Turki Tolak Teken Rencana Pertahanan NATO di Baltik
Rabu, 27 November 2019 - 17:52 WIB
Turki Tolak Teken Rencana Pertahanan NATO di Baltik
A
A
A
BRUSSELS - Turki menolak mendukung rencana pertahanan NATO untuk Baltik dan Polandia kecuali aliansi itu memberikan dukungan politik yang lebih besar kepada Ankara memerangi milisi Kurdi di Suriah utara.
Sumber-sumber di NATO mengatakan Ankara memerintahkan utusannya di aliansi itu untuk tidak menandatangani rencana tersebut serta mengambil garis yang tegas dalam pertemuan dan dalam percakapan pribadi. Turki menuntut NATO mengakui YPG, kelompok pejuang Kurdi di Suriah, sebagai teroris dalam pernyataan resmi.
NATO berusaha mendapatkan persetujuan resmi dari semua negara anggotanya, yang berjumlah 29 negara, untuk rencana militer membela Polandia, Lithuania dan Estonia jika terjadi serangan dari Rusia.
Tanpa persetujuan Turki, akan lebih sulit bagi NATO untuk meningkatkan pertahanannya di Baltik dan Polandia dengan cepat.
"Mereka (Turki) menyandera orang Eropa timur, menghalangi persetujuan perencanaan militer ini sampai mereka mendapatkan konsesi," kata salah satu sumber diplomatik seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/11/2019).
Sumber kedua menyebut perilaku Turki "mengganggu" ketika NATO mencoba menunjukkannya bersatu setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyuarakan sikap skeptisnya tentang aliansi itu dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut aliansi itu mengalami "mati otak." (Baca: Macron: NATO Sedang Alami Mati Otak )
Ditanya tentang masalah ini, juru bicara NATO Oana Lungescu mengatakan: "NATO memiliki rencana untuk mempertahankan semua sekutu. Komitmen NATO terhadap keselamatan dan keamanan semua sekutu tidak tergoyahkan."
Rencana untuk negara-negara Baltik dan Polandia, disusun atas permintaan mereka setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Rencana ini tidak memiliki kaitan langsung dengan strategi Turki di Suriah, tetapi permasalahan itu menimbulkan masalah tentang keamanan di semua perbatasan NATO.
Di bawah Perjanjian Pakta Pertahanan Atlantik Utara tahun 1949, sebuah serangan terhadap satu negara sekutu adalah serangan terhadap semua, dan aliansi ini memiliki strategi militer untuk pertahanan kolektif di seluruh wilayahnya.
Turki mengajukan tuntutannya sebelum aksi ofensifnya di Suriah utara. Tetapi masalah ini telah memuncak karena KTT NATO akan dihelat pada minggu depan, di mana dokumen keamanan itu harus disetujui.
Dua sumber diplomatik mengatakan utusan NATO masih berharap untuk berkompromi karena Ankara juga membutuhkan para pemimpin NATO untuk menyetujui rencana militer terpisah yang ditingkatkan yang merinci bagaimana NATO akan membela Turki jika terjadi serangan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan bertemu di margin KTT untuk membahas operasi Suriah di Ankara.
"Semua orang mengkritik mereka (Turki), tetapi jika mereka menyerah, itu akan menjadi harga tanpa campur tangan dalam strategi Suriah mereka," kata salah satu sumber diplomatik.
Delegasi NATO asal Turki tidak segera bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait laporan ini. Sementara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Turki tidak menanggapi permintaan komentar.
Sumber-sumber di NATO mengatakan Ankara memerintahkan utusannya di aliansi itu untuk tidak menandatangani rencana tersebut serta mengambil garis yang tegas dalam pertemuan dan dalam percakapan pribadi. Turki menuntut NATO mengakui YPG, kelompok pejuang Kurdi di Suriah, sebagai teroris dalam pernyataan resmi.
NATO berusaha mendapatkan persetujuan resmi dari semua negara anggotanya, yang berjumlah 29 negara, untuk rencana militer membela Polandia, Lithuania dan Estonia jika terjadi serangan dari Rusia.
Tanpa persetujuan Turki, akan lebih sulit bagi NATO untuk meningkatkan pertahanannya di Baltik dan Polandia dengan cepat.
"Mereka (Turki) menyandera orang Eropa timur, menghalangi persetujuan perencanaan militer ini sampai mereka mendapatkan konsesi," kata salah satu sumber diplomatik seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/11/2019).
Sumber kedua menyebut perilaku Turki "mengganggu" ketika NATO mencoba menunjukkannya bersatu setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyuarakan sikap skeptisnya tentang aliansi itu dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut aliansi itu mengalami "mati otak." (Baca: Macron: NATO Sedang Alami Mati Otak )
Ditanya tentang masalah ini, juru bicara NATO Oana Lungescu mengatakan: "NATO memiliki rencana untuk mempertahankan semua sekutu. Komitmen NATO terhadap keselamatan dan keamanan semua sekutu tidak tergoyahkan."
Rencana untuk negara-negara Baltik dan Polandia, disusun atas permintaan mereka setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Rencana ini tidak memiliki kaitan langsung dengan strategi Turki di Suriah, tetapi permasalahan itu menimbulkan masalah tentang keamanan di semua perbatasan NATO.
Di bawah Perjanjian Pakta Pertahanan Atlantik Utara tahun 1949, sebuah serangan terhadap satu negara sekutu adalah serangan terhadap semua, dan aliansi ini memiliki strategi militer untuk pertahanan kolektif di seluruh wilayahnya.
Turki mengajukan tuntutannya sebelum aksi ofensifnya di Suriah utara. Tetapi masalah ini telah memuncak karena KTT NATO akan dihelat pada minggu depan, di mana dokumen keamanan itu harus disetujui.
Dua sumber diplomatik mengatakan utusan NATO masih berharap untuk berkompromi karena Ankara juga membutuhkan para pemimpin NATO untuk menyetujui rencana militer terpisah yang ditingkatkan yang merinci bagaimana NATO akan membela Turki jika terjadi serangan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Turki Tayyip Erdogan, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan bertemu di margin KTT untuk membahas operasi Suriah di Ankara.
"Semua orang mengkritik mereka (Turki), tetapi jika mereka menyerah, itu akan menjadi harga tanpa campur tangan dalam strategi Suriah mereka," kata salah satu sumber diplomatik.
Delegasi NATO asal Turki tidak segera bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait laporan ini. Sementara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Turki tidak menanggapi permintaan komentar.
(ian)
