Pauline, Kandidat Perdana Menteri Transgender Pertama Thailand

BANGKOK - Pauline Ngarmpring berpikir dia akan melangkah lambat ketika dia memulai kehidupan barunya sebagai wanita transgender setelah transisi pada usia 49 tahun.

Alih-alih, tiga tahun kemudian, dia adalah kandidat perdana menteri (PM) Thailand—kandidat PM transgender pertama negara itu—dan hari-harinya dipenuhi dengan kampanye, pertemuan strategi dan wawancara media.

Ini adalah pergantian peristiwa yang tak terduga bagi mantan reporter berita yang berubah menjadi promotor olahraga tersebut. Dia dengan cepat beradaptasi dengan peran barunya sebagai duta untuk hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender plus (LGBT+) dan kesetaraan gender di sebuah negara dengan beberapa pemimpin politik gay atau pun wanita secara terbuka.

"Politik adalah minat saya untuk waktu yang lama, dan sebagai seorang pria, saya sering diundang untuk bergabung dengan partai politik. Tapi saya tidak berada dalam kerangka berpikir yang benar sampai setelah saya beralih," katanya.

"Sebagai seorang wanita, saya merasa nyaman dan tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan. Saya siap, tetapi apakah orang siap untuk menerima kandidat transgender?," tanya Pauline.

Thailand akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) pada 24 Maret 2019, yang akan jadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2014.

Pemilu tersebut akan menjadi pertarungan antara Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang didukung militer dan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan.

Pauline Ngarmpring—yang menggunakan nama pilihannya Pauline—adalah salah satu dari tiga kandidat perdana menteri dari Partai Mahachon, dan tidak dianggap sebagai calon unggulan.

Aktivis pro-LGBT mengatakan komunitas LGBT+ Thailand berharap bahwa dia—dan hampir 20 kandidat LGBT+ lainnya untuk parlemen yang didukung Partai Mahachon—akan membantu memusatkan perhatian pada tantangan dan kemampuan mereka.

"Pencalonannya sangat penting karena dia menantang norma tradisional gender dan seksualitas," kata Anjana Suvarnanda dari Anjaree Group, sebuah organisasi pembala hak asasi LGBT+.

"Meskipun kami memiliki orang-orang LGBT dalam politik Thailand sebelumnya, tidak ada yang menyatakan identitas LGBT mereka secara terbuka, dan belum ada diskusi publik dengan pendekatan positif seperti itu," ujarnya kepada Thomson Reuters Foundation, Jumat (8/3/2019).

Hubungan Keluarga

Thailand telah membangun reputasi sebagai tempat dengan sikap santai terhadap gender dan keragaman seksual sejak homoseksualitas didekriminalisasi pada tahun 1956.

Masyarakat Buddhis yang sebagian besar konservatif akan mengesahkan undang-undang penting yang akan membuatnya menjadi salah satu negara pertama di Asia yang secara hukum mengakui pasangan sesama jenis sebagai mitra sipil.

Namun, para aktivis mengatakan, orang-orang LGBT+ menghadapi diskriminasi dan stigma di sekolah, tempat kerja dan fasilitas kesehatan, dan sering ditolak oleh keluarga mereka. Bagi perempuan transgender, hambatannya sangat tinggi.

Pauline Ngarmpring, yang menjalani operasi ganti kelamin di Amerika Serikat, dan menghabiskan tiga tahun di sana selama masa transisi, menganggap dirinya beruntung.

"Saya beruntung karena saya sudah memiliki karier yang panjang dan sukses sebagai seorang pria sebelum saya beralih," katanya.

"Kalau tidak, orang transgender tidak memiliki banyak kesempatan kerja, dan dipaksa untuk bekerja di industri hiburan atau perhotelan," katanya.

Peluang dalam politik bahkan lebih terbatas. Sementara jumlah mereka meningkat, politisi gay terbuka masih menghadapi diskriminasi dan bahkan ancaman pembunuhan di beberapa negara.

Perempuan hanya sedikit lebih baik, di mana rata-rata global untuk jumlah perempuan di parlemen adalah 24 persen. Menurut United Nations (UN) Women, angka ini jauh di bawah tolok ukur 30 persen yang dianggap sebagai tingkat perwakilan yang memuaskan.

Di Asia, rata-rata adalah 20 persen, sedangkan di Thailand hanya lima persen, termasuk yang terendah di dunia.

"Perempuan tidak dianggap serius di Thailand; ada beberapa politisi perempuan, tetapi sangat sulit untuk memasuki politik tanpa koneksi keluarga," kata Pauline Ngarmpring.

Thailand memiliki satu perdana menteri perempuan—Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin—dan dari hampir 70 kandidat perdana menteri kali ini, tujuh di antaranya adalah perempuan.

Allison Davidian dari UN Women di Bangkok mengatakan perempuan dihambat oleh hukum diskriminatif, pelecehan dan kekerasan, lebih sedikit kontak dan sumber daya, serta norma budaya dan sosial.

"Semua faktor ini terus menciptakan lingkungan yang sering memusuhi keterlibatan perempuan dalam politik," katanya.

"Tapi mulai dari perubahan iklim hingga konflik, saat kita menghadapi tantangan yang berkembang di abad ke-21, kita tidak mampu mengesampingkan perspektif dan keterampilan perempuan dalam kehidupan politik," ujarnya.

Profil Publik

Partai Mahachon berkampanye untuk agenda hak asasi manusia dan kesetaraan lintas gender, sosial, ekonomi dan politik.

Manifesnya termasuk dekriminalisasi pekerja seks dan hak-hak LGBT+ yang lebih besar, termasuk mengubah jenis kelamin seseorang pada dokumen resmi, yang tidak diizinkan Thailand saat ini.

Sebagai wanita transgender, Pauline Ngarmpring mengatakan dia memiliki perspektif unik tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan orang-orang LGBT+.

"Karena profil publik saya, orang-orang yang berada di 'lemari' memandang saya sebagai inspirasi, dan kadang-kadang mengirimi saya pesan," katanya ketika dia makan nasi dan daging babi pedas di sebuah restoran sebelum tur kampanye di Bangkok.

"Saya memberi tahu mereka; luangkan waktu Anda, ini bukan tentang apa yang dipikirkan orang lain, ini tentang memperjelas diri Anda. Butuh waktu 40 tahun untuk mengakui pada diri saya bahwa saya terlahir sebagai seorang wanita," katanya.

Dipekerjakan oleh Partai Mahachon untuk mengerjakan strategi dan kebijakan mereka pada awalnya, Pauline Ngarmpring pada 8 Februari mem-posting di halaman Facebook-nya bahwa ketika dia transgender, dia menggunakan haknya sebagai warga negara Thailand untuk mencalonkan diri untuk jabatan perdana menteri.

"Jalannya panjang, tetapi jika kita tidak memulai hari ini, anak-anak kita yang mungkin transgender, gay, pria atau wanita, atau tidak mengenal diri mereka sendiri dan tidak tahu hak-hak mereka...bagaimana mereka akan memiliki kesetaraan?," katanya.

Sekitar 14 persen pemilih, atau 7 juta orang, memenuhi syarat untuk memilih untuk pertama kalinya di Thailand, sebuah faktor yang menurut para analis dapat mendukung kandidat yang bukan bagian dari "penjaga lama", dan yang menjanjikan cara baru untuk memerintah.

Ketika dia berjalan di jalan-jalan Khlong Toey yang sibuk, pasar dan permukiman kumuh terbesar di Bangkok, Pauline Ngarmpring membagikan kartu nama, memperkenalkan diri, menjawab pertanyaan, dan berpose untuk selfie dengan penjual dan pembeli.

Mengenakan warna putih dan biru, dia ditemani oleh sekitar setengah lusin pendukung yang membawa plakat.

Kebanyakan orang gagal mengenali Pualine Ngarmpring—dan itu tidak masalah baginya, untuk saat ini.

"Saya tahu pencalonan saya adalah gerakan simbolis. Saya tahu saya tidak akan menjadi perdana menteri sekarang," katanya.

"Tapi kami berharap kami akan mendapatkan kursi dan mewakili orang-orang LGBT di negara ini. Dan mungkin lain kali, seorang wanita transgender pun akan memiliki kesempatan," ujarnya.