan karantina wilayah di Tokyo semakin meningkat,” kata Hideo Kumano, kepala ekonomi di Dai-ichi Life Research Institute. Dia mengungkapkan, isolasi itu akan menghentikan aliran darah terhadap ekonomi Jepang. Jika isolasi diberlakukan di Tokyo, dia memprediksi terjadi kerugian senilai USD47 miliar atau penurunan pertumbuhan hampir 1%.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike meminta publik menghindari aktivitas umum untuk mencegah tersebarnya virus korona. Pekan lalu, Koike meminta penduduk Tokyo untuk menghindari aktivitas di luar rumah jika memang tidak ada agenda yang penting.
PM Abe sebelumnya berjanji akan memberikan paket stimulus berskala besar yang lebih tinggi dibandingkan penanganan krisis global untuk menangkal dampak virus corona. Sebanyak 1.900 orang di Jepang telah terinfeksi virus tersebut dengan jumlah korban tewas mencapai 56 warga. (Andika H Mustaqim)
Ketika jumlah pasien yang terinfeksi virus corona semakin meningkat secara global, Jepang justru memilih melarang aliran masuk warga asing dari Amerika Serikat (AS), China, Korea Selatan (Korsel), dan sebagian besar Eropa. Warga asing yang pernah masuk negara tersebut selama dua pekan terakhir juga dilarang masuk ke Jepang.
Jepang juga melarang bepergian ke beberapa negara di Asia Tenggara dan Afrika. Untuk memperlambat kerugian ekonomi akibat wabah corona, Pemerintah Jepang merencanakan paket stimulus senilai USD149 miliar. “Tidak benar jika pemerintah berencana mendeklarasikan status darurat pada 1 April,” kata Juru Bicara Pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, dilansir Reuters.
Suga mengungkapkan, perbincangan melalui sambungan telepon antara Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa belum ada keputusan untuk memberlakukan darurat.
Pasar saham Jepang dalam posisi menarik diri kemarin karena tekanan pandemi corona memaksa banyak negara memberlakukan aturan ketat lockdown sehingga isu yang sama menghantui Jepang. Partai berkuasa Jepang, Liberal Demokrat (LDP), menyerukan paket stimulus senilai USD556 miliar. Proposal tersebut sepertinya akan dibahas pekan depan. (Baca: Gubernur Tokyo Serukan Kerja Sama untuk Hindari Lockdown)
Isolasi atau karantina wilayah di Jepang akan terlihat berbeda dibandingkan aturan yang diberlakukan di sebagian besar negara Eropa dan AS. Secara hukum, otoritas lokal hanya bisa mengizinkan orang untuk tetap di rumah, tetapi tidak terikat secara hukum.
Para analis memperkirakan karantina wilayah akan berdampak buruk bagi ekonomi seperti resesi. Apalagi, wabah corona juga menyebabkan Olimpiade Musim Panas harus diundur. “Saya pikir kemungkinan karantina wilayah di Tokyo semakin meningkat,” kata Hideo Kumano, kepala ekonomi di Dai-ichi Life Research Institute. Dia mengungkapkan, isolasi itu akan menghentikan aliran darah terhadap ekonomi Jepang. Jika isolasi diberlakukan di Tokyo, dia memprediksi terjadi kerugian senilai USD47 miliar atau penurunan pertumbuhan hampir 1%.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike meminta publik menghindari aktivitas umum untuk mencegah tersebarnya virus korona. Pekan lalu, Koike meminta penduduk Tokyo untuk menghindari aktivitas di luar rumah jika memang tidak ada agenda yang penting.
PM Abe sebelumnya berjanji akan memberikan paket stimulus berskala besar yang lebih tinggi dibandingkan penanganan krisis global untuk menangkal dampak virus corona. Sebanyak 1.900 orang di Jepang telah terinfeksi virus tersebut dengan jumlah korban tewas mencapai 56 warga. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
