AS Usir Dua Anggota Delegasi Sidang Umum PBB Asal Kuba
Jum'at, 20 September 2019 - 09:28 WIB
AS Usir Dua Anggota Delegasi Sidang Umum PBB Asal Kuba
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusir dua anggota delegasi Kuba di PBB dan membatasi perjalanan anggota delegasi yang tersisa. Pengumuman ini dikeluarkan hanya beberapa hari sebelum para pemimpin dunia berkumpul untuk Sidang Umum tahunan PBB.
Departemen Luar Negeri (Deplu) mengumumkan bahwa kedua diplomat Kuba yang diusir tersebut berusaha melakukan operasi yang berbahaya bagi keamanan nasional AS. Namun Deplu AS tidak menguraikan tuduhan yang diajukan ataupun mengungka identitas kedua diplomat tersebut.
"Departemen Luar Negeri hari ini memberi tahu Kementerian Luar Negeri Kuba bahwa Amerika Serikat mengharuskan kepergian segera dua anggota Misi Permanen Kuba ke PBB karena menyalahgunakan hak tinggal mereka," kata juru bicara Deplu AS Morgan Ortagus dalam pernyataannya.
"Ini karena upaya mereka untuk melakukan operasi untuk mempengaruhi terhadap Amerika Serikat," sambungnya seperti disitat dari Reuters, Jumat (20/9/2019).
Ortagus juga mengatakan gerakan anggota delegasi Kuba lainnya pada dasarnya akan terbatas di pulau Manhattan.
"Kami mengambil setiap dan semua upaya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dengan serius, dan akan terus menyelidiki setiap personel tambahan yang mungkin memanipulasi hak istimewa tempat tinggal mereka," ujar Ortagus.
Tindakan pemerintah AS ini sontak menarik kecaman dari Havana. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengecam tindakan AS sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.
"Penolakan bahwa mereka mungkin telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka adalah fitnah yang vulgar," katanya di Twitter.
"Pengusiran memiliki tujuan memprovokasi spiral diplomatik yang akan mengarah pada penutupan kedutaan bilateral, pengetatan lebih lanjut dari blokade (AS) dan penciptaan ketegangan antara kedua negara," imbuhnya.
Di bawah "perjanjian kantor pusat" PBB 1947, AS pada umumnya diminta untuk mengizinkan akses ke PBB untuk diplomat asing. Tetapi Washington mengatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri, meskipun ketentuan ini hanya digunakan secara terbatas.
Insiden ini adalah tanda terbaru dari memburuknya hubungan AS dengan Kuba yang dikuasai komunis, dengan fokus terutama pada dukungan Havana untuk Presiden sosialis Venezuela Nicolas Maduro, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017.
Selama beberapa dekade, Washington dan Havana, musuh lama Perang Dingin, telah terlibat dalam pengusiran para diplomat.
Pemerintahan Trump mengusir 15 diplomat Kuba pada September 2017 setelah secara tajam menarik staf kedutaan AS di Havana karena sakit misterius yang Washington katakan telah mempengaruhi personil Amerika di sana.
Trump juga telah memberlakukan sanksi ekonomi baru pada Kuba dan membatasi perjalanan ke pulau itu. Kebijakan ini bersebrangan dengan keputusan pendahulunya, Barack Obama.
Washington telah menjelaskan bahwa tujuan utama dari kampanye tekanannya adalah untuk memaksa Kuba meninggalkan Maduro, sesuatu yang menurut Havana tidak akan pernah dilakukan. Trump, bagaimanapun, telah berhenti memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba yang dipulihkan oleh Obama pada 2015 setelah lebih dari lima dekade permusuhan.
Departemen Luar Negeri (Deplu) mengumumkan bahwa kedua diplomat Kuba yang diusir tersebut berusaha melakukan operasi yang berbahaya bagi keamanan nasional AS. Namun Deplu AS tidak menguraikan tuduhan yang diajukan ataupun mengungka identitas kedua diplomat tersebut.
"Departemen Luar Negeri hari ini memberi tahu Kementerian Luar Negeri Kuba bahwa Amerika Serikat mengharuskan kepergian segera dua anggota Misi Permanen Kuba ke PBB karena menyalahgunakan hak tinggal mereka," kata juru bicara Deplu AS Morgan Ortagus dalam pernyataannya.
"Ini karena upaya mereka untuk melakukan operasi untuk mempengaruhi terhadap Amerika Serikat," sambungnya seperti disitat dari Reuters, Jumat (20/9/2019).
Ortagus juga mengatakan gerakan anggota delegasi Kuba lainnya pada dasarnya akan terbatas di pulau Manhattan.
"Kami mengambil setiap dan semua upaya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dengan serius, dan akan terus menyelidiki setiap personel tambahan yang mungkin memanipulasi hak istimewa tempat tinggal mereka," ujar Ortagus.
Tindakan pemerintah AS ini sontak menarik kecaman dari Havana. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengecam tindakan AS sebagai sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.
"Penolakan bahwa mereka mungkin telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan status diplomatik mereka adalah fitnah yang vulgar," katanya di Twitter.
"Pengusiran memiliki tujuan memprovokasi spiral diplomatik yang akan mengarah pada penutupan kedutaan bilateral, pengetatan lebih lanjut dari blokade (AS) dan penciptaan ketegangan antara kedua negara," imbuhnya.
Di bawah "perjanjian kantor pusat" PBB 1947, AS pada umumnya diminta untuk mengizinkan akses ke PBB untuk diplomat asing. Tetapi Washington mengatakan dapat menolak visa karena alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri, meskipun ketentuan ini hanya digunakan secara terbatas.
Insiden ini adalah tanda terbaru dari memburuknya hubungan AS dengan Kuba yang dikuasai komunis, dengan fokus terutama pada dukungan Havana untuk Presiden sosialis Venezuela Nicolas Maduro, sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017.
Selama beberapa dekade, Washington dan Havana, musuh lama Perang Dingin, telah terlibat dalam pengusiran para diplomat.
Pemerintahan Trump mengusir 15 diplomat Kuba pada September 2017 setelah secara tajam menarik staf kedutaan AS di Havana karena sakit misterius yang Washington katakan telah mempengaruhi personil Amerika di sana.
Trump juga telah memberlakukan sanksi ekonomi baru pada Kuba dan membatasi perjalanan ke pulau itu. Kebijakan ini bersebrangan dengan keputusan pendahulunya, Barack Obama.
Washington telah menjelaskan bahwa tujuan utama dari kampanye tekanannya adalah untuk memaksa Kuba meninggalkan Maduro, sesuatu yang menurut Havana tidak akan pernah dilakukan. Trump, bagaimanapun, telah berhenti memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba yang dipulihkan oleh Obama pada 2015 setelah lebih dari lima dekade permusuhan.
(ian)
