Kekurangan Dana di Balik Tutupnya Kedutaan Israel di Seluruh Dunia

TEL AVIV - Kedutaan Besar dan Konsulat Israel di seluruh dunia tutup hari ini (30/10/2019) setelah para staf, diplomat dan atase militer mogok kerja. Kementerian Luar Negeri setempat mengungkap defisit besar dalam anggarannya sebagai penyebab utama masalah tersebut.

Penutupan kantor-kantor diplomatik luar negeri negara Yahudi itu sebagai puncak perselisihan lama Departemen Luar Negeri dengan Departemen Keuangan mengenai biaya pengeluaran para duta atau utusan negara tersebut.

Penutupan kantor yang dimulai pukul 01.00 pagi waktu Israel itu dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Federasi Buruh Histadrut. Langkah itu dilakukan setelah Departemen Keuangan mundur dari pemahaman sebelumnya dan mengatakan akan memaksa para duta atau utusan Israel membayar kembali ribuan dolar yang telah mereka keluarkan.

Kementerian Luar Negeri telah berjuang dengan pemotongan anggaran besar-besaran. Bahkan, pada bulan September kementerian itu mengumumkan bahwa mereka dipaksa untuk membekukan sebagian besar kegiatan diplomatiknya di seluruh dunia karena kekurangan dana.

Kementerian mengatakan instruksi itu diberikan oleh akuntan jenderal Departemen Keuangan, karena defisit besar dalam anggarannya.

Kegiatan yang ditangguhkan termasuk perjalanan kerja di luar negeri para diplomat, perumusan inisiatif dan perjanjian diplomatik baru, menampung delegasi diplomat dan jurnalis asing di Yerusalem, renovasi dan pemeliharaan di kantor pusat kementerian, dan sebagainya.

Selama 20 tahun terakhir, anggaran semua kementerian telah berlipat ganda, hanya saja dari Kementerian Luar Negeri telah dipotong, dan sekarang hanya dijatah NIS1,3 miliar (USD367 juta) per tahun. Angka seperti itu dianggap kementerian sangat kecil.

Sekadar diketahui, Israel saat ini memiliki 69 kedutaan, 23 konsulat, dan lima misi khusus, termasuk perwakilannya di PBB. (Baca: Kedutaan Besar Israel di Seluruh Dunia Tutup, Ini Sebabnya )

Pada bulan Mei, sebuah laporan dari State Comptroller, Yosef Shapira, menemukan bahwa beberapa duta besar Israel dan staf mereka hidup dalam kondisi yang tidak layak saat berada di pos-pos di luar negeri. Laporan Shapira mengatakan bahwa banyak dari sekitar 250 properti dan tempat tinggal staf di bawah naungan Kementerian Luar Negeri berada dalam keadaan bobrok.

Penutupan Kedutaan Besar dan Konsulat Israel di seluruh dunia diumumkan dalam situs web setiap misi diplomatik Israel. "Karena keputusan Kementerian Keuangan Israel atas penolakan pemahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2019, dan menerapkan prosedur sepihak yang mengubah protokol selama beberapa dekade, kami terpaksa menutup Kedutaan," bunyi pernyataan tersebut.

"Tidak ada layanan konsuler yang akan diberikan dan tidak ada yang akan diizinkan masuk ke Kedutaan/Konsulat," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Times of Israel.

Penutupan itu bisa membahayakan warga Israel yang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan bantuan konsuler untuk masalah-masalah seperti kehilangan paspor atau keadaan darurat medis. Penghentian layanan Kementerian Pertahanan juga akan membahayakan kerja sama pertahanan Israel dengan negara lain dan ekspor senjata.

Perselisihan itu menyangkut biaya yang dibayarkan kepada para diplomat Israel dan utusan Kementerian Pertahanan yang ditempatkan di luar negeri yang dimaksudkan untuk menanggung beragam biaya, mulai dari menyelenggarakan acara di kediaman duta besar hingga biaya transportasi.

Departemen Keuangan telah berusaha untuk mengubah cara mengganti biaya dan pajak tunjangan, yang secara signifikan akan memukul para diplomat dan atase, yang telah lama mengeluh tentang gaji rendah.

“Para diplomat Israel berkomitmen setiap saat untuk berusaha meningkatkan kekuatan dan ketahanan Israel. Sayangnya, keputusan Kementerian Keuangan tidak memberikan kita pilihan selain mengambil tindakan yang disebutkan di atas, karena kepentingan vital Negara Israel telah dirusak," imbuh pernyataan tersebut. "Kami berharap krisis ini akan diselesaikan secepatnya."

Diplomat Israel telah lama mengeluh tentang upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Setiap beberapa tahun sekali mereka memberlakukan sanksi buruh, yang biasanya diikuti dengan pemogokan umum dengan hasil beragam.

Pada Januari 2011, mereka menggagalkan kunjungan yang direncanakan ke Israel oleh presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev.