Palestina Tangguhkan Seluruh Perjanjian dengan Israel
Jum'at, 26 Juli 2019 - 06:25 WIB
Palestina Tangguhkan Seluruh Perjanjian dengan Israel
A
A
A
RAMALLAH - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa seluruh perjanjian dengan negara Israel ditangguhkan tanpa batas waktu. Keputusan itu sebagai respons atas penghancuran rumah-rumah warga Palestina di Tepi Barat oleh buldoser dan bahan peledak pasukan Zionis.
Presiden Abbas mengumumkan keputusan itu pada Kamis sore waktu Ramallah. Dia mengatakan penangguhan seluruh perjanjian itu mulai berlaku pada hari Jumat (26/7/2019).
Penghancuran rumah-rumah di Wadi Hummus, sebuah komunitas Palestina di Yerusalem tenggara, telah dikecam banyak negara, termasuk Eropa dan Indonesia.
"Kami tidak akan mematuhi kediktatoran dan menolak upaya untuk memaksakan fakta-fakta yang dicapai, khususnya di Yerusalem Timur," kata Abbas, setelah pertemuan dengan para pemimpin senior Palestina di Ramallah, seperti dikutip kantor berita WAFA.
"Palestina dan Yerusalem Timur tidak bisa menjadi subjek tawar-menawar," ujarnya.
"Tangan-tangan Palestina masih mengulurkan tangan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif,...tapi ini tidak berarti bahwa kita siap untuk menyerah dan hidup berdampingan dengan pendudukan," imbuh dia.
Tel Aviv baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membuka jalan bagi pemukiman baru di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Langkah itu dikecam oleh Uni Eropa dan dianggap sebagai penghambat upaya perdamaian dan solusi dua negara.
Ketika kampanye menjelang pemilu beberapa bulan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersumpah untuk memperluas kedaulatan Israel dengan menganeksasi atau mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Janji itu dilaporkan tercermin dalam rencana perdamaian rancangan Washington, yang dijuluki sebagai "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini".
Proposal perdamaian itu belum diungkap oleh Amerika Serikat. Namun, Palestina secara keras menolak proposal Amerika tersebut.
Presiden Abbas mengumumkan keputusan itu pada Kamis sore waktu Ramallah. Dia mengatakan penangguhan seluruh perjanjian itu mulai berlaku pada hari Jumat (26/7/2019).
Penghancuran rumah-rumah di Wadi Hummus, sebuah komunitas Palestina di Yerusalem tenggara, telah dikecam banyak negara, termasuk Eropa dan Indonesia.
"Kami tidak akan mematuhi kediktatoran dan menolak upaya untuk memaksakan fakta-fakta yang dicapai, khususnya di Yerusalem Timur," kata Abbas, setelah pertemuan dengan para pemimpin senior Palestina di Ramallah, seperti dikutip kantor berita WAFA.
"Palestina dan Yerusalem Timur tidak bisa menjadi subjek tawar-menawar," ujarnya.
"Tangan-tangan Palestina masih mengulurkan tangan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif,...tapi ini tidak berarti bahwa kita siap untuk menyerah dan hidup berdampingan dengan pendudukan," imbuh dia.
Tel Aviv baru-baru ini mengumumkan rencana untuk membuka jalan bagi pemukiman baru di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Langkah itu dikecam oleh Uni Eropa dan dianggap sebagai penghambat upaya perdamaian dan solusi dua negara.
Ketika kampanye menjelang pemilu beberapa bulan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersumpah untuk memperluas kedaulatan Israel dengan menganeksasi atau mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Janji itu dilaporkan tercermin dalam rencana perdamaian rancangan Washington, yang dijuluki sebagai "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini".
Proposal perdamaian itu belum diungkap oleh Amerika Serikat. Namun, Palestina secara keras menolak proposal Amerika tersebut.
(mas)
