Korut Peringatkan DK PBB Tidak Usik Masalah HAM
Kamis, 05 Desember 2019 - 05:41 WIB
Korut Peringatkan DK PBB Tidak Usik Masalah HAM
A
A
A
NEW YORK - Korea Utara (Korut) memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pihaknya akan menganggap setiap diskusi tentang situasi hak asasi manusia negara itu sebagai provokasi serius dan Pyongyang akan merespons dengan kuat.
Duta Besar Korut untuk PBB, Kim Song, menyampaikan peringatan itu dalam sepucuk surat.
Para diplomat mengatakan beberapa anggota dewan yang beranggotakan 15 negara itu merencanakan untuk meminta pertemuan bulan ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Untuk diketahui, AS adalah presiden Dewan Keamanan untuk bulan Desember.
"Setiap pertemuan tentang hak asasi manusia akan menjadi tindakan menipu dan berpihak pada kebijakan AS yang bermusuhan, yang akan mengarah pada melemahkan daripada membantu mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah nuklir," tulis Kim Song dalam suratnya seperti dinukil dari Reuters, Kamis (5/12/2019).
Dibutuhkan minimal dukungan dari sembilan anggota DK PBB untuk mendukung permintaan pertemuan guna menggagalkan segala upaya untuk memblokirnya. Antara 2014 dan 2017, China gagal menghentikan diskusi tahunan.
Tahun lalu AS menarik permintaan tersebut karena tidak memiliki cukup dukungan. Mereka bisa mencoba lagi pada bulan Januari ketika lima anggota baru masuk DK PBB, tetapi mereka tidak melakukannya.
Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi internasional atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di negar tertutup itu. Korut pun menuntut penghapusan sanksi. Pyongyang telah berada di bawah sanksi AS sejak 2006 atas rudal balistik dan program nuklirnya.
"Jika Dewan Keamanan akan mendorong melalui pertemuan tentang 'masalah HAM' DPRK ... situasi di Semenanjung Korea akan berubah menjadi lebih buruk lagi," bunyi surat itu menggunakan akronim dari nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Pemimpin Korut Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak Juni tahun lalu dalam upaya untuk menengahi kesepakatan yang diharapkan Washington akan membuat Korut membongkar program nuklir dan misilnya. Namun tidak ada kemajuan yang dicapai dan Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik jarak dekat.
Korut telah memberikan Washington batas waktu hingga akhir tahun untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam perundingan. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa diplomat bahwa negara itu dapat melanjutkan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh pada tahun depan yang telah ditangguhkan sejak 2017.
Trump telah berulang kali mengangkat penangguhan tes ini sebagai pencapaian besar dari hubungannya dengan Korut.
Sebuah laporan tentang hak asasi manusia Korut pada 2014 menyimpulkan bahwa kepala keamanan negara itu - dan mungkin Kim Jong-un sendiri - harus menghadapi peradilan karena mengawasi sistem kekejaman gaya Nazi yang dikendalikan oleh negara.
Duta Besar Korut untuk PBB, Kim Song, menyampaikan peringatan itu dalam sepucuk surat.
Para diplomat mengatakan beberapa anggota dewan yang beranggotakan 15 negara itu merencanakan untuk meminta pertemuan bulan ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Korut. Untuk diketahui, AS adalah presiden Dewan Keamanan untuk bulan Desember.
"Setiap pertemuan tentang hak asasi manusia akan menjadi tindakan menipu dan berpihak pada kebijakan AS yang bermusuhan, yang akan mengarah pada melemahkan daripada membantu mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah nuklir," tulis Kim Song dalam suratnya seperti dinukil dari Reuters, Kamis (5/12/2019).
Dibutuhkan minimal dukungan dari sembilan anggota DK PBB untuk mendukung permintaan pertemuan guna menggagalkan segala upaya untuk memblokirnya. Antara 2014 dan 2017, China gagal menghentikan diskusi tahunan.
Tahun lalu AS menarik permintaan tersebut karena tidak memiliki cukup dukungan. Mereka bisa mencoba lagi pada bulan Januari ketika lima anggota baru masuk DK PBB, tetapi mereka tidak melakukannya.
Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyalahkan sanksi internasional atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di negar tertutup itu. Korut pun menuntut penghapusan sanksi. Pyongyang telah berada di bawah sanksi AS sejak 2006 atas rudal balistik dan program nuklirnya.
"Jika Dewan Keamanan akan mendorong melalui pertemuan tentang 'masalah HAM' DPRK ... situasi di Semenanjung Korea akan berubah menjadi lebih buruk lagi," bunyi surat itu menggunakan akronim dari nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Pemimpin Korut Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak Juni tahun lalu dalam upaya untuk menengahi kesepakatan yang diharapkan Washington akan membuat Korut membongkar program nuklir dan misilnya. Namun tidak ada kemajuan yang dicapai dan Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba rudal balistik jarak dekat.
Korut telah memberikan Washington batas waktu hingga akhir tahun untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam perundingan. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa diplomat bahwa negara itu dapat melanjutkan uji coba nuklir dan rudal jarak jauh pada tahun depan yang telah ditangguhkan sejak 2017.
Trump telah berulang kali mengangkat penangguhan tes ini sebagai pencapaian besar dari hubungannya dengan Korut.
Sebuah laporan tentang hak asasi manusia Korut pada 2014 menyimpulkan bahwa kepala keamanan negara itu - dan mungkin Kim Jong-un sendiri - harus menghadapi peradilan karena mengawasi sistem kekejaman gaya Nazi yang dikendalikan oleh negara.
(ian)
