Kronologi Penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong

DEMONSTRASI di Hong Kong sudah menjadi makanan sehari-hari warga di sana. Dari yang skala besar hingga kecil. Namun akhir-akhir ini, demonstrasi besar-besaran dan terlama digelar warga Hong Kong. Mereka menolak RUU Ekstradisi. Berikut kronologi demo penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong.

1. Februari 2019
Biro Keamanan Hong Kong menyerahkan draf dokumen berisikan usulan amandemen undang-undang ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi tahanan ke sejumlah negara, termasuk China, di luar perjanjian bilateral.
2. Maret 2019



Ribuan orang turun ke jalanan Hong Kong untuk memprotes usulan RUU itu.

3. 21 Mei 2019



Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan pemerintahannya tetap akan mendorong RUU itu meski memicu kritik dari warganya sendiri dan komunitas internasional.

4. 13 Juni 2019



Otoritas Hong Kong menutup kantor pemerintah setelah demonstrasi yang berlangsung ricuh. Kekerasan tak terelakkan antara polisi dan pendemo.

5. 18 Juni 2019



Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menegaskan pembahasan RUU ekstradisi dibatalkan, tetapi tetap menolak untuk mundur.

6. 1 Juli 2019



Unjuk rasa kembali pecah di hari peringatan 22 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China.

7. 9 Juli 2019



Carrie Lam kembali menyerukan bahwa RUU Ekstradisi sudah berakhir. Meski begitu, sejumlah mahasiswa dan pemrotes lainnya tidak puas dengan pernyataan Lam tersebut.

8. 15 Juli 2019



Demonstrasi penolakan RUU ekstradisi kian sporadis dan mulai mendekati wilayah-wilayah perbatasan Hong Kong dengan China.

9. 5 Agustus 2019



Demonstran kembali gelar unjuk rasa dan bertekad ingin lumpuhkan Hong Kong. Layanan transportasi publik ditangguhkan di sejumlah wilayah. Sebanyak 105 penerbangan menuju dan dari Hong Kong dibatalkan.

10. 6 Agustus 2019



Kepolisian Hong Kong menangkap 148 demonstran.

Fakta RUU Ekstradisi Hong Kong



1. Diusulkan FebruariPemerintah Hong Kong mengusulkan RUU ini pertama kali pada Februari 2019. Rancangan itu berisi ketentuan yang mengubah besar-besaran ketentuan ekstradisi tersangka kriminal, yang awalnya bersifat kasus per kasus. Ketentuan sebelumnya menyatakan tersangka kriminal hanya bisa diekstradisi ke 20 negara yang memiliki kerja sama ekstradisi dengan Hong Kong. China tidak termasuk dalam ketentuan awal ini.

2. Ekstradisi ke China
Pemerintah Hong Kong lalu mengubah ketentuan itu dengan memasukkan ketentuan baru bahwa tersangka bisa diekstradisi ke China daratan termasuk Taiwan dan Makau untuk pertama kalinya. Alasannya, ini untuk menutup celah hukum yang membuat wilayah semi-otonom itu sebagai tempat pelarian bagi kriminal dari China daratan.

3. Proses Ekstradisi
Ketentuan baru dalam amandemen ini menyatakan pemerintah Hong Kong, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Eksekutif, Carrie Lam, boleh menyetujui permintaan ekstradisi dari negara lain setelah melewati proses persidangan. Namun, poin mengenai pengawasan atas proses ekstradisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan.

4. Protes Taiwan
Taiwan dan sejumlah negara Barat menyayangkan adanya amandemen UU Ekstradisi ini. Alasannya, UU itu juga mengatur ketentuan ekstradisi bagi non-warga Hong Kong.

5. Kekhawatiran Publik
Kekhawatiran publik merebak dalam beberapa pekan ini menyusul pembahasan putaran kedua RUU Ekstradisi ini di parlemen Hong Kong pada 12 Juni 2019. Sejumlah hakim senior di Hong Kong mengaku merasa takut jika ketentuan ekstradisi ini disahkan. Ada kekhawatiran RUU Ekstradisi ini membuka pintu bagi tekanan politik dari pemerintah China terhadap pemerintah Hong Kong.