Anggap Resolusi Israel Bias, AS Ancam Keluar dari Dewan HAM PBB
Sabtu, 24 Maret 2018 - 17:07 WIB
Anggap Resolusi Israel Bias, AS Ancam Keluar dari Dewan HAM PBB
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mengancam akan mengevaluasi keanggotaannya di Dewan HAM PBB, UNHRC. Ancaman tersebut dilontarkan negara adikuasa itu setelah Dewan HAM PBB mengadopsi lima resolusi anti Israel. Resolusi itu mengutuk kebijakan Israel dan menyerukan kepada masyarakat dunia menghentikan penjualan senjata ke Tel Aviv.
Setelah sesi bulanan ke-37, UNHRC menyetujui lima resolusi anti Israel. Salah satu resolusi itu menyatakan memastikan akuntalitas dan keadilan untuk semua pelanggaran hukum internasional di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi lain adalah mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional terhadap Palestina.
Mengakui tingkat pemusnahan, kematian, dan penderitaan manusia yang meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan, UNHRC mendesak negara-negara anggota untuk menghentikan penjualan senjata ke Tel Aviv.
Resolusi itu juga secara khusus menyerukan kepada semua negara untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum internasional guna memastikan bahwa pihak berwenang dan entitas swasta tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum internasional, antara lain penyediaan senjata untuk pengguna akhir yang terlibat dalam pelanggaran serius internasional hukum kemanusiaan dan/atau hak asasi manusia.
AS pun mencoba untuk melindungi asetnya. Pasalnya, AS telah menandatangani perjanjian militer terbesar dengan Israel pada September 2016 senilai Rp532 triliun selama 10 tahun. Perjanjian yang berlaku pada tahun 2019 itu mewakili peningkatan 20 persen dari kesepakatan bantuan AS sebelumnya sebesar Rp42,7 triliun setiap tahun.
Menyalahkan sikap anti Israel UNHRC, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengancam AS keluar dari badan PBB yang beranggotakan 47 negara itu.
“Amerika Serikat terus mengevaluasi keanggotaan kami di Dewan Hak Asasi Manusia. Kesabaran kami tidak tak terbatas,” kata Haley.
“Tindakan hari ini memperjelas bahwa organisasi ini tidak memiliki kredibilitas yang diperlukan untuk menjadi pendukung hak asasi manusia yang sejati,” imbuhnya seperti dikutip dari RT, Sabtu (24/3/2018).
Haley juga menyalahkan pesan tidak mengikat yang terkandung dalam resolusi lain yang disampaikan oleh Organisasi Dewan Kerjasama Islam, di bawah 'Agenda Item 7', yang hanya mencakup Israel. Resolusi spesifik negara lain hari ini diadopsi oleh Dewan HAM berfokus pada Suriah, Sudan Selatan, Myanmar, Iran, dan Korea Utara.
Empat keputusan terkait Israel lainnya yang dikeluarkan UNHRC termasuk resolusi yang menyerukan Tel Aviv untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan, sementara yang lain meminta Palestina menentukan nasibnya sendiri sepanjang perbatasan 1967. Resolusi keempat mengutuk permukiman Israel, sementara dokumen terakhir mengecam Tel Aviv atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina.
Semua resolusi yang mengecam kebijakan Israel semakin diabaikan oleh Washington, yang diam-diam mendukung kebijakan tersebut, di bawah pemerintahan Donald Trump. Haley menyebut tindakan Dewan HAM PBB bodoh dan sangat bias terhadap Israel.
"Ketika Dewan Hak Asasi Manusia memperlakukan Israel lebih buruk daripada Korea Utara, Iran, dan Suriah, itu adalah Dewan sendiri yang bodoh dan tidak layak namanya," kata Haley dalam pernyataannya.
“Sudah waktunya bagi negara-negara yang lebih tahu untuk menuntut perubahan. Banyak negara setuju bahwa agenda Dewan sangat bias terhadap Israel, tetapi terlalu sedikit yang mau melawannya,” sambungnya.
Ini bukan pertama kalinya utusan AS membela posisi Israel di PBB. Pada bulan Desember, Haley mencatat bahwa PBB tetap menjadi tempat bermusuhan untuk Negara Israel. Ia bertanya-tanya mengapa Israel memilih untuk tetap berada di PBB mengingat antipati lembaga itu yang jelas terhadap negara Yahudi.
Ia juga membela keputusan Trump pada 6 Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengkritik kegagalan pemerintahan sebelumnya untuk memveto Resolusi Dewan Keamanan 2334 pada Desember 2016, yang mengutuk permukiman Israel.
Setelah sesi bulanan ke-37, UNHRC menyetujui lima resolusi anti Israel. Salah satu resolusi itu menyatakan memastikan akuntalitas dan keadilan untuk semua pelanggaran hukum internasional di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi lain adalah mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional terhadap Palestina.
Mengakui tingkat pemusnahan, kematian, dan penderitaan manusia yang meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan, UNHRC mendesak negara-negara anggota untuk menghentikan penjualan senjata ke Tel Aviv.
Resolusi itu juga secara khusus menyerukan kepada semua negara untuk mempromosikan kepatuhan terhadap hukum internasional guna memastikan bahwa pihak berwenang dan entitas swasta tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum internasional, antara lain penyediaan senjata untuk pengguna akhir yang terlibat dalam pelanggaran serius internasional hukum kemanusiaan dan/atau hak asasi manusia.
AS pun mencoba untuk melindungi asetnya. Pasalnya, AS telah menandatangani perjanjian militer terbesar dengan Israel pada September 2016 senilai Rp532 triliun selama 10 tahun. Perjanjian yang berlaku pada tahun 2019 itu mewakili peningkatan 20 persen dari kesepakatan bantuan AS sebelumnya sebesar Rp42,7 triliun setiap tahun.
Menyalahkan sikap anti Israel UNHRC, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengancam AS keluar dari badan PBB yang beranggotakan 47 negara itu.
“Amerika Serikat terus mengevaluasi keanggotaan kami di Dewan Hak Asasi Manusia. Kesabaran kami tidak tak terbatas,” kata Haley.
“Tindakan hari ini memperjelas bahwa organisasi ini tidak memiliki kredibilitas yang diperlukan untuk menjadi pendukung hak asasi manusia yang sejati,” imbuhnya seperti dikutip dari RT, Sabtu (24/3/2018).
Haley juga menyalahkan pesan tidak mengikat yang terkandung dalam resolusi lain yang disampaikan oleh Organisasi Dewan Kerjasama Islam, di bawah 'Agenda Item 7', yang hanya mencakup Israel. Resolusi spesifik negara lain hari ini diadopsi oleh Dewan HAM berfokus pada Suriah, Sudan Selatan, Myanmar, Iran, dan Korea Utara.
Empat keputusan terkait Israel lainnya yang dikeluarkan UNHRC termasuk resolusi yang menyerukan Tel Aviv untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan, sementara yang lain meminta Palestina menentukan nasibnya sendiri sepanjang perbatasan 1967. Resolusi keempat mengutuk permukiman Israel, sementara dokumen terakhir mengecam Tel Aviv atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina.
Semua resolusi yang mengecam kebijakan Israel semakin diabaikan oleh Washington, yang diam-diam mendukung kebijakan tersebut, di bawah pemerintahan Donald Trump. Haley menyebut tindakan Dewan HAM PBB bodoh dan sangat bias terhadap Israel.
"Ketika Dewan Hak Asasi Manusia memperlakukan Israel lebih buruk daripada Korea Utara, Iran, dan Suriah, itu adalah Dewan sendiri yang bodoh dan tidak layak namanya," kata Haley dalam pernyataannya.
“Sudah waktunya bagi negara-negara yang lebih tahu untuk menuntut perubahan. Banyak negara setuju bahwa agenda Dewan sangat bias terhadap Israel, tetapi terlalu sedikit yang mau melawannya,” sambungnya.
Ini bukan pertama kalinya utusan AS membela posisi Israel di PBB. Pada bulan Desember, Haley mencatat bahwa PBB tetap menjadi tempat bermusuhan untuk Negara Israel. Ia bertanya-tanya mengapa Israel memilih untuk tetap berada di PBB mengingat antipati lembaga itu yang jelas terhadap negara Yahudi.
Ia juga membela keputusan Trump pada 6 Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengkritik kegagalan pemerintahan sebelumnya untuk memveto Resolusi Dewan Keamanan 2334 pada Desember 2016, yang mengutuk permukiman Israel.
(ian)
