Menhan Yunani Mundur Terkait Kesepakatan Nama Makedonia
Senin, 14 Januari 2019 - 09:30 WIB
Menhan Yunani Mundur Terkait Kesepakatan Nama Makedonia
A
A
A
ATHENS - Menteri Pertahanan (Menhan) Yunani Panos Kammenos mengundurkan diri kemarin sebagai bentuk protes pada kesepakatan mengenai perubahan nama Makedonia. Pengunduran diri itu membayangi masa depan koalisi pemerintahan menjelang pemilu nasional beberapa bulan mendatang.
Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.
Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.
Adapun 145 kursi di parlemen dikuasai partai Syriza yang berhaluan kiri. Kammenos membentuk pakta koalisi dengan Tsipras pada 2015. Dia tak pernah menyembunyikan penolakannya pada kesepakatan dengan Skopje yang mengubah nama negara kecil di Balkan itu menjadi Republik Makedonia Utara.
Yunani memiliki provinsi bernama Makedonia dan sejak lama meminta Skopje mengubah nama negaranya untuk menghilangkan apa yang dianggap Athens berdampak pada kedaulatan wilayah Yunani. Kammenos menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk penjualan nasional dan berulang kali mengancam meninggalkan koalisi berkuasa sebelum parlemen Yunani meratifikasi kesepakatan itu pada akhir bulan ini.
Dia menyatakan semua kesepakatan yang memasukkan kata “Makedonia” sebagai nama negara lain itu tidak bisa diterima karena nama itu terkait erat dengan peradaban dan budaya Yunani. Oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang unggul dalam survei sebelum pemilu mengancam akan menghalangi kesepakatan itu.
Pemerintah berharap kesepakatan itu tetap akan disetujui dengan dukungan dari anggota parlemen dari kubu kiri-tengah dan independen. Parlemen Makedonia meratifikasi kesepakatan itu dengan mengesahkan amendemen konstitusi pada pekan lalu.
Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.
Kammenos dari Partai Independen Yunani yang masuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Alexis Tsipras sejak lama menentang kesepakatan dengan Makedonia yang ditandatangani kedua pemerintahan tahun lalu. “Isu nama Makedonia tidak memungkinkan saya tidak mengorbankan kursi menteri,” kata Kammenos setelah bertemu Tsipras, kemarin pagi.
Kammenos menyatakan akan menarik enam menteri lainnya dari partainya untuk keluar dari koalisi pemerintahan. Dampak pengunduran diri pada koalisi berkuasa itu belum jelas. Meski demikian, pemilu parlemen akan digelar di Yunani pada Oktober mendatang. Koalisi Tsipras memiliki 153 kursi di parlemen dengan total 300 kursi.
Adapun 145 kursi di parlemen dikuasai partai Syriza yang berhaluan kiri. Kammenos membentuk pakta koalisi dengan Tsipras pada 2015. Dia tak pernah menyembunyikan penolakannya pada kesepakatan dengan Skopje yang mengubah nama negara kecil di Balkan itu menjadi Republik Makedonia Utara.
Yunani memiliki provinsi bernama Makedonia dan sejak lama meminta Skopje mengubah nama negaranya untuk menghilangkan apa yang dianggap Athens berdampak pada kedaulatan wilayah Yunani. Kammenos menganggap kesepakatan itu sebagai bentuk penjualan nasional dan berulang kali mengancam meninggalkan koalisi berkuasa sebelum parlemen Yunani meratifikasi kesepakatan itu pada akhir bulan ini.
Dia menyatakan semua kesepakatan yang memasukkan kata “Makedonia” sebagai nama negara lain itu tidak bisa diterima karena nama itu terkait erat dengan peradaban dan budaya Yunani. Oposisi utama, Partai Demokrasi Baru yang unggul dalam survei sebelum pemilu mengancam akan menghalangi kesepakatan itu.
Pemerintah berharap kesepakatan itu tetap akan disetujui dengan dukungan dari anggota parlemen dari kubu kiri-tengah dan independen. Parlemen Makedonia meratifikasi kesepakatan itu dengan mengesahkan amendemen konstitusi pada pekan lalu.
Dua negara membuat kesepakatan tentang nama baru itu pada Juni tahun lalu, tapi Makedonia akan mulai menggunakan nama itu hanya setelah parlemen Yunani menyetujui perubahan tersebut. Konflik mengenai masalah itu memicu pengunduran diri Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias pada Oktober.
(don)
