Nagi Beri Kompensasi untuk Anak hingga Subsidi Perumahan
Sabtu, 29 Desember 2018 - 09:46 WIB
Nagi Beri Kompensasi untuk Anak hingga Subsidi Perumahan
A
A
A
NAGI - Ketika Katsunori dan Kaori Osaka memiliki anak pertama, mereka tinggal di apartemen sempit di Nagoya, sebuah kota di Jepang dengan jumlah penduduk diatas dua juta orang.
Seperti pasangan muda lainnya, mereka menghadapi kesulitan membesarkan anaknya karena tingginya biaya hidup dan perawatan. Katsunori dan Kaori akhirnya mengangkat bendera putih.
“Ketika masih berusia 20-an atau 30-an tahun, kita benar-benar tidak dapat tinggal di tempat hunian yang lebih besar di Nagoya. Kami sadar jika kami menginginkan lebih banyak anak, kami tidak dapat melakukannya di Nagoya,” kata Katsunori seperti dikutip cnn.com.
Empat belas tahun kemudian, Kaori bersama keluarganya pindah menuju Nagi, kampung halaman Katsunori. Kota pertanian di bagian barat itu menjadi kantong program peningkatan angka kelahiran di Jepang. Dengan populasi sekitar 6.000 orang, Nagi begitu damai dan cocok untuk membangun rumah tangga. Pemerintah Jepang juga mendorong warga Nagi agar memiliki banyak keturunan.
Mereka memberikan kompensasi biaya hidup bagi keluarga yang memiliki anak, semakin banyak semakin besar. Anak pertama akan diberi kompensasi 100.000 yen, kedua 150.000 yen, dan tertinggi 400.000 yen untuk anak kelima.
Biaya yang diberikan Pemerintah Jepang mengalami kenaikan sejak 2004. Selain itu, mereka memotivasi warga setempat secara moril termasuk memberikan tunjangan untuk meningkatkan kesuburan. Hal ini dilakukan demi melawan angka kelahiran yang menurun, sedangkan angka penuaan meningkat.
Pemerintah Jepang juga memberikan subsidi untuk perumahan, vaksin, sekolah, dan perawatan kesehatan. Program itu berjalan dengan baik. Di tempat Kaori tinggal, mayoritas keluarga memiliki tiga anak. Hal ini membuat Nagi menjadi wilayah yang begitu kontras dengan wilayah-wilayah lainnya di Jepang.
Antara tahun 2005 dan 2014, berdasarkan jumlah rata-rata anak yang lahir di satu keluarga, angka kelahiran di Nagi naik dua kali lipat dari 1,4 menjadi 2,8. Capaian itu di promosikan ke wilayah lain. Sejak saat itu, angka kelahiran di Nagi turun menjadi 2,39, tapi tetap lebih tinggi dari tingkat nasional yang hanya 1,46.
Jepang mengalami penurunan angka demografi sejak tahun 1970-an. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Buruh, kurang dari 950 ribu bayi terlahir di Jepang, lebih ren dah dibandingkan angka kematian yang mencapai 1,3 juta orang pada 2017.
Adapun total penduduk Jepang mencapai 127 juta orang. Jumlah anak-anak di Jepang hanya sekitar 12,3% dari total penduduk, bandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai 18,9%, China 16,8%, dan India 30,8%.
Dengan angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, jumlah penduduk Jepang diperkirakan akan anjlok menjadi 88 juta jiwa pada 2065. Tokyo, kota berpenduduk lebih dari 9 juta orang, menjadi wilayah dengan angka kelahiran terendah dari total 47 prefektur di Jepang, yakni hanya sekitar 1,17.
Tokyo juga menjadi kota dengan jumlah anak terbesar yang mengantre di daf tar waiting list tempat penitipan anak. Lebih dari 5.400 anak kini masih “terlantar”. Profesor Ekonomi di Universitas Meiji, Hirokazu Kato, mengatakan kebijakan pemerintah perlu diubah karena perempuan karier kesulitan meluangkan waktu untuk keluarganya.
Dengan kurangnya tempat penitipan anak dan meningkatnya tren untuk menunda pernikahan, angka kelahiran di Tokyo pun turun secara tajam. Berdasarkan laporan Institut Nasional Kependudukan dan Keamanan Sosial, jumlah bujang berusia 50 tahun di Jepang mencapai rekor baru sebesar 23,37%, sedangkan perempuan 14,06% pada 2015.
Faktor kunci lainnya yang menurunkan angka kelahiran di Jepang ialah hunian sempit dan mahal yang tidak memadai. Lebih dari 93% penduduk Jepang tinggal di wilayah perkotaan, di mana memiliki satu dua anak dianggap cukup.
“Jurang selisih biaya hidup antara di kota-kota besar dan di wilayah terpencil sangatlah lebar,” kata Kato. Pasangan pengantin di perkotaan juga tinggal jauh dari orang tuanya dan kurang mendapat dukungan.
Sejak 1990-an, Pemerintah Jepang mulai memperkenalkan berbagai program peningkatan angka kelahiran, mulai dari peningkatan layanan perawatan anak hingga perbaikan fasilitas publik. Tahun lalu, jumlah anak yang masuk waiting list tempat penitipan turun di bawah 20.000 untuk pertama kali dalam 10 tahun.
Pada tahun yang sama, Pemerintah Jepang mengucurkan anggaran sebesar 2 triliun yen untuk memperluas sekolah gratis bagi anak-anak berusia 3-5 tahun. Perempuan di Jepang juga diharapkan keluar dari pekerjaannya dan beralih mengurus keluarga.
Namun, ekspektasi itu kini hanya sebatas ekspektasi. “Pemikiran tradisional laki-laki bekerja dan perempuan di rumah kini hanya tinggal sejarah di Jepang. Perempuan di sini tetap ingin mempertahankan kariernya. Suami mereka juga ingin istri mereka bekerja sehingga dapat membantu perekonomian,” kata Profesor Pendi dikan Psikologi Universitas Guam, Yukiko Inoue-Smith.
Angka perempuan yang bekerja di Jepang terus mengalami kenaikkan sejak pemerintah Jepang mengadopsi program womenomics. Dalam rentang tiga dekade, persentase perempuan berusia 30-34 tahun yang kembali ke dunia buruh setelah menjadi ibu rumah tangga meningkat dari sebesar 50% menjadi 75%.
Inoue-Smith mengatakan, peran ayah juga ditingkatkan dalam perawatan anak dan urusan rumah sehingga perempuan dapat kembali bekerja. Hal ini menyisakan kesulitan tersendiri. Di Jepang, ayah baru diperbolehkan cuti selama setahun tanpa gaji.
Namun, hanya sekitar 3% laki-laki yang mengambil cuti tersebut. Keluarga yang tinggal atau ingin pindah menuju Nagi sadar tidak akan mencapai karier tinggi. Namun, mereka berkesempatan memiliki kehidupan yang seimbang antara bekerja dan keluarga. Sebanyak 70% perempuan di Nagi juga tetap memiliki profesi, terutama sebagai guru atau pekerja kantoran, setelah melahirkan. (Muh Shamil)
Seperti pasangan muda lainnya, mereka menghadapi kesulitan membesarkan anaknya karena tingginya biaya hidup dan perawatan. Katsunori dan Kaori akhirnya mengangkat bendera putih.
“Ketika masih berusia 20-an atau 30-an tahun, kita benar-benar tidak dapat tinggal di tempat hunian yang lebih besar di Nagoya. Kami sadar jika kami menginginkan lebih banyak anak, kami tidak dapat melakukannya di Nagoya,” kata Katsunori seperti dikutip cnn.com.
Empat belas tahun kemudian, Kaori bersama keluarganya pindah menuju Nagi, kampung halaman Katsunori. Kota pertanian di bagian barat itu menjadi kantong program peningkatan angka kelahiran di Jepang. Dengan populasi sekitar 6.000 orang, Nagi begitu damai dan cocok untuk membangun rumah tangga. Pemerintah Jepang juga mendorong warga Nagi agar memiliki banyak keturunan.
Mereka memberikan kompensasi biaya hidup bagi keluarga yang memiliki anak, semakin banyak semakin besar. Anak pertama akan diberi kompensasi 100.000 yen, kedua 150.000 yen, dan tertinggi 400.000 yen untuk anak kelima.
Biaya yang diberikan Pemerintah Jepang mengalami kenaikan sejak 2004. Selain itu, mereka memotivasi warga setempat secara moril termasuk memberikan tunjangan untuk meningkatkan kesuburan. Hal ini dilakukan demi melawan angka kelahiran yang menurun, sedangkan angka penuaan meningkat.
Pemerintah Jepang juga memberikan subsidi untuk perumahan, vaksin, sekolah, dan perawatan kesehatan. Program itu berjalan dengan baik. Di tempat Kaori tinggal, mayoritas keluarga memiliki tiga anak. Hal ini membuat Nagi menjadi wilayah yang begitu kontras dengan wilayah-wilayah lainnya di Jepang.
Antara tahun 2005 dan 2014, berdasarkan jumlah rata-rata anak yang lahir di satu keluarga, angka kelahiran di Nagi naik dua kali lipat dari 1,4 menjadi 2,8. Capaian itu di promosikan ke wilayah lain. Sejak saat itu, angka kelahiran di Nagi turun menjadi 2,39, tapi tetap lebih tinggi dari tingkat nasional yang hanya 1,46.
Jepang mengalami penurunan angka demografi sejak tahun 1970-an. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Buruh, kurang dari 950 ribu bayi terlahir di Jepang, lebih ren dah dibandingkan angka kematian yang mencapai 1,3 juta orang pada 2017.
Adapun total penduduk Jepang mencapai 127 juta orang. Jumlah anak-anak di Jepang hanya sekitar 12,3% dari total penduduk, bandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai 18,9%, China 16,8%, dan India 30,8%.
Dengan angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang tinggi, jumlah penduduk Jepang diperkirakan akan anjlok menjadi 88 juta jiwa pada 2065. Tokyo, kota berpenduduk lebih dari 9 juta orang, menjadi wilayah dengan angka kelahiran terendah dari total 47 prefektur di Jepang, yakni hanya sekitar 1,17.
Tokyo juga menjadi kota dengan jumlah anak terbesar yang mengantre di daf tar waiting list tempat penitipan anak. Lebih dari 5.400 anak kini masih “terlantar”. Profesor Ekonomi di Universitas Meiji, Hirokazu Kato, mengatakan kebijakan pemerintah perlu diubah karena perempuan karier kesulitan meluangkan waktu untuk keluarganya.
Dengan kurangnya tempat penitipan anak dan meningkatnya tren untuk menunda pernikahan, angka kelahiran di Tokyo pun turun secara tajam. Berdasarkan laporan Institut Nasional Kependudukan dan Keamanan Sosial, jumlah bujang berusia 50 tahun di Jepang mencapai rekor baru sebesar 23,37%, sedangkan perempuan 14,06% pada 2015.
Faktor kunci lainnya yang menurunkan angka kelahiran di Jepang ialah hunian sempit dan mahal yang tidak memadai. Lebih dari 93% penduduk Jepang tinggal di wilayah perkotaan, di mana memiliki satu dua anak dianggap cukup.
“Jurang selisih biaya hidup antara di kota-kota besar dan di wilayah terpencil sangatlah lebar,” kata Kato. Pasangan pengantin di perkotaan juga tinggal jauh dari orang tuanya dan kurang mendapat dukungan.
Sejak 1990-an, Pemerintah Jepang mulai memperkenalkan berbagai program peningkatan angka kelahiran, mulai dari peningkatan layanan perawatan anak hingga perbaikan fasilitas publik. Tahun lalu, jumlah anak yang masuk waiting list tempat penitipan turun di bawah 20.000 untuk pertama kali dalam 10 tahun.
Pada tahun yang sama, Pemerintah Jepang mengucurkan anggaran sebesar 2 triliun yen untuk memperluas sekolah gratis bagi anak-anak berusia 3-5 tahun. Perempuan di Jepang juga diharapkan keluar dari pekerjaannya dan beralih mengurus keluarga.
Namun, ekspektasi itu kini hanya sebatas ekspektasi. “Pemikiran tradisional laki-laki bekerja dan perempuan di rumah kini hanya tinggal sejarah di Jepang. Perempuan di sini tetap ingin mempertahankan kariernya. Suami mereka juga ingin istri mereka bekerja sehingga dapat membantu perekonomian,” kata Profesor Pendi dikan Psikologi Universitas Guam, Yukiko Inoue-Smith.
Angka perempuan yang bekerja di Jepang terus mengalami kenaikkan sejak pemerintah Jepang mengadopsi program womenomics. Dalam rentang tiga dekade, persentase perempuan berusia 30-34 tahun yang kembali ke dunia buruh setelah menjadi ibu rumah tangga meningkat dari sebesar 50% menjadi 75%.
Inoue-Smith mengatakan, peran ayah juga ditingkatkan dalam perawatan anak dan urusan rumah sehingga perempuan dapat kembali bekerja. Hal ini menyisakan kesulitan tersendiri. Di Jepang, ayah baru diperbolehkan cuti selama setahun tanpa gaji.
Namun, hanya sekitar 3% laki-laki yang mengambil cuti tersebut. Keluarga yang tinggal atau ingin pindah menuju Nagi sadar tidak akan mencapai karier tinggi. Namun, mereka berkesempatan memiliki kehidupan yang seimbang antara bekerja dan keluarga. Sebanyak 70% perempuan di Nagi juga tetap memiliki profesi, terutama sebagai guru atau pekerja kantoran, setelah melahirkan. (Muh Shamil)
(nfl)
