Zakir Naik Ditawari Tiket Pesawat ke India, Politikus PAS Mengecam
A
A
A
JOHOR BARU - Zakir Naik, penceramah kontroversial asal India, ditawari tiket pesawat oleh seorang politikus Malaysia untuk pulang ke negara asalnya. Tawaran itu dikecam petinggi Partai Islam se-Malaysia (PAS) Johor sebagai tindakan hasutan.
Tawaran tiket pesawat itu datang dari anggota parlemen Stulang, Andrew Chen Kah Eng. Tawaran itu sebagai dukungan deportasi terhadap penceramah tersebut.
Wakil Kepala PAS Johor Baru, Ahamd Al Joharo Mohd Yusof, mengatakan penawaran yang dibuat oleh anggota dewan DAP (Partai Aksi Demokratis) adalah tindakan "sombong" dan "hasutan".
“Klaimnya bahwa Zakir menggoyang harmoni rasial tidak berdasar," katanya.
"Pemerintah Pakatan Harapan dan sekutunya adalah yang menyebabkan ketegangan di antara masyarakat dengan masalah-masalah seperti pembelajaran penulisan khat dan penghinaan terhadap Angkatan Bersenjata," lanjut dia dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, yang dikutip dari The Star, Sabtu (17/8/2019).
Dia menambahkan Andrew Chen harus menghormati dan mendukung keputusan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk melindungi dan mengizinkan Zakir tetap tinggal di Malaysia.
"Chen harus fokus pada perannya sebagai anggota majelis dan membantu orang-orang dalam menangani masalah yang termasuk pembebasan lahan Taman Kim Teng, yang belum diselesaikan," katanya.
Sebelumnya, Andrew Chen telah menawarkan untuk membelikan Zakir Naik tiket pesawat satu arah ke India. Dia mengklaim bahwa penceramah itu mencoba untuk merusak keharmonisan di antara orang Malaysia.
Wakil Sekretaris Publisitas DAP Johor itu menambahkan bahwa Zakir tidak boleh diperlakukan sebagai tamu di negara tersebut.
"Zakir bukan orang Malaysia dan dia pasti tidak disambut oleh orang Malaysia, jadi silakan meninggalkan negara kita dan kembali ke India," katanya.
Pekan lalu, Zakir dilaporkan membuat seruan kepada orang-orang Tionghoa Malaysia untuk kembali ke negara leluhurnya lebih dulu karena mereka adalah "tamu lama" di Malaysia. Seruan itu muncul dalam sebuah ceramah di Kota Baru, Kelantan, sebagai tanggapan atas seruan untuk deportasi terhadap dirinya.
Di India, Zakir diburu otoritas penegak hukum atas tuduhan korupsi, tetapi belum dideportasi karena pihak-pihak tertentu di Malaysia percaya tuduhan itu dibuat-buat.
Zakir telah diinterogasi sekitar tujuh jam pada hari Jumat setelah 115 laporan publik diajukan ke polisi sehubungan dengan ceramahnya yang dianggap menyinggung ras dan agama. Dia dijadwalkan diperiksa lagi oleh Polisi Diraja Malaysia pada Senin (19/8/2019).
Sementara itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan status permanent resident (PR) atau penduduk tetap yang diberikan kepada Zakir dapat dicabut jika ia terbukti merusak negara Malaysia.
Pemerintah Malaysia sedang menunggu hasil penyelidikan polisi terhadap penceramah tersebut sebelum nasib status PR-nya diputuskan.
"Saat ini, polisi sedang menyelidiki apakah dia melakukan itu atau tidak," kata Mahathir setelah mengunjungi kantor pusat AirAsia kemarin.
"Jika dia diketahui melakukan hal-hal yang merugikan negara ini, akan perlu untuk mencabut status penduduk tetapnya," lanjut pemimpin yang dijuluki Dr M tersebut.
Tawaran tiket pesawat itu datang dari anggota parlemen Stulang, Andrew Chen Kah Eng. Tawaran itu sebagai dukungan deportasi terhadap penceramah tersebut.
Wakil Kepala PAS Johor Baru, Ahamd Al Joharo Mohd Yusof, mengatakan penawaran yang dibuat oleh anggota dewan DAP (Partai Aksi Demokratis) adalah tindakan "sombong" dan "hasutan".
“Klaimnya bahwa Zakir menggoyang harmoni rasial tidak berdasar," katanya.
"Pemerintah Pakatan Harapan dan sekutunya adalah yang menyebabkan ketegangan di antara masyarakat dengan masalah-masalah seperti pembelajaran penulisan khat dan penghinaan terhadap Angkatan Bersenjata," lanjut dia dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, yang dikutip dari The Star, Sabtu (17/8/2019).
Dia menambahkan Andrew Chen harus menghormati dan mendukung keputusan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk melindungi dan mengizinkan Zakir tetap tinggal di Malaysia.
"Chen harus fokus pada perannya sebagai anggota majelis dan membantu orang-orang dalam menangani masalah yang termasuk pembebasan lahan Taman Kim Teng, yang belum diselesaikan," katanya.
Sebelumnya, Andrew Chen telah menawarkan untuk membelikan Zakir Naik tiket pesawat satu arah ke India. Dia mengklaim bahwa penceramah itu mencoba untuk merusak keharmonisan di antara orang Malaysia.
Wakil Sekretaris Publisitas DAP Johor itu menambahkan bahwa Zakir tidak boleh diperlakukan sebagai tamu di negara tersebut.
"Zakir bukan orang Malaysia dan dia pasti tidak disambut oleh orang Malaysia, jadi silakan meninggalkan negara kita dan kembali ke India," katanya.
Pekan lalu, Zakir dilaporkan membuat seruan kepada orang-orang Tionghoa Malaysia untuk kembali ke negara leluhurnya lebih dulu karena mereka adalah "tamu lama" di Malaysia. Seruan itu muncul dalam sebuah ceramah di Kota Baru, Kelantan, sebagai tanggapan atas seruan untuk deportasi terhadap dirinya.
Di India, Zakir diburu otoritas penegak hukum atas tuduhan korupsi, tetapi belum dideportasi karena pihak-pihak tertentu di Malaysia percaya tuduhan itu dibuat-buat.
Zakir telah diinterogasi sekitar tujuh jam pada hari Jumat setelah 115 laporan publik diajukan ke polisi sehubungan dengan ceramahnya yang dianggap menyinggung ras dan agama. Dia dijadwalkan diperiksa lagi oleh Polisi Diraja Malaysia pada Senin (19/8/2019).
Sementara itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan status permanent resident (PR) atau penduduk tetap yang diberikan kepada Zakir dapat dicabut jika ia terbukti merusak negara Malaysia.
Pemerintah Malaysia sedang menunggu hasil penyelidikan polisi terhadap penceramah tersebut sebelum nasib status PR-nya diputuskan.
"Saat ini, polisi sedang menyelidiki apakah dia melakukan itu atau tidak," kata Mahathir setelah mengunjungi kantor pusat AirAsia kemarin.
"Jika dia diketahui melakukan hal-hal yang merugikan negara ini, akan perlu untuk mencabut status penduduk tetapnya," lanjut pemimpin yang dijuluki Dr M tersebut.
(mas)