Malaysia Harus Siap Hadapi Konflik Terburuk di Laut China Selatan

KUALA LUMPUR - Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Saifuddin Abdullah menegaskan negaranya perlu meningkatkan kemampuan Angkatan Laut (AL) untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik di Laut China Selatan. Malaysia juga terus mendorong non-militerisasi wilayah perairan tersebut.

Ketegangan meningkat dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah kapal destroyer AL Amerika Serikat (AS) berlayar dekat kepulauan yang diklaim China bulan lalu. China menganggap aksi itu sebagai tantangan. Adapun AS menilainya sebagai latihan kebebasan navigasi.

Menlu Saifuddin menjelaskan, Malaysia dapat mengajukan nota protes jika China melanggar wilayahnya tapi Kuala Lumpur kekurangan aset AL dan penegak maritim sehingga Malaysia tak diuntungkan jika terjadi konflik. Menurut dia, aset AL Malaysia akan kesulitan menandingi Penjaga Pantai China yang hampir 24 jam hadir di sekitar South Luconia Shoals di sebelah timur Sarawak, Malaysia.

"Kapal-kapal Angkatan Laut kami di bawah AL Kerajaan Malaysia lebih kecil dibandingkan kapal-kapal Penjaga Pantai dari China," ungkap Saifuddin saat sesi tanya jawab di parlemen Malaysia, dilansir Reuters.

Dia menambahkan, "Kita tidak ingin (konflik) terjadi, tapi aset kita perlu ditingkatkan sehingga dapat mengelola perairan kita lebih baik jika terjadi konflik antara kekuatan-kekuatan besar di Laut China Selatan."

China mengklaim hampir sebagian besar Laut China Selatan yang menjadi jalur pelayaran komersial senilai USD3,4 triliun per tahun. Meski demikian, klaim China itu bersinggungan dengan klaim wilayah oleh Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan.

Beijing menuduh AS meningkatkan ketegangan dengan mengirim banyak kapal perang dan pesawat tempur mendekati kepulauan yang diklaim China. Malaysia kini tak terlalu kritis dalam isu itu setelah China mengucurkan dana miliaran dolar untuk berbagai proyek infrastruktur dalam inisiatif Jalur Sutra Baru.