Media Beijing: Tentara China Tak Duduk Diam jika Situsi Hong Kong Memburuk
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 13:32 WIB
Media Beijing: Tentara China Tak Duduk Diam jika Situsi Hong Kong Memburuk
A
A
A
SHANGHAI - Tentara China yang ditempatkan di Hong Kong tidak hanya menjadi simbolis dan duduk diam jika situasi di kota itu memburuk. Pernyataan itu muncul dalam editorial surat kabar pemerintah Beijing, China Daily, Jumat (30/8/2019).
Beijing pada hari Kamis melakukan rotasi rutin pasukan udara, darat dan maritim yang ditempatkan di bekas jajahan Inggris tersebut. Kota yang jadi pusat keuangan Asia itu telah diguncang gelombang demonstrasi keras sejak Juni lalu.
Sebuah detasemen pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah ditempatkan di Hong Kong sejak wilayah itu diserahkan Inggris kepada China tahun 1997. Pasukan itu sering melakukan latihan tetapi jarang terlihat di luar markas mereka.
Pengerahan pasukan baru yang diklaim sebagai rotasi rutin itu memicu spekulasi bahwa militer Beijing akan menumpas protes di Hong Kong. Namun, pemerintah kota setempat telah menjawab Beijing bahwa mereka dapat menangani situasi.
Analis memperkirakan jumlah garnisun antara 8.000 dan 10.000 tentara ditempatkan di antara pangkalan-pangkalan di China selatan dan jaringan barak di Hong Kong, yang sekarang dikelola Beijing sebagai Daerah Administratif Khusus (SAR).
"Ketika pemerintah SAR sejauh ini belum merasa perlu untuk memanggil garnisun, itu tidak berarti tidak akan melakukan itu jika situasinya menuntutnya," bunyi editorial China Daily.
"Jika situasi yang buruk telah memburuk, dengan kekerasan dan kerusuhan yang mengancam akan lepas kendali di bawah orkestrasi pembuat masalah yang berpikiran pemisahan diri, angkatan bersenjata yang ditempatkan di SAR tidak akan memiliki alasan untuk duduk terpaku di tangan mereka," lanjut surat kabar pemerintah berbahasa Inggris tersebut.
"Garnisun PLA di Hong Kong bukan hanya simbol kedaulatan China atas kota," imbuh editorial itu.
Konstitusi mini Hong Kong, Basic Law, menyatakan bahwa Hong Kong dapat meminta bantuan garnisun untuk menjaga ketertiban umum. Namun, militer China itu menegaskan tidak akan ikut campur urusan lokal.
Keresahan di Hong Kong meningkat pada pertengahan Juni ketika rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dibahasa di parlemen. Jika disahkan menjadi undang-undang, rancangan aturan yang telah ditangguhkan itu memungkinkan tersangka kriminal dikirim ke China untuk diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis.
Beijing pada hari Kamis melakukan rotasi rutin pasukan udara, darat dan maritim yang ditempatkan di bekas jajahan Inggris tersebut. Kota yang jadi pusat keuangan Asia itu telah diguncang gelombang demonstrasi keras sejak Juni lalu.
Sebuah detasemen pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah ditempatkan di Hong Kong sejak wilayah itu diserahkan Inggris kepada China tahun 1997. Pasukan itu sering melakukan latihan tetapi jarang terlihat di luar markas mereka.
Pengerahan pasukan baru yang diklaim sebagai rotasi rutin itu memicu spekulasi bahwa militer Beijing akan menumpas protes di Hong Kong. Namun, pemerintah kota setempat telah menjawab Beijing bahwa mereka dapat menangani situasi.
Analis memperkirakan jumlah garnisun antara 8.000 dan 10.000 tentara ditempatkan di antara pangkalan-pangkalan di China selatan dan jaringan barak di Hong Kong, yang sekarang dikelola Beijing sebagai Daerah Administratif Khusus (SAR).
"Ketika pemerintah SAR sejauh ini belum merasa perlu untuk memanggil garnisun, itu tidak berarti tidak akan melakukan itu jika situasinya menuntutnya," bunyi editorial China Daily.
"Jika situasi yang buruk telah memburuk, dengan kekerasan dan kerusuhan yang mengancam akan lepas kendali di bawah orkestrasi pembuat masalah yang berpikiran pemisahan diri, angkatan bersenjata yang ditempatkan di SAR tidak akan memiliki alasan untuk duduk terpaku di tangan mereka," lanjut surat kabar pemerintah berbahasa Inggris tersebut.
"Garnisun PLA di Hong Kong bukan hanya simbol kedaulatan China atas kota," imbuh editorial itu.
Konstitusi mini Hong Kong, Basic Law, menyatakan bahwa Hong Kong dapat meminta bantuan garnisun untuk menjaga ketertiban umum. Namun, militer China itu menegaskan tidak akan ikut campur urusan lokal.
Keresahan di Hong Kong meningkat pada pertengahan Juni ketika rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dibahasa di parlemen. Jika disahkan menjadi undang-undang, rancangan aturan yang telah ditangguhkan itu memungkinkan tersangka kriminal dikirim ke China untuk diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis.
(mas)
