DK PBB Sepakat Kerahkan Pasukan Perdamaian ke Perbatasan Israel-Suriah
Minggu, 23 Desember 2018 - 01:10 WIB
DK PBB Sepakat Kerahkan Pasukan Perdamaian ke Perbatasan Israel-Suriah
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB sepakat untuk mengadopsi resolusi yang menekankan tidak ada kegiatan militer di zona demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. DK PBB juga mendukung kembalinya pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Suriah-Israel.
Melalui Resolusi 2450, DK PBB menekankan kewajiban pada Suriah dan Israel untuk menghormati gencatan senjata 1974 yang menetapkan zona penyangga dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNDOF.
Dewan Keamanan lebih lanjut menggarisbawahi bahwa tidak ada aktivitas militer yang harus dilakukan di zona itu baik oleh pasukan pemerintah Suriah atau kelompok oposisi Suriah.
Selama hampir empat dekade, UNDOF membantu menegakkan gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Tetapi tujuh tahun perang Suriah telah pindah ke zona demiliterisasi. Tidak hanya pertempuran sengit tetapi juga penculikan pasukan penjaga perdamaian oleh militan, memicu UNDOF untuk mundur ke sisi Israel dari zona demiliterisasi pada tahun 2014.
Pada Agustus tahun ini, PBB mengatakan sedang menerapkan "pengembalian bertahap" pasukan penjaga perdamaiannya ke zona itu setelah situasi keamanannya membaik.
"DKP PBB meminta semua kelompok selain UNDOF untuk meninggalkan semua posisi UNDOF, dan mengembalikan kendaraan, senjata, dan peralatan penjaga perdamaian lainnya," kata DK PBB dalam resolusinya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (23/12/2018).
DK PBB juga menyambut upaya UNDOF untuk mengintensifkan operasinya di daerah pemisahan serta "kerja sama para pihak" untuk memfasilitasi kembalinya.
Resolusi ini juga memperbarui mandat UNDOF untuk jangka waktu enam bulan, hingga 30 Juni 2019, dan meminta sekretaris jenderal untuk memastikan bahwa pasukan memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya dengan cara yang aman dan terjamin.
Melalui Resolusi 2450, DK PBB menekankan kewajiban pada Suriah dan Israel untuk menghormati gencatan senjata 1974 yang menetapkan zona penyangga dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNDOF.
Dewan Keamanan lebih lanjut menggarisbawahi bahwa tidak ada aktivitas militer yang harus dilakukan di zona itu baik oleh pasukan pemerintah Suriah atau kelompok oposisi Suriah.
Selama hampir empat dekade, UNDOF membantu menegakkan gencatan senjata antara Israel dan Suriah. Tetapi tujuh tahun perang Suriah telah pindah ke zona demiliterisasi. Tidak hanya pertempuran sengit tetapi juga penculikan pasukan penjaga perdamaian oleh militan, memicu UNDOF untuk mundur ke sisi Israel dari zona demiliterisasi pada tahun 2014.
Pada Agustus tahun ini, PBB mengatakan sedang menerapkan "pengembalian bertahap" pasukan penjaga perdamaiannya ke zona itu setelah situasi keamanannya membaik.
"DKP PBB meminta semua kelompok selain UNDOF untuk meninggalkan semua posisi UNDOF, dan mengembalikan kendaraan, senjata, dan peralatan penjaga perdamaian lainnya," kata DK PBB dalam resolusinya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (23/12/2018).
DK PBB juga menyambut upaya UNDOF untuk mengintensifkan operasinya di daerah pemisahan serta "kerja sama para pihak" untuk memfasilitasi kembalinya.
Resolusi ini juga memperbarui mandat UNDOF untuk jangka waktu enam bulan, hingga 30 Juni 2019, dan meminta sekretaris jenderal untuk memastikan bahwa pasukan memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi mandatnya dengan cara yang aman dan terjamin.
(ian)
