Parlemen Macedonia Setuju Nama Negara Diubah
Sabtu, 12 Januari 2019 - 06:25 WIB
Parlemen Macedonia Setuju Nama Negara Diubah
A
A
A
SKOPJE - Parlemen Macedonia mengesahkan amandemen konstitusi untuk mengganti nama negara itu menjadi Republic of North Macedonia (Republik Makedonia Utara). Penggantian nama negara itu sejalan dengan kesepakatan yang dicapai bersama Yunani untuk mengakhiri sengketa nama yang telah terjadi selama 27 tahun.
Kedua negara mencapai kesepakatan penggantian nama negara Macedonia pada bulan Juni lalu. Namun, nama baru hanya bisa berlaku setelah Parlemen di Athena juga meratifikasi perjanjian.
Sebanyak 81 anggota Parlemen dari total 120 kursi telah memberikan suara pada hari Jumat waktu setempat. Kubu oposisi, VMRO-DPMNE, yang menentang kesepakatan dengan Yunani, memilih memboikot pemungutan suara di Parlemen.
"Babak sejarah baru di negara kita telah ditulis malam ini," kata pemerintah Macedonia dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Reuters, Sabtu (12/1/2019).
"Itu benar-benar membuat dua kepentingan terbesar negara kita, keanggotaan di NATO dan Uni Eropa (terakomodasi)," lanjut pernyataan pemerintah.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras langsung menelepon Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev untuk memberi selamat kepadanya.
Yunani selama ini memblokir aspirasi tetangganya itu untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO karena penggunaan "Macedonia" sebagai nama negara. Yunani keberatan, karena nama itu sama dengan nama provinsinya.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan komisioner Uni Eropa Johannes Hahn memuji keputusan Parlemen Macedonia.
"NATO sangat mendukung implementasi penuh perjanjian, yang merupakan kontribusi penting bagi kawasan yang stabil dan makmur," tulis Stoltenberg di akun twitter-nya.
"Ucapan selamat saya yang tulus kepada para aktor politik dan warga negara yang semoga segera menjadi (Republik) Macedonia Utara berkat pemungutan suara Parlemen untuk amandemen konstitusi," tulis Hahn di Twitter.
"(Saya) berharap bahwa keputusan bersejarah ini menciptakan dinamika positif untuk rekonsiliasi di seluruh wilayah Balkan Barat," lanjut Hahn.
Beberapa ratus orang telah memprotes kesepakatan Yunani dan Macedonioa terkait penggantian nama negara tersebut. Protes berlangsung di depan Parlemen Macedonia selama tiga hari terakhir.
Partai oposisi Macedonia dan kubu nasionalis mengatakan bahwa mengubah nama negara dan simbol nasional adalah harga yang terlalu mahal untuk membayar aksesi NATO.
Pihak oposisi, VMRO-DPMNE, telah mendesak pembubaran Parlemen dan minta digelar pemilu dini setelah keputusan bersejarah tersebut.
"Pemungutan suara atas amandemen konstitusi yang mengubah nama, identitas, sejarah dan budaya dilakukan terhadap konstitusi. Itu ilegal, keras dan dilakukan dengan cara pidana," kata politisi oposisi, Hristijan Mickoski kepada wartawan.
Kedua negara mencapai kesepakatan penggantian nama negara Macedonia pada bulan Juni lalu. Namun, nama baru hanya bisa berlaku setelah Parlemen di Athena juga meratifikasi perjanjian.
Sebanyak 81 anggota Parlemen dari total 120 kursi telah memberikan suara pada hari Jumat waktu setempat. Kubu oposisi, VMRO-DPMNE, yang menentang kesepakatan dengan Yunani, memilih memboikot pemungutan suara di Parlemen.
"Babak sejarah baru di negara kita telah ditulis malam ini," kata pemerintah Macedonia dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Reuters, Sabtu (12/1/2019).
"Itu benar-benar membuat dua kepentingan terbesar negara kita, keanggotaan di NATO dan Uni Eropa (terakomodasi)," lanjut pernyataan pemerintah.
Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras langsung menelepon Perdana Menteri Macedonia Zoran Zaev untuk memberi selamat kepadanya.
Yunani selama ini memblokir aspirasi tetangganya itu untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO karena penggunaan "Macedonia" sebagai nama negara. Yunani keberatan, karena nama itu sama dengan nama provinsinya.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan komisioner Uni Eropa Johannes Hahn memuji keputusan Parlemen Macedonia.
"NATO sangat mendukung implementasi penuh perjanjian, yang merupakan kontribusi penting bagi kawasan yang stabil dan makmur," tulis Stoltenberg di akun twitter-nya.
"Ucapan selamat saya yang tulus kepada para aktor politik dan warga negara yang semoga segera menjadi (Republik) Macedonia Utara berkat pemungutan suara Parlemen untuk amandemen konstitusi," tulis Hahn di Twitter.
"(Saya) berharap bahwa keputusan bersejarah ini menciptakan dinamika positif untuk rekonsiliasi di seluruh wilayah Balkan Barat," lanjut Hahn.
Beberapa ratus orang telah memprotes kesepakatan Yunani dan Macedonioa terkait penggantian nama negara tersebut. Protes berlangsung di depan Parlemen Macedonia selama tiga hari terakhir.
Partai oposisi Macedonia dan kubu nasionalis mengatakan bahwa mengubah nama negara dan simbol nasional adalah harga yang terlalu mahal untuk membayar aksesi NATO.
Pihak oposisi, VMRO-DPMNE, telah mendesak pembubaran Parlemen dan minta digelar pemilu dini setelah keputusan bersejarah tersebut.
"Pemungutan suara atas amandemen konstitusi yang mengubah nama, identitas, sejarah dan budaya dilakukan terhadap konstitusi. Itu ilegal, keras dan dilakukan dengan cara pidana," kata politisi oposisi, Hristijan Mickoski kepada wartawan.
(mas)
