Pakistan Usir 17 Kelompok Bantuan Asing
A
A
A
ISLAMABAD - Pakistan telah memerintahkan beberapa badan amal internasional dan organisasi bantuan untuk tutup dan meninggalkan negara itu dalam 60 hari. Hal itu diungkapkan oleh salah satu organisasi bantuan internasional.
ActionAid telah menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri Pakistan telah meminta mereka untuk menutup operasi mereka dan meninggalkan negara itu. ActionAid adalah sebuah badan amal yang berbasis di Afrika Selatan, berfokus pada pendidikan, pengentasan kemiskinan dan hak asasi manusia.
"Pemerintah terus menekan keterlibatan sipil dengan menyerang LSM. Contoh terbaru adalah ActionAid, dan beberapa LSM lainnya dideklarasikan oleh pemerintah Pakistan," ujar kepala eksekutif ActionAid International, Adriano Campolina, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/10/2018).
"Korban langsung akan menjadi ribuan keluarga Pakistan yang telah biasa di dukung oleh ActionAid untuk mengklaim hak mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik," sambung pernyataan itu, menambahkan demokrasi Pakistan yang susah payah itu sendiri akan menjadi korban terakhir.
Seorang perwira di Kementerian Dalam Negeri Pakistan, dengan syarat tidak dibuka indentitasnya, membenarkan laporan tersebut.
Pada bulan Desember tahun lalu, Pakistan menutup 20 LSM internasional dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan operasi mereka. Namun, 17 diantaranya mengajukan banding ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
"Permintaan itu ditolak, namun mereka dapat mengajukan permohonan kembali setelah enam bulan," pejabat Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan.
Pada 2012, Pakistan menutup operasi kelompok bantuan yang berbasis di AS, Save the Children, terkait dugaan upaya CIA untuk mendapatkan lokasi pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden. Osama bin Laden tewas dibunuh oleh pasukan khusus US Navy Seals dalam operasi rahasia pada 2011 di kota Abbottabad di barat laut, Pakistan.
Namun Save the Children membantah memiliki tautan ke badan intelijen AS.
Pakistan kemudian merevisi kebijakan pendaftarannya dengan tujuan memantau lebih dekat kegiatan semua LSM internasional yang bekerja di negara tersebut. Hanya 66 LSM internasional yang diizinkan bekerja sejauh ini sementara 213 masih menunggu pendaftaran.
ActionAid telah menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri Pakistan telah meminta mereka untuk menutup operasi mereka dan meninggalkan negara itu. ActionAid adalah sebuah badan amal yang berbasis di Afrika Selatan, berfokus pada pendidikan, pengentasan kemiskinan dan hak asasi manusia.
"Pemerintah terus menekan keterlibatan sipil dengan menyerang LSM. Contoh terbaru adalah ActionAid, dan beberapa LSM lainnya dideklarasikan oleh pemerintah Pakistan," ujar kepala eksekutif ActionAid International, Adriano Campolina, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (5/10/2018).
"Korban langsung akan menjadi ribuan keluarga Pakistan yang telah biasa di dukung oleh ActionAid untuk mengklaim hak mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik," sambung pernyataan itu, menambahkan demokrasi Pakistan yang susah payah itu sendiri akan menjadi korban terakhir.
Seorang perwira di Kementerian Dalam Negeri Pakistan, dengan syarat tidak dibuka indentitasnya, membenarkan laporan tersebut.
Pada bulan Desember tahun lalu, Pakistan menutup 20 LSM internasional dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan operasi mereka. Namun, 17 diantaranya mengajukan banding ke Kementerian Dalam Negeri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
"Permintaan itu ditolak, namun mereka dapat mengajukan permohonan kembali setelah enam bulan," pejabat Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan.
Pada 2012, Pakistan menutup operasi kelompok bantuan yang berbasis di AS, Save the Children, terkait dugaan upaya CIA untuk mendapatkan lokasi pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden. Osama bin Laden tewas dibunuh oleh pasukan khusus US Navy Seals dalam operasi rahasia pada 2011 di kota Abbottabad di barat laut, Pakistan.
Namun Save the Children membantah memiliki tautan ke badan intelijen AS.
Pakistan kemudian merevisi kebijakan pendaftarannya dengan tujuan memantau lebih dekat kegiatan semua LSM internasional yang bekerja di negara tersebut. Hanya 66 LSM internasional yang diizinkan bekerja sejauh ini sementara 213 masih menunggu pendaftaran.
(ian)