Gedung Putih Tolak Gagasan Referendum Ukraina Putin
Sabtu, 21 Juli 2018 - 23:09 WIB
Gedung Putih Tolak Gagasan Referendum Ukraina Putin
A
A
A
WASHINGTON - Gedung Putih menolak upaya referendum di timur Ukraina yang digagas oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Garrett Marquis.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, mengatakan kedua pemimpin telah membahas kemungkinan referendum di Ukraina timur selama KTT Helsinki.
Baca: Rusia: Putin dan Trump Bahas Referendum di Ukraina
Marquis mengatakan perjanjian antara Rusia dan pemerintah Ukraina untuk menyelesaikan konflik di wilayah Donbas tidak termasuk opsi seperti itu. Setiap upaya untuk mengatur apa yang disebut referendum tidak akan ada legitimasi.
"Pemerintah AS tidak mempertimbangkan untuk mendukung referendum di Ukraina timur," kata Marquis seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (21/7/2018).
"Perjanjian Minsk adalah proses untuk menyelesaikan konflik di Donbass, dan perjanjian itu tidak termasuk pilihan untuk referendum. Selanjutnya, untuk mengatur apa yang disebut referendum di bagian Ukraina yang tidak di bawah kendali pemerintah tidak akan memiliki legitimasi," tuturnya.
Pernyataan ini muncul setelah Gedung Putih meletakkan agenda untuk pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada musim gugur mendatang di Washington. Pertemuan itu akan difokuskan pada keamanan nasional. Moskow mengisyaratkan keterbukaannya untuk pertemuan resmi kedua para pemimpin.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, mengatakan kedua pemimpin telah membahas kemungkinan referendum di Ukraina timur selama KTT Helsinki.
Baca: Rusia: Putin dan Trump Bahas Referendum di Ukraina
Marquis mengatakan perjanjian antara Rusia dan pemerintah Ukraina untuk menyelesaikan konflik di wilayah Donbas tidak termasuk opsi seperti itu. Setiap upaya untuk mengatur apa yang disebut referendum tidak akan ada legitimasi.
"Pemerintah AS tidak mempertimbangkan untuk mendukung referendum di Ukraina timur," kata Marquis seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (21/7/2018).
"Perjanjian Minsk adalah proses untuk menyelesaikan konflik di Donbass, dan perjanjian itu tidak termasuk pilihan untuk referendum. Selanjutnya, untuk mengatur apa yang disebut referendum di bagian Ukraina yang tidak di bawah kendali pemerintah tidak akan memiliki legitimasi," tuturnya.
Pernyataan ini muncul setelah Gedung Putih meletakkan agenda untuk pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada musim gugur mendatang di Washington. Pertemuan itu akan difokuskan pada keamanan nasional. Moskow mengisyaratkan keterbukaannya untuk pertemuan resmi kedua para pemimpin.
(ian)
