Thailand Tetapkan Zona Larangan Demonstran
Selasa, 22 Mei 2018 - 13:14 WIB
Thailand Tetapkan Zona Larangan Demonstran
A
A
A
BANGKOK - Kepolisian Thailand mendeklarasikan Government House di Bangkok dan jalanan sekitarnya sebagai zona larangan bepergian untuk demonstran oposisi.
Larangan itu ditetapkan menjelang rencana unjuk rasa memperingati empat tahun sejak kudeta 22 Mei 2014. Kepolisian juga memperingatkan demonstran agar tidak mengabaikan larangan junta untuk perkumpulan publik.
Sekitar 3.000 personel kepolisian berjaga menjelang unjuk rasa yang akan dimulai di Universitas Thammasat, Bangkok, dan berakhir di Government House, untuk menekan junta militer menggelar pemilu pada November.
Junta yang disebut juga Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) berulang kali menunda pemilu, tapi sekarang berjanji pemilu digelar pada Februari. Militer mengambil alih kekuasaan pada 2014 setelah beberapa bulan unjuk rasa jalanan dan krisis politik.
Deputi Kepala Kepolisian Nasional Srivara Rangsibrahmanakul memperingatkan bahwa Government House dan wilayah sekitar akan dijaga ketat. “Saya telah memerintahkan bahwa 50 meter sekitar Government House akan menjadi daerah terkontrol,” ujar dia dikutip kantor berita Reuters.
Kepolisian memperkirakan 1.000 demonstran berkumpul hari ini di lokasi itu. Dia mengingatkan demonstran bahwa junta melarang perkumpulan publik lebih dari lima orang. “Jika Anda bergerak, Anda telah melanggar hukum. Jika Anda ingin berjuang, Anda harus berjuang sesuai hukum,” kata Srivara.
“Gerakan Kami Ingin Pemilu” merupakan kelompok antimiliter yang mendesak junta berhenti menunda tanggal pemilu. “Thailand tidak bisa menjadi negara demokratis jika di sana tidak ada partisipasi politik,” ungkap pernyataan kelompok itu.
Parlemen Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mendesak junta militer mencabut pembatasan hak mendasar dan menggelar pemilu. Setelah kudeta, junta menghapus konstitusi dan menyusun konstitusi baru yang menurut para pengkritik dianggap melanggengkan kekuasaan militer.
Junta juga melarang kampanye politik dan perkumpulan publik. Sejak kudeta, militer berupaya melemahkan pengaruh mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra yang dikudeta pada 2006 dan lari ke luar negeri. Adiknya, Yingluck Shinawatra dikudeta pada 2014 dan lari ke luar negeri sebelum divonis pengadilan secara in absentia dalam kasus korupsi.
Thaksin masih populer bagi para pemilih di pedesaan, tapi dihentikan elite kerajaan, militer, dan kelas menengah yang menganggap dia korupsi dan nepotisme. Tuduhan itu disangkal Thaksin. Thaksin tinggal di pengasingan untuk menghindari vonis kasus korupsi pada 2008. Dia menganggap vonis itu memiliki motif politik. Meski demikian, dia masih aktif dalam politik Thailand dari luar negeri.
Awal tahun ini, dia bertemu para anggota parlemen dari Partai Puea Thai di Hong Kong. Dia menyerukan persatuan dalam partai itu menjelang pemilu. (Syarifudin)
Larangan itu ditetapkan menjelang rencana unjuk rasa memperingati empat tahun sejak kudeta 22 Mei 2014. Kepolisian juga memperingatkan demonstran agar tidak mengabaikan larangan junta untuk perkumpulan publik.
Sekitar 3.000 personel kepolisian berjaga menjelang unjuk rasa yang akan dimulai di Universitas Thammasat, Bangkok, dan berakhir di Government House, untuk menekan junta militer menggelar pemilu pada November.
Junta yang disebut juga Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) berulang kali menunda pemilu, tapi sekarang berjanji pemilu digelar pada Februari. Militer mengambil alih kekuasaan pada 2014 setelah beberapa bulan unjuk rasa jalanan dan krisis politik.
Deputi Kepala Kepolisian Nasional Srivara Rangsibrahmanakul memperingatkan bahwa Government House dan wilayah sekitar akan dijaga ketat. “Saya telah memerintahkan bahwa 50 meter sekitar Government House akan menjadi daerah terkontrol,” ujar dia dikutip kantor berita Reuters.
Kepolisian memperkirakan 1.000 demonstran berkumpul hari ini di lokasi itu. Dia mengingatkan demonstran bahwa junta melarang perkumpulan publik lebih dari lima orang. “Jika Anda bergerak, Anda telah melanggar hukum. Jika Anda ingin berjuang, Anda harus berjuang sesuai hukum,” kata Srivara.
“Gerakan Kami Ingin Pemilu” merupakan kelompok antimiliter yang mendesak junta berhenti menunda tanggal pemilu. “Thailand tidak bisa menjadi negara demokratis jika di sana tidak ada partisipasi politik,” ungkap pernyataan kelompok itu.
Parlemen Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk Hak Asasi Manusia (APHR) mendesak junta militer mencabut pembatasan hak mendasar dan menggelar pemilu. Setelah kudeta, junta menghapus konstitusi dan menyusun konstitusi baru yang menurut para pengkritik dianggap melanggengkan kekuasaan militer.
Junta juga melarang kampanye politik dan perkumpulan publik. Sejak kudeta, militer berupaya melemahkan pengaruh mantan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra yang dikudeta pada 2006 dan lari ke luar negeri. Adiknya, Yingluck Shinawatra dikudeta pada 2014 dan lari ke luar negeri sebelum divonis pengadilan secara in absentia dalam kasus korupsi.
Thaksin masih populer bagi para pemilih di pedesaan, tapi dihentikan elite kerajaan, militer, dan kelas menengah yang menganggap dia korupsi dan nepotisme. Tuduhan itu disangkal Thaksin. Thaksin tinggal di pengasingan untuk menghindari vonis kasus korupsi pada 2008. Dia menganggap vonis itu memiliki motif politik. Meski demikian, dia masih aktif dalam politik Thailand dari luar negeri.
Awal tahun ini, dia bertemu para anggota parlemen dari Partai Puea Thai di Hong Kong. Dia menyerukan persatuan dalam partai itu menjelang pemilu. (Syarifudin)
(nfl)
