Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Usai 'Khianati' Perjanjian Nuklir, Trump Ingin Periksa Situs Militer Iran
Usai 'Khianati' Perjanjian Nuklir, Trump Ingin Periksa Situs Militer Iran
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Donald Trump memiliki rencana tersendiri setelah menarik Amerika Serikat (AS) dari Pejanjian Nuklir Iran tahun 2015. Rencana yang dimaksud adalah, membuat negosiasi baru yang bertujuan memeriksa situs militer Teheran.
Keputusan Trump untuk mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 telah dikecam negara-negara penandatangan kesepakatan tersebut. Tindakan Trump sama artinya dengan pengkhianatan perjanjian nuklir yang telah disepakati antara Iran dengan enam negara kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China.
Dalam sebuah rapat politik di negara bagian Indiana pada hari Kamis, Trump menyampaikan keinginannya untuk membuat negosiasi baru dengan rezim Teheran. Tujuan negosiasi baru itu untuk memastikan bahwa Teheran tidak memperoleh senjata nuklir.
"Saya berharap dapat membuat kesepakatan dengan mereka, kesepakatan yang bagus, kesepakatan yang adil, kesepakatan yang bagus untuk mereka, lebih baik bagi mereka. Tetapi kami tidak dapat mengizinkan mereka memiliki senjata nuklir," kata Trump.
"Kita harus bisa pergi ke sebuah situs dan memeriksa situs itu. Kita harus bisa masuk ke pangkalan militer mereka untuk melihat apakah mereka curang atau tidak," ujar Trump.
Pemimpin Amerika ini juga mengulangi kritiknya terhadap kesepakatan nuklir Iran tahun 2015—yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Barack Obama."Salah satu perjanjian paling memalukan yang telah dimasuki Amerika Serikat," kritik Trump, seperti dikutip Sputnik, Jumat (11/5/2018).
Dalam kesepakatan itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo yang telah menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun dicabut.
Tak lama setelah mengumumkan penarikan diri AS dari JCPOA 2015, pemerintah Trump langsung memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Pada hari Kamis, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan (OFAC) menyetujui penjatuhan sanksi terhadap sembilan individu dan entitas Iran termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran.
Keputusan Trump untuk mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 telah dikecam negara-negara penandatangan kesepakatan tersebut. Tindakan Trump sama artinya dengan pengkhianatan perjanjian nuklir yang telah disepakati antara Iran dengan enam negara kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China.
Dalam sebuah rapat politik di negara bagian Indiana pada hari Kamis, Trump menyampaikan keinginannya untuk membuat negosiasi baru dengan rezim Teheran. Tujuan negosiasi baru itu untuk memastikan bahwa Teheran tidak memperoleh senjata nuklir.
"Saya berharap dapat membuat kesepakatan dengan mereka, kesepakatan yang bagus, kesepakatan yang adil, kesepakatan yang bagus untuk mereka, lebih baik bagi mereka. Tetapi kami tidak dapat mengizinkan mereka memiliki senjata nuklir," kata Trump.
"Kita harus bisa pergi ke sebuah situs dan memeriksa situs itu. Kita harus bisa masuk ke pangkalan militer mereka untuk melihat apakah mereka curang atau tidak," ujar Trump.
Pemimpin Amerika ini juga mengulangi kritiknya terhadap kesepakatan nuklir Iran tahun 2015—yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Barack Obama."Salah satu perjanjian paling memalukan yang telah dimasuki Amerika Serikat," kritik Trump, seperti dikutip Sputnik, Jumat (11/5/2018).
Dalam kesepakatan itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo yang telah menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun dicabut.
Tak lama setelah mengumumkan penarikan diri AS dari JCPOA 2015, pemerintah Trump langsung memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Pada hari Kamis, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan (OFAC) menyetujui penjatuhan sanksi terhadap sembilan individu dan entitas Iran termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran.
(mas)
Explore More
