IAEA: Iran Patuhi Pembatasan Kesepakatan Nuklir

WINA - Iran tetap berada di dalam pembatasan utama pada kegiatan nuklirnya yang diberlakukan oleh kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara besar. Demikian bunyi laporan rahasia badan pengawas atom PBB.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan Iran tetap berada dalam batas pengayaan uranium, memperkaya stok uranium dan barang-barang lainnya. Ini adalah laporan triwulanannya yang kedua sejak Presiden Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat mengundurkan diri dari persetujuan dan memberlakukan kembali sanksi pada bulan Mei lalu.

Dalam laporan terakhirnya pada bulan Mei, IAEA mengatakan Iran dapat berbuat lebih banyak untuk bekerja sama dengan para inspektur dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan diri, tetapi berhenti mengatakan bahwa Teheran telah memberikan perhatiannya. Laporan Kamis ke negara-negara anggota yang dilihat oleh Reuters mengandung bahasa yang sama.

Dikatakan bahwa badan pengawas nuklir PBB yang berbasis di Wina itu mampu melakukan semua yang disebut pemeriksaan akses pelengkap yang diperlukan untuk memverifikasi kepatuhan Iran dengan kesepakatan tersebut.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif oleh Iran dalam menyediakan akses tersebut memfasilitasi implementasi Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," kata laporan itu, yang didistribusikan kepada negara-negara anggota IAEA.

"Tingkat produksi (uranium yang diperkaya) adalah konstan. Tidak ada perubahan apa pun," tambah seorang diplomat senior seperti dikutip dari Reuters, Jumat (31/8/2018).

Dengan AS menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran yang dicabut di bawah kesepakatan nuklir, banyak diplomat dan analis sekarang meragukan bahwa perjanjian itu akan bertahan meskipun ada upaya Uni Eropa untuk melawan beberapa efek dari langkah yang diambil Trump.

Berbicara setelah laporan itu dikirim ke negara-negara anggota, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kesepakatan itu masih berlaku, meskipun AS menarik diri.

Ia mendesak sesama menteri, yang bertemu di Wina pada Kamis untuk membahas kebijakan Uni Eropa tentang Iran, untuk berbuat lebih banyak untuk melindungi Teheran dari sanksi AS. Ia menyerukan mekanisme keuangan permanen yang memungkinkan Iran untuk terus berdagang.

Le Drian, yang negaranya menandatangani kesepakatan Iran bersama dengan Inggris, Jerman, Cina, Rusia dan AS, mengatakan Teheran harus siap untuk bernegosiasi mengenai rencana nuklirnya di masa depan, persenjataan rudal balistik serta perannya dalam perang di Suriah dan Yaman.

Le Drian mengatakan Iran, yang mengatakan misilnya hanya untuk pertahanan, mempersenjatai sekutu regional dengan roket dan memungkinkan proliferasi balistik.

"Iran perlu menghindari godaan untuk menjadi hegemoni (regional)," kata Le Drian.

Uni Eropa menerapkan undang-undang bulan ini untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari dampak sanksi AS terhadap Teheran dan telah menyetujui bantuan untuk sektor swasta Iran, meskipun perusahaan-perusahaan besar Eropa menarik diri dari Iran.

Pada hari Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei meragukan kemampuan negara-negara Uni Eropa untuk menyelamatkan perjanjian. Ia pun mengatakan Teheran mungkin akan meninggalkannya.

Khamenei mengatakan kepada Presiden Hassan Rouhani untuk tidak terlalu bergantung pada dukungan Eropa saat dia berada di bawah tekanan yang meningkat di dalam negeri atas penanganan ekonominya dalam menghadapi sanksi AS, dengan menteri utama diserang oleh parlemen.

Baca Juga: Khamenei Sebut Eropa Tidak Bisa Selamatkan Kesepakatan Nuklir