Trump Teken Dekrit yang Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel
Selasa, 26 Maret 2019 - 11:22 WIB
Trump Teken Dekrit yang Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Donald John Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.
"Israel tidak pernah memiliki teman yang lebih baik daripada Anda," kata Netanyahu. Dia merinci contoh-contoh dari pelaksanaan janji Trump saat kampanye pemilu AS 2016 yang menguntungkan Israel, termasuk penarikan AS dari perjanjian nuklir dengan Iran, pemulihan sanksi terhadap negara itu dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang diikuti dengan relokasi kedutaan Amerika di sana.
"Ini benar-benar hari yang bersejarah," seru Netanyahu. "Butuh setengah abad untuk menerjemahkan kemenangan militer kami menjadi kemenangan diplomatik."
"Pengakuan Anda adalah tindakan dua kali lipat dari keadilan historis. Israel memenangkan Dataran Tinggi Golan dalam perang membela diri yang adil, dan akar orang-orang Yahudi di Golan kembali ribuan tahun," imbuh dia, dikutip NPR, Selasa (26/3/2019).
Setelah penandatanganan dekrit, Trump berujar; "Ini adalah waktu yang lama dalam pembuatan."
Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.
Netanyahu menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah tidak ternilai bagi keamanan nasional negaranya.
Dokumen dekrit yang diteken Trump berisi pembelaan terhadap Israel dari serangan negara-negara tetangganya dan kelompok militan.
"Hari ini, tindakan agresif oleh Iran dan kelompok-kelompok teroris, termasuk Hizbullah, di Suriah selatan terus menjadikan Dataran Tinggi Golan berpotensi sebagai tempat peluncuran serangan terhadap Israel. Kemungkinan perjanjian perdamaian di masa depan di kawasan itu harus memperhitungkan kebutuhan Israel untuk melindungi diri dari Suriah dan ancaman regional lainnya. Berdasarkan keadaan unik ini, maka pantas untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," bunyi dokumen tersebut.
Kementerian Luar Negeri Suriah menolak keputusan Trump untuk melegitimasi klaim Israel atas tanah yang diperebutkan itu."Agresi terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah, menutup mata terhadap semua reaksi internasional yang mengecam resolusi tersebut," kata kementerian itu yang dirilis kantor berita SANA.
"Presiden AS tidak memiliki hak atau kapasitas hukum untuk melegalkan pendudukan atau merebut tanah orang lain dengan paksa dan kebijakan bermusuhan AS ini membuat kawasan dan dunia tunduk pada semua bahaya," imbuh pejabat kementerian tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak pengakuan sepihak Trump. "Jelas bahwa status Golan tidak berubah," kata juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip Reuters.
"Kebijakan PBB tentang Golan tercermin dalam resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan kebijakan itu tidak berubah," kata Dujarric.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.
"Israel tidak pernah memiliki teman yang lebih baik daripada Anda," kata Netanyahu. Dia merinci contoh-contoh dari pelaksanaan janji Trump saat kampanye pemilu AS 2016 yang menguntungkan Israel, termasuk penarikan AS dari perjanjian nuklir dengan Iran, pemulihan sanksi terhadap negara itu dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang diikuti dengan relokasi kedutaan Amerika di sana.
"Ini benar-benar hari yang bersejarah," seru Netanyahu. "Butuh setengah abad untuk menerjemahkan kemenangan militer kami menjadi kemenangan diplomatik."
"Pengakuan Anda adalah tindakan dua kali lipat dari keadilan historis. Israel memenangkan Dataran Tinggi Golan dalam perang membela diri yang adil, dan akar orang-orang Yahudi di Golan kembali ribuan tahun," imbuh dia, dikutip NPR, Selasa (26/3/2019).
Setelah penandatanganan dekrit, Trump berujar; "Ini adalah waktu yang lama dalam pembuatan."
Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.
Netanyahu menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah tidak ternilai bagi keamanan nasional negaranya.
Dokumen dekrit yang diteken Trump berisi pembelaan terhadap Israel dari serangan negara-negara tetangganya dan kelompok militan.
"Hari ini, tindakan agresif oleh Iran dan kelompok-kelompok teroris, termasuk Hizbullah, di Suriah selatan terus menjadikan Dataran Tinggi Golan berpotensi sebagai tempat peluncuran serangan terhadap Israel. Kemungkinan perjanjian perdamaian di masa depan di kawasan itu harus memperhitungkan kebutuhan Israel untuk melindungi diri dari Suriah dan ancaman regional lainnya. Berdasarkan keadaan unik ini, maka pantas untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," bunyi dokumen tersebut.
Kementerian Luar Negeri Suriah menolak keputusan Trump untuk melegitimasi klaim Israel atas tanah yang diperebutkan itu."Agresi terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah, menutup mata terhadap semua reaksi internasional yang mengecam resolusi tersebut," kata kementerian itu yang dirilis kantor berita SANA.
"Presiden AS tidak memiliki hak atau kapasitas hukum untuk melegalkan pendudukan atau merebut tanah orang lain dengan paksa dan kebijakan bermusuhan AS ini membuat kawasan dan dunia tunduk pada semua bahaya," imbuh pejabat kementerian tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menolak pengakuan sepihak Trump. "Jelas bahwa status Golan tidak berubah," kata juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip Reuters.
"Kebijakan PBB tentang Golan tercermin dalam resolusi Dewan Keamanan yang relevan dan kebijakan itu tidak berubah," kata Dujarric.
(mas)
