PBB: Sanksi AS Terhadap Pejabat Militer Myanmar Terlalu Ringan
Kamis, 18 Juli 2019 - 19:33 WIB
PBB: Sanksi AS Terhadap Pejabat Militer Myanmar Terlalu Ringan
A
A
A
NEW YORK - PBB menyebut sanksi yang dijatukan Amerika Serikat (AS) kepada empat pejabat militer Myanmar terlalu ringan. AS menjatuhkan sanksi perjalanan kepada empat pejabat militer Myanmar atas peran mereka dalam pembersihan etnis minoritas Muslim Rohingya.
Keempat pejabat tersebut diketahui adalah Panglima Min Aung Hlaing, Wakil Panglima Tertinggi Soe Win, Brigadir Jenderal Than Oo dan Brigadir Jenderal Aung Aung. Keluarga dan kerabat keempat pejabat itu juga terkena sanksi tersebut.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengatakan, sanksi itu tidak akan terlalu berdampak kepada keempatnya. Lee menyerukan AS untuk membekukan aset keempat pejabat militer itu.
"Larangan itu tidak cukup jauh dan harus melangkah lebih jauh, dan parameter dari sanksi-sanksi itu harus lebih jauh juga. Mereka tidak akan pernah bepergian ke AS mari bersikap realistis," kata Lee, seperti dilansir Reuters pada Kamis (18/7).
Lee kemudian mengatakan, sanksi juga harus diperluas ke dua pemimpin militer lain yang diidentifikasi dalam laporan para penyelidik PBB yang dirilis pada tahun 2018.
Dia menambahkan, laporan dari Myanmar dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara dan pemberontak terhadap penduduk sipil mungkin menjadi lebih buruk.
Keempat pejabat tersebut diketahui adalah Panglima Min Aung Hlaing, Wakil Panglima Tertinggi Soe Win, Brigadir Jenderal Than Oo dan Brigadir Jenderal Aung Aung. Keluarga dan kerabat keempat pejabat itu juga terkena sanksi tersebut.
Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengatakan, sanksi itu tidak akan terlalu berdampak kepada keempatnya. Lee menyerukan AS untuk membekukan aset keempat pejabat militer itu.
"Larangan itu tidak cukup jauh dan harus melangkah lebih jauh, dan parameter dari sanksi-sanksi itu harus lebih jauh juga. Mereka tidak akan pernah bepergian ke AS mari bersikap realistis," kata Lee, seperti dilansir Reuters pada Kamis (18/7).
Lee kemudian mengatakan, sanksi juga harus diperluas ke dua pemimpin militer lain yang diidentifikasi dalam laporan para penyelidik PBB yang dirilis pada tahun 2018.
Dia menambahkan, laporan dari Myanmar dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara dan pemberontak terhadap penduduk sipil mungkin menjadi lebih buruk.
(esn)
