AS Serius Pertimbangkan Opsi Militer di Venezuela
Sabtu, 06 April 2019 - 09:53 WIB
AS Serius Pertimbangkan Opsi Militer di Venezuela
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan secara serius sebuah opsi militer terhadap Venezuela terkait peristiwa yang terjadi di negara itu. Hal itu diungkapkan seorang pejabat senior pemerintah Presiden Donald Trump.
"Jelas, itu adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh seorang pun, tetapi jelas dianggap serius sebagai peristiwa yang terjadi," ujar pejabat yang tidak ingin identitasnya diungkap seperti dikutip dari Washington Examiner, Sabtu (6/4/2019).
Tim Presiden Trump telah menggunakan ancaman opsi militer untuk mencegah serangan terhadap pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido oleh loyalis Presiden Nicolas Maduro. Guaido diakui sebagai presiden sementara oleh AS dan negara Barat lainnya pada Januari lalu.
Maduro menentang tekanan tersebut dengan tetap memegang kendali dan kesetiaan militer. Ia memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan AS ke negara itu pada bulan Februari lalu.
"Kami berharap bahwa militer akan menegakkan tugas konstitusionalnya untuk melindungi rakyat Venezuela dari kelompok-kelompok teroris ilegal yang dikenal sebagai colectivos yang semakin tergantung pada Maduro," kata pejabat senior pemerintahan itu.
Pelabelan tidak resmi terhadap colectivos sebagai "teroris" tampaknya menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam taktik AS melawan Maduro. Senator Marco Rubio menginginkan agar Presiden Trump menempatkan baik rezim Maduro dan colectivos dalam daftar resmi organisasi teroris asing, bersama dengan kelompok-kelompok seperti ISIS dan al Qaeda.
"Yang benar adalah rezim Maduro membangun jaringan colectivos ini sebagai pasukan keamanan pribadinya sendiri untuk melindungi cengkeramannya pada kekuasaan dan dengan keras menolak segala upaya untuk mengeluarkannya dari kekuasaan," kata Rubio.
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 34 kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan minyak milik Venezuela, Petroleos de Venezuela atau PDVSA. AS juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan dan kapal yang mengirimkan minyak ke Kuba pada bulan Februari dan Maret.
Sanksi baru ini bertujuan untuk menghentikan pasokan minyak mentah yang sangat penting bagi Venezuela. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Presiden Nicolas Maduro.
Venezuela terjerembab dalam krisis ekonomi berkepanjangan yang berujung pada krisis ekonomi. Puncaknya saat pemimpin oposisi sekaligus Majelis Nasional, parlemen Venezuela, Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara. Guaido pun langsung mendapat dukungan dari AS dan sejumlah negara lainnya di Amerika Latin.
Maduro tidak tinggal diam, menuduh Guaido melakukan kudeta yang telah diatur oleh AS. Maduro mendapat dukungan dari Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.
"Jelas, itu adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh seorang pun, tetapi jelas dianggap serius sebagai peristiwa yang terjadi," ujar pejabat yang tidak ingin identitasnya diungkap seperti dikutip dari Washington Examiner, Sabtu (6/4/2019).
Tim Presiden Trump telah menggunakan ancaman opsi militer untuk mencegah serangan terhadap pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido oleh loyalis Presiden Nicolas Maduro. Guaido diakui sebagai presiden sementara oleh AS dan negara Barat lainnya pada Januari lalu.
Maduro menentang tekanan tersebut dengan tetap memegang kendali dan kesetiaan militer. Ia memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan AS ke negara itu pada bulan Februari lalu.
"Kami berharap bahwa militer akan menegakkan tugas konstitusionalnya untuk melindungi rakyat Venezuela dari kelompok-kelompok teroris ilegal yang dikenal sebagai colectivos yang semakin tergantung pada Maduro," kata pejabat senior pemerintahan itu.
Pelabelan tidak resmi terhadap colectivos sebagai "teroris" tampaknya menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam taktik AS melawan Maduro. Senator Marco Rubio menginginkan agar Presiden Trump menempatkan baik rezim Maduro dan colectivos dalam daftar resmi organisasi teroris asing, bersama dengan kelompok-kelompok seperti ISIS dan al Qaeda.
"Yang benar adalah rezim Maduro membangun jaringan colectivos ini sebagai pasukan keamanan pribadinya sendiri untuk melindungi cengkeramannya pada kekuasaan dan dengan keras menolak segala upaya untuk mengeluarkannya dari kekuasaan," kata Rubio.
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 34 kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan minyak milik Venezuela, Petroleos de Venezuela atau PDVSA. AS juga menjatuhkan sanksi pada dua perusahaan dan kapal yang mengirimkan minyak ke Kuba pada bulan Februari dan Maret.
Sanksi baru ini bertujuan untuk menghentikan pasokan minyak mentah yang sangat penting bagi Venezuela. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Presiden Nicolas Maduro.
Venezuela terjerembab dalam krisis ekonomi berkepanjangan yang berujung pada krisis ekonomi. Puncaknya saat pemimpin oposisi sekaligus Majelis Nasional, parlemen Venezuela, Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara. Guaido pun langsung mendapat dukungan dari AS dan sejumlah negara lainnya di Amerika Latin.
Maduro tidak tinggal diam, menuduh Guaido melakukan kudeta yang telah diatur oleh AS. Maduro mendapat dukungan dari Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.
(ian)
