Demonstran Hong Kong Minta AS dan Inggris Bertindak
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 06:11 WIB
Demonstran Hong Kong Minta AS dan Inggris Bertindak
A
A
A
HONG KONG - Ribuan orang berkumpul di Chater Garden, Hong Kong Jumat (16/8) malam. Ini merupakan demonstrasi terbaru yang berlangsung di wilayah itu, setelah aksi pendudukan bandara internasional Hong Kong selama dua hari berturut-turut yang melumpuhkan penerbangan ke seluruh penjuru dunia.
Seperti dilaporkan oleh CNA, aksi di Chater Garden ini diorganisir oleh beberapa serikat mahasiswa Hong Kong. Aksi yang mengusung tema "Stand with Hong Kong - Power to the People Rally" itu menyerukan reaksi dari pemerintah asing.
Para pengunjuk rasa juga meminta Amerika Serikat dan Inggris untuk memberlakukan sanksi pada mereka yang "bertanggung jawab atau terlibat dalam penindasan hak dan kebebasan di Hong Kong".
Di antara tuntutan para pemrotes adalah seruan agar Inggris menyatakan bahwa China telah melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984. Perjanjian itu meletakkan cetak biru tentang bagaimana Hong Kong akan diperintah setelah kembali ke China dari Inggris pada tahun 1997.
China mengatakan bahwa mereka menganggap deklarasi itu sebagai dokumen sejarah yang tidak lagi memiliki arti praktis, sementara Inggris mengatakan itu adalah perjanjian yang sah secara hukum yang harus dijunjung tinggi.
Seperti dilaporkan oleh CNA, aksi di Chater Garden ini diorganisir oleh beberapa serikat mahasiswa Hong Kong. Aksi yang mengusung tema "Stand with Hong Kong - Power to the People Rally" itu menyerukan reaksi dari pemerintah asing.
Para pengunjuk rasa juga meminta Amerika Serikat dan Inggris untuk memberlakukan sanksi pada mereka yang "bertanggung jawab atau terlibat dalam penindasan hak dan kebebasan di Hong Kong".
Di antara tuntutan para pemrotes adalah seruan agar Inggris menyatakan bahwa China telah melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984. Perjanjian itu meletakkan cetak biru tentang bagaimana Hong Kong akan diperintah setelah kembali ke China dari Inggris pada tahun 1997.
China mengatakan bahwa mereka menganggap deklarasi itu sebagai dokumen sejarah yang tidak lagi memiliki arti praktis, sementara Inggris mengatakan itu adalah perjanjian yang sah secara hukum yang harus dijunjung tinggi.
(esn)
