Israel Tolak Kunjungan DK PBB ke Daerah Palestina
Kamis, 14 Februari 2019 - 13:27 WIB
Israel Tolak Kunjungan DK PBB ke Daerah Palestina
A
A
A
NEW YORK - Israel menolak memberikan izin kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengunjungi daerah-daerah akan yang menjadi bagian dari wilayah negara Palestina merdeka di masa depan.
Pekan lalu DK PBB memberikan wewenang kepada presidennya saat ini, Anatolio Ndong Mba, untuk berkonsultasi dengan Duta Besar Israel dan Palestina tentang sebuah perjalanan.
Duta Besar Palestina Riyad Mansour segera menanggapi, dengan mengatakan kunjungan DK PBB akan dipandang positif. Tetapi, Israel dengan tegas menolak kunjungan tersebut. Padahal sebelumnya, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan pemerintah akan menyambut kunjungan ke Israel oleh masing-masing duta besar.
Hal itu disampaikan Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour Al-Otaibi, dalam pertemuan tertutup DK PBB. Kunjungan DK PBB itu membutuhkan dukungan dari semua 15 anggota dewan dan persetujuan oleh negara-negara terkait.
Al-Otaibi menyesalkan kunjungan itu tidak akan terjadi. Otaibi mencatat ada banyak permintaan untuk badan paling kuat di PBB itu untuk mengunjungi Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, yang mana Palestina inginkan sebagai Ibu Kota mereka namun semua tidak berhasil.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan tidak ada catatan Dewan Keamanan pernah mengunjungi daerah-daerah Palestina.
"Kami ingin melanjutkan konsultasi kami. Semoga kita mencapai konsensus, karena kita mengatakan masalah ini telah menjadi agenda dewan selama beberapa dekade," kata Al-Otaibi.
"Kami ingin perjalanan resmi - inilah yang kami minta, untuk tidak pergi secara ilegal atau tidak diundang sebagai turis," tegas al-Otaibi, seperti dilansir dari Arab News, Kamis (14/2/2019).
Wakil duta besar Equatorial Guinea, Ayub Obiang Esono Mbengono, mengatakan kepada wartawan: "Kami masih mengerjakannya."
DK PBB meminta presiden dewan untuk bertemu dengan duta besar Israel dan Palestina untuk membahas kunjungan setelah Amerika Serikat (AS) memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang didukung Arab yang diajukan oleh Indonesia dan Kuwait menyatakan penyesalan atas penghentian Israel atas misi pengamat internasional di Tepi Barat, kota Hebron.
Baca juga: AS Blokir Pernyataan PBB Terkait Pengamat Asing di Hebron
Kehadiran Pengamat Internasional Sementara di Hebron diputuskan pada tahun 1994 setelah pemukim Yahudi Baruch Goldstein membantai 29 jemaah di Masjid Ibrahimi di kota Tepi Barat, yang memicu kerusuhan di seluruh wilayah Palestina. Masjid ini terletak di situs yang juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai Makam Leluhur.
Dubes Israel untuk PBB Danny Danon menuduh misi pengamat internasional bertindak bias terhadap aksi kekerasan ditolak oleh anggota DK PBB.
Pekan lalu DK PBB memberikan wewenang kepada presidennya saat ini, Anatolio Ndong Mba, untuk berkonsultasi dengan Duta Besar Israel dan Palestina tentang sebuah perjalanan.
Duta Besar Palestina Riyad Mansour segera menanggapi, dengan mengatakan kunjungan DK PBB akan dipandang positif. Tetapi, Israel dengan tegas menolak kunjungan tersebut. Padahal sebelumnya, Duta Besar Israel Danny Danon mengatakan pemerintah akan menyambut kunjungan ke Israel oleh masing-masing duta besar.
Hal itu disampaikan Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour Al-Otaibi, dalam pertemuan tertutup DK PBB. Kunjungan DK PBB itu membutuhkan dukungan dari semua 15 anggota dewan dan persetujuan oleh negara-negara terkait.
Al-Otaibi menyesalkan kunjungan itu tidak akan terjadi. Otaibi mencatat ada banyak permintaan untuk badan paling kuat di PBB itu untuk mengunjungi Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, yang mana Palestina inginkan sebagai Ibu Kota mereka namun semua tidak berhasil.
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan tidak ada catatan Dewan Keamanan pernah mengunjungi daerah-daerah Palestina.
"Kami ingin melanjutkan konsultasi kami. Semoga kita mencapai konsensus, karena kita mengatakan masalah ini telah menjadi agenda dewan selama beberapa dekade," kata Al-Otaibi.
"Kami ingin perjalanan resmi - inilah yang kami minta, untuk tidak pergi secara ilegal atau tidak diundang sebagai turis," tegas al-Otaibi, seperti dilansir dari Arab News, Kamis (14/2/2019).
Wakil duta besar Equatorial Guinea, Ayub Obiang Esono Mbengono, mengatakan kepada wartawan: "Kami masih mengerjakannya."
DK PBB meminta presiden dewan untuk bertemu dengan duta besar Israel dan Palestina untuk membahas kunjungan setelah Amerika Serikat (AS) memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang didukung Arab yang diajukan oleh Indonesia dan Kuwait menyatakan penyesalan atas penghentian Israel atas misi pengamat internasional di Tepi Barat, kota Hebron.
Baca juga: AS Blokir Pernyataan PBB Terkait Pengamat Asing di Hebron
Kehadiran Pengamat Internasional Sementara di Hebron diputuskan pada tahun 1994 setelah pemukim Yahudi Baruch Goldstein membantai 29 jemaah di Masjid Ibrahimi di kota Tepi Barat, yang memicu kerusuhan di seluruh wilayah Palestina. Masjid ini terletak di situs yang juga dihormati oleh orang Yahudi sebagai Makam Leluhur.
Dubes Israel untuk PBB Danny Danon menuduh misi pengamat internasional bertindak bias terhadap aksi kekerasan ditolak oleh anggota DK PBB.
(ian)
