Lebanon Pangkas Gaji Para Menteri Hingga 50% untuk Redam Protes

BEIRUT - Kabinet Lebanon menyetujui berbagai langkah reformasi termasuk memangkas gaji para menteri hingga setengahnya pada Senin (21/10).

Berbagai langkah itu diharapkan dapat meredam unjuk rasa terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Lebanon. Sejumlah kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi krisis ekonomi yang kini melilit negara itu.

Demonstran yang memblokade jalanan untuk hari kelima unjuk rasa itu mengangkat isu utama krisis ekonomi. Mereka juga marah dengan korupsi yang dilakukan para elit politik sehingga Lebanon mengalami krisis.

Para pejabat menjelaskan, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad al-Hariri sepakat dengan paket reformasi bersama mitra pemerintahannya untuk mengatasi krisis ekonomi. Di pusat Beirut, pengunjuk rasa sudah berkumpul untuk melanjutkan aksi mereka.

"Jika kita melakukan reformasi, untuk awal ini bagus, demi meredam badai, rakyat marah tapi dalam jangka panjang, saya tidak tahu apakah ini akan membuat perubahan," ujar Rida Jammoul, pelatih sepakbola yang membantu membersihkan jalanan yang penuh puing akibat unjuk rasa di Beirut.

Salah satu demonstran, Ziad Abou Chakra menyatakan dia tetap berunjuk rasa hingga pemerintahan bubar. "Kami akan tetap di sini dan kami tidak akan membuka jalanan apapun yang terjadi," ujar dia. Para pengunjuk rasa memblokir jalan di wilayah Zouk Mikhael di utara Beirut.

Beberapa rencana reformasi itu adalah memangkas gaji presiden, mantan presiden, menteri dan anggota parlemen hingga 50%. Tunjangan untuk lembaga dan pejabat negara juga dikurangi.