AS Pangkas Bantuan untuk Palestina hingga Rp2,9 Triliun
Sabtu, 25 Agustus 2018 - 06:39 WIB
AS Pangkas Bantuan untuk Palestina hingga Rp2,9 Triliun
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat memangkas dana bantuan untuk Palestina lebih dari USD200 juta atau lebih dari Rp2,9 triliun. Langkah pemerintah Presiden Donald Trump ini diambil di tengah memburuknya hubungan Washington dengan kepemimpinan Palestina.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri enggan menjelaskan rincian dana bantuan yang dipotong. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk program-program di Tepi Barat dan Gaza.
"Kami telah melakukan peninjauan bantuan AS kepada Otoritas Palestina dan (program) di Tepi Barat dan Gaza untuk memastikan dana ini dihabiskan sesuai dengan kepentingan nasional AS dan memberikan nilai kepada pembayar pajak AS," kata pejabat departemen tersebut dalam kondisi anonim.
"Sebagai hasil dari tinjauan itu, pada arahan presiden, kami akan mengalihkan lebih dari USD200 juta dalam 'FY2017 Economic Support Funds' yang semula direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza," imbuh pejabat kedua di departemen itu, seperti dikutip Reuters, Sabtu (25/8/2018).
Pengumuman pemerintah AS ini muncul pada saat kepemimpinan Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya perdamaian Israel-Palestina yang dirancang Washington. Palestina bertekad memboikot upaya perdamaian sejak sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status Yerusalem, yang jadi rumah bagi situs-situs suci Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu hambatan terbesar bagi perdamaian antara Israel dan Palestina.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan merdeka. Sedangkan Israel menyatakan seluruh Yerusalem adalah adalah ibukotanya yang abadi dan tak terpisahkan.
Menantu yang juga penasihat Presiden Trump, Jared Kushner, telah memimpin upaya untuk membuat rencana perdamaian antara Israel dan Palestina. Keputusan tentang kapan inisiatif perdamaian akan diluncurkan belum dibuat.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, aktivitas kelompok militan Hamas yang mengendalikan Gaza menjadi bagian dari pembenarannya untuk memangkas dana bantuan untuk Palestina. Amerika Serikat dan Israel selama ini menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi menuduh administrasi Trump menggunakan pemerasan murahan sebagai alat politik.
"Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan diintimidasi dan tidak akan menyerah pada pemaksaan," katanya.
Husam Zomlot, kepala Delegasi PLO untuk Amerika Serikat, ikut mengecam taktik pemerintah Trump."Melumpihkan bantuan kemanusiaan dan pengembangan sebagai pemerasan politik tidak akan berhasil," katanya.
Amerika Serikat pada bulan Januari lalu mengumumkan bahwa Washington akan menahan dana bantuan ratusan juta dolar yang telah direncanakan dikirim ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA). Dana untuk UNRWA merupakan sumbangan sukarela negara-negara PBB dengan AS sebagai penyumbang terbesar.
UNRWA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan bantuan dapat memperburuk kesulitan hidup warga Palestina di Gaza. Terlebih wilayah itu masih diblokade Israel dan Mesir.
UNRWA didirikan pada 1949 setelah perang Arab-Israel pertama, yang menyebabkan 700.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri. Badan ini membantu sekitar 5 juta pengungsi Palestina.
Yordania, yang menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Palestina di Timur Tengah, memperingatkan bulan ini bahwa kekurangan keuangan yang parah yang dihadapi UNRWA bisa memiliki dampak "bencana" terhadap kehidupan jutaan pengungsi di wilayah tersebut.
Senator AS Patrick Leahy dari Partai Demokrat, mengkritik keputusan pemerintahan Trump.
“Penduduk Gaza telah menderita kesulitan berat di bawah tirani Hamas dan blokade perbatasan yang diberlakukan oleh Israel. Ini adalah orang-orang Palestina, tahanan virtual dalam konflik yang semakin bergejolak, yang akan paling langsung menderita konsekuensi dari upaya tidak berperasaan dan tidak semestinya ini untuk menanggapi masalah keamanan Israel. ”
J Street, kelompok pro-Israel liberal, menyebut tindakan pemerintah Trump sebagai "kemarahan moral dan kesalahan strategis".
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri enggan menjelaskan rincian dana bantuan yang dipotong. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk program-program di Tepi Barat dan Gaza.
"Kami telah melakukan peninjauan bantuan AS kepada Otoritas Palestina dan (program) di Tepi Barat dan Gaza untuk memastikan dana ini dihabiskan sesuai dengan kepentingan nasional AS dan memberikan nilai kepada pembayar pajak AS," kata pejabat departemen tersebut dalam kondisi anonim.
"Sebagai hasil dari tinjauan itu, pada arahan presiden, kami akan mengalihkan lebih dari USD200 juta dalam 'FY2017 Economic Support Funds' yang semula direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza," imbuh pejabat kedua di departemen itu, seperti dikutip Reuters, Sabtu (25/8/2018).
Pengumuman pemerintah AS ini muncul pada saat kepemimpinan Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya perdamaian Israel-Palestina yang dirancang Washington. Palestina bertekad memboikot upaya perdamaian sejak sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status Yerusalem, yang jadi rumah bagi situs-situs suci Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu hambatan terbesar bagi perdamaian antara Israel dan Palestina.
Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan merdeka. Sedangkan Israel menyatakan seluruh Yerusalem adalah adalah ibukotanya yang abadi dan tak terpisahkan.
Menantu yang juga penasihat Presiden Trump, Jared Kushner, telah memimpin upaya untuk membuat rencana perdamaian antara Israel dan Palestina. Keputusan tentang kapan inisiatif perdamaian akan diluncurkan belum dibuat.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, aktivitas kelompok militan Hamas yang mengendalikan Gaza menjadi bagian dari pembenarannya untuk memangkas dana bantuan untuk Palestina. Amerika Serikat dan Israel selama ini menganggap Hamas sebagai kelompok teroris.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi menuduh administrasi Trump menggunakan pemerasan murahan sebagai alat politik.
"Rakyat dan kepemimpinan Palestina tidak akan diintimidasi dan tidak akan menyerah pada pemaksaan," katanya.
Husam Zomlot, kepala Delegasi PLO untuk Amerika Serikat, ikut mengecam taktik pemerintah Trump."Melumpihkan bantuan kemanusiaan dan pengembangan sebagai pemerasan politik tidak akan berhasil," katanya.
Amerika Serikat pada bulan Januari lalu mengumumkan bahwa Washington akan menahan dana bantuan ratusan juta dolar yang telah direncanakan dikirim ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA). Dana untuk UNRWA merupakan sumbangan sukarela negara-negara PBB dengan AS sebagai penyumbang terbesar.
UNRWA dan Palestina telah memperingatkan bahwa pemotongan bantuan dapat memperburuk kesulitan hidup warga Palestina di Gaza. Terlebih wilayah itu masih diblokade Israel dan Mesir.
UNRWA didirikan pada 1949 setelah perang Arab-Israel pertama, yang menyebabkan 700.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri. Badan ini membantu sekitar 5 juta pengungsi Palestina.
Yordania, yang menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar pengungsi Palestina di Timur Tengah, memperingatkan bulan ini bahwa kekurangan keuangan yang parah yang dihadapi UNRWA bisa memiliki dampak "bencana" terhadap kehidupan jutaan pengungsi di wilayah tersebut.
Senator AS Patrick Leahy dari Partai Demokrat, mengkritik keputusan pemerintahan Trump.
“Penduduk Gaza telah menderita kesulitan berat di bawah tirani Hamas dan blokade perbatasan yang diberlakukan oleh Israel. Ini adalah orang-orang Palestina, tahanan virtual dalam konflik yang semakin bergejolak, yang akan paling langsung menderita konsekuensi dari upaya tidak berperasaan dan tidak semestinya ini untuk menanggapi masalah keamanan Israel. ”
J Street, kelompok pro-Israel liberal, menyebut tindakan pemerintah Trump sebagai "kemarahan moral dan kesalahan strategis".
(mas)
