Kissinger: AS Kembali ke JCPOA Iran Picu Lomba Senjata Nuklir Timur Tengah
loading...
Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Henry Kissinger mengatakan pemerintah Amerika yang baru seharusnya tidak kembali ke kesepakatan nuklir Iran . Alasannya, kata dia, dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah.
Pendapat Kissinger disampaikan hari Senin di konferensi online Jewish People Policy Institute (JPPI). (Baca: Turki Menghukum Ustad Selebriti Harun Yahya 1.075 Tahun Penjara )
Dia mengkritik kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) yang nama resminya adalah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan ini mengamanatkan Iran untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Langkah Trump ini telah memicu kemarahan Teheran.
“Kita seharusnya tidak membodohi diri kita sendiri,” kata Kissinger, seorang diplomat, konsultan dan penulis berusia 97 tahun.
"Saya tidak percaya bahwa semangat (kesepakatan Iran), dengan batas waktu dan begitu banyak klausul pelarian, akan melakukan apa pun selain membawa senjata nuklir ke seluruh Timur Tengah dan karenanya menciptakan situasi ketegangan laten yang lebih cepat atau nanti akan keluar," ujarnya, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa (12/1/2021). (Baca: Massa Pro-Trump Siapkan Pemberontakan Besar-besaran Jelang Pelantikan Biden )
"Para pemimpin saat ini di Iran tampaknya tidak dapat melepaskan kombinasi imperialisme dan ancaman Islamis ini," kata Kissinger. "Test case adalah evolusi kapasitas nuklir di Iran, jika ini dapat dihindari.”
"Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berbicara dengan mereka," imbuh dia.
Dennis Ross, mantan penasihat presiden George H.W. Bush, Bill Clinton dan Barack Obama, mewawancarai Kissinger pada acara perpisahan JPPI untuk direktur pendirinya, Avinoam Bar-Yosef.
Ross bertanya kepada Kissinger apa yang akan dia sarankan kepada Biden dan pemerintahannya untuk mengambil keuntungan dari Perjanjian Abraham, di mana empat negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel.
Pendapat Kissinger disampaikan hari Senin di konferensi online Jewish People Policy Institute (JPPI). (Baca: Turki Menghukum Ustad Selebriti Harun Yahya 1.075 Tahun Penjara )
Dia mengkritik kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) yang nama resminya adalah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan ini mengamanatkan Iran untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Langkah Trump ini telah memicu kemarahan Teheran.
“Kita seharusnya tidak membodohi diri kita sendiri,” kata Kissinger, seorang diplomat, konsultan dan penulis berusia 97 tahun.
"Saya tidak percaya bahwa semangat (kesepakatan Iran), dengan batas waktu dan begitu banyak klausul pelarian, akan melakukan apa pun selain membawa senjata nuklir ke seluruh Timur Tengah dan karenanya menciptakan situasi ketegangan laten yang lebih cepat atau nanti akan keluar," ujarnya, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Selasa (12/1/2021). (Baca: Massa Pro-Trump Siapkan Pemberontakan Besar-besaran Jelang Pelantikan Biden )
"Para pemimpin saat ini di Iran tampaknya tidak dapat melepaskan kombinasi imperialisme dan ancaman Islamis ini," kata Kissinger. "Test case adalah evolusi kapasitas nuklir di Iran, jika ini dapat dihindari.”
"Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berbicara dengan mereka," imbuh dia.
Dennis Ross, mantan penasihat presiden George H.W. Bush, Bill Clinton dan Barack Obama, mewawancarai Kissinger pada acara perpisahan JPPI untuk direktur pendirinya, Avinoam Bar-Yosef.
Ross bertanya kepada Kissinger apa yang akan dia sarankan kepada Biden dan pemerintahannya untuk mengambil keuntungan dari Perjanjian Abraham, di mana empat negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel.
Explore More