Hizbullah: Pemerintahan Baru Lebanon Harus Dengarkan Demonstran

BEIRUT - Kelompok Hizbullah menyatakan pemerintahan baru harus mendengarkan tuntutan demonstran yang membuat Saad al-Hariri mundur dari posisi perdana menteri (PM) Lebanon.

Unjuk rasa yang terjadi sejak 17 Oktober itu membawa Lebanon ke dalam krisis politik saat ekonomi semakin memburuk sejak perang sipil 1975-1990. Hariri mundur setelah mengaku gagal menyelesaikan krisis dan unjuk rasa yang terus meluas.

Hizbullah yang menjadi penasehat politik Hariri menentang keputusan mundur itu karena reformasi harus segera dilaksanakan untuk mengatasi krisis keuangan negara.

"Pemerintahan baru harus dibentuk sesegera mungkin dan pemerintahan baru harus mendengarkan tuntutan rakyat yang turun ke jalan," ungkap Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dalam pidato di televisi.

Dia menambahkan, "Harus ada kerja serius karena waktunya sempit dan begitu juga kesabaran rakyat. Tujuan pemerintah seharusnya memulihkan kepercayaan."

Setelah memeringatkan kekosongan kekuasaan dapat memicu kekacauan dan perang sipil, Nasrallah menyatakan kesabaran dan kesadaran rakyat Lebanon telah menghindari skenario itu.

Perbankan Lebanon kembali buka untuk pertama kali dalam dua pekan terakhir pada Jumat (1/11), dengan puluhan orang masih terlihat antre di sejumlah kantor cabang bank.

"Para nasabah mengalami pembatasan baru untuk tranfer ke luar negeri dan penarikan dari rekening dolar Amerika Serikat (AS) meski tak ada kontrol dana resmi," ungkap para bankir dan nasabah.