AS Tolak Permintaan Irak untuk Tarik Pasukan
Sabtu, 11 Januari 2020 - 01:43 WIB
AS Tolak Permintaan Irak untuk Tarik Pasukan
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menolak permintaan Irak pada hari Jumat untuk bersiap menarik pasukannya. Permintaan itu diapungkan Irak di tengah meningkatnya ketegangan Washington dengan Teheran setelah pembunuhan seorang komandan Iran di Baghdad oleh AS.
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi membuat permintaan dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis malam sejalan dengan pemungutan suara oleh parlemen Irak pekan lalu.
Kantor PM Irak mengatakan Abdul Mahdi meminta Pompeo untuk mengirim delegasi guna menyusun mekanisme penarikan pasukan AS untuk melaksanakan keputusan parlemen. Pernyataan itu tidak menjelaskan bahwa pasukan yang digunakan dalam pembunuhan jenderal top Iran, Qassem Soleimani, telah memasuki Irak atau menggunakan wilayah udaranya tanpa izin. (Baca: Bahas Penarikan Pasukan AS, PM Irak Ajak Pompeo Duduk Satu Meja )
Namun, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan bahwa delegasi AS tidak akan membahas penarikan pasukan AS karena kehadiran mereka di Irak adalah "tepat."
"Namun, perlu ada pembicaraan antara AS dan pemerintah Irak tidak hanya tentang keamanan, tetapi tentang keuangan, ekonomi, dan kemitraan diplomatik kami," kata juru bicara Deplu AS, Morgan Ortagus, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (11/1/2020).
Babak baru tensi panas AS-Iran dimulai dengan pembunuhan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani. Soleimani tewas dalam sernagan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari lalu. Iran kemudian menanggapinya dengan merudal pangkalan militer Irak yang menjadi basis pasukan AS lima hari kemudian.
Setelahnya, kedua belah pihak secara teratur untuk tidak mengintensifkan konflik namun wilayah Timur Tengah tetap tegang dengan komandan Iran mengancam lebih banyak serangan.
Ulama Syiah terkemuka Irak pada hari Jumat mengutuk konfrontasi AS-Iran yang terjadi di tanah Irak. Ayatollah Ali al-Sistani mengatakan Irak berisiko jatuh ke dalam konflik yang lebih dalam.
Al-Sistani mengatakan bahwa rakyat Iraklah yang paling menderita akibat konflik AS-Iran.
Dalam sebuah pesan yang disampaikan melalui perwakilannya pada salat Jumat di kota suci Kerbala, Sistani mengatakan tidak ada kekuatan asing yang diizinkan untuk memutuskan nasib Irak.
"Tindakan agresif berbahaya terbaru, yang merupakan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Irak, adalah bagian dari situasi yang memburuk di wilayah Timur Tengah," kata Sistani.
Sistani, yang memiliki pengaruh besar atas opini publik di Irak, telah mempengaruhi politik Irak selama masa krisis dan dipandang sebagai suara moderat.
"Rakyat telah cukup menderita dari perang. Irak harus memerintah sendiri dan tidak boleh ada peran orang luar dalam pengambilan keputusannya," kata Sistani.
Irak telah menderita selama puluhan tahun akibat perang, sanksi dan konflik sektarian, termasuk dua invasi pimpinan AS dan kebangkitan serta kejatuhan kelompok-kelompok militan Sunni, al Qaeda dan Negara Islam (IS dahulu ISIS).
Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Irak Adel Abdul Mahdi membuat permintaan dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Kamis malam sejalan dengan pemungutan suara oleh parlemen Irak pekan lalu.
Kantor PM Irak mengatakan Abdul Mahdi meminta Pompeo untuk mengirim delegasi guna menyusun mekanisme penarikan pasukan AS untuk melaksanakan keputusan parlemen. Pernyataan itu tidak menjelaskan bahwa pasukan yang digunakan dalam pembunuhan jenderal top Iran, Qassem Soleimani, telah memasuki Irak atau menggunakan wilayah udaranya tanpa izin. (Baca: Bahas Penarikan Pasukan AS, PM Irak Ajak Pompeo Duduk Satu Meja )
Namun, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS mengatakan bahwa delegasi AS tidak akan membahas penarikan pasukan AS karena kehadiran mereka di Irak adalah "tepat."
"Namun, perlu ada pembicaraan antara AS dan pemerintah Irak tidak hanya tentang keamanan, tetapi tentang keuangan, ekonomi, dan kemitraan diplomatik kami," kata juru bicara Deplu AS, Morgan Ortagus, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (11/1/2020).
Babak baru tensi panas AS-Iran dimulai dengan pembunuhan Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani. Soleimani tewas dalam sernagan pesawat tak berawak AS pada 3 Januari lalu. Iran kemudian menanggapinya dengan merudal pangkalan militer Irak yang menjadi basis pasukan AS lima hari kemudian.
Setelahnya, kedua belah pihak secara teratur untuk tidak mengintensifkan konflik namun wilayah Timur Tengah tetap tegang dengan komandan Iran mengancam lebih banyak serangan.
Ulama Syiah terkemuka Irak pada hari Jumat mengutuk konfrontasi AS-Iran yang terjadi di tanah Irak. Ayatollah Ali al-Sistani mengatakan Irak berisiko jatuh ke dalam konflik yang lebih dalam.
Al-Sistani mengatakan bahwa rakyat Iraklah yang paling menderita akibat konflik AS-Iran.
Dalam sebuah pesan yang disampaikan melalui perwakilannya pada salat Jumat di kota suci Kerbala, Sistani mengatakan tidak ada kekuatan asing yang diizinkan untuk memutuskan nasib Irak.
"Tindakan agresif berbahaya terbaru, yang merupakan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Irak, adalah bagian dari situasi yang memburuk di wilayah Timur Tengah," kata Sistani.
Sistani, yang memiliki pengaruh besar atas opini publik di Irak, telah mempengaruhi politik Irak selama masa krisis dan dipandang sebagai suara moderat.
"Rakyat telah cukup menderita dari perang. Irak harus memerintah sendiri dan tidak boleh ada peran orang luar dalam pengambilan keputusannya," kata Sistani.
Irak telah menderita selama puluhan tahun akibat perang, sanksi dan konflik sektarian, termasuk dua invasi pimpinan AS dan kebangkitan serta kejatuhan kelompok-kelompok militan Sunni, al Qaeda dan Negara Islam (IS dahulu ISIS).
(ian)
