Pemimpin Hong Kong Siap Berdialog dan Berjanji Lakukan Penyelidikan

HONG KONG - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berharap aksi demonstrasi damai yang terjadi pada akhir pekan lalu adalah awal dari upaya untuk memulihkan perdamaian. Ia juga mengatakan pemerintah Hong Kong akan berdialog dengan pengunjuk rasa dan menangani keluhan terhadap tindakan represif polisi.

"Saya telah menjelaskan dan menguraikan dua bidang pekerjaan penting yang sedang kami lakukan," kata Lam kepada wartawan.

"Salah satunya adalah studi pencarian fakta yang penting selain sistem yang sangat kuat untuk menyelidiki dan melihat pengaduan terhadap polisi selama periode konfrontasi dan kekerasan yang berkepanjangan ini," terangnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (20/8/2019).

Dalam kesempatan itu, Lam juga menegaskan jika rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang menjadi pemicu gelombang aksi demonstrasi telah "mati."

"Pertanyaan kedua telah berulang kali saya jawab di berbagai lokasi dan saya dapat memberi Anda komitmen yang sangat jelas ini di tingkat politik bahwa RUU itu sudah mati," tegas Lam.

"Tidak ada rencana untuk menghidupkan kembali RUU itu, terutama mengingat keprihatinan publik," imbuhnya.

Lam juga mengatakan pengawas polisi telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki pengaduan terhadap taktik yang semakin agresif untuk membubarkan demonstrasi. Lebih dari 700 orang telah ditangkap sejak Juni.

Lam mengatakan dia berharap Hong Kong memiliki keuntungan yang unik dalam menarik perusahaan luar negeri. "Salah satu kekuatan terpenting adalah aturan hukum," katanya.

Ratusan ribu pemrotes berunjuk rasa secara damai di kota yang dikuasai Cina itu dalam hujan lebat pada hari Minggu di minggu kesebelas dari apa yang sering menjadi demonstrasi kekerasan.'

Aksi demonstrasi meletus pada bulan Juni lalu karena RUU ekstradisi yang memungkinkan tersangka pelaku tindak kriminal di bekas jajahan Inggris itu diekstradisi ke China.

Namun belakangan aksi kerusuhan lebih dipicu pada kekhawatiran yang lebih luas yaitu berkuranganya hak-hak yang dijamin berdasarkan formula "satu negara, dua sistem" yang diterapkan setelah kembalinya Hong Kong ke China pada tahun 1997, termasuk pengadilan independen dan hak untuk protes.

Selain pengunduran diri Lam, para demonstran memiliki lima tuntutan yaitu pencabutan lengkap RUU ekstradisi, penghentian deskripsi aksi protes sebagai "kerusuhan", pengabaian tuduhan terhadap mereka yang ditangkap, penyelidikan independen dan dimulainya kembali reformasi politik.