Duterte Tanggapi Serius Laporan Intelijen AS
Duterte Tanggapi Serius Laporan Intelijen AS
A
A
A
MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menanggapi secara serius laporan Komunitas Intelijen Amerika Serikat (AS). Laporan tersebut menyebut Duterte sebagai ancaman bagi demokrasi di Asia Tenggara.
Laporan tersebut menempatkan Duterte bersama pemimpin Kamboja Hun Sen, krisis Rohingya dan konstitusi yang didukung militer Thailand sebagai ancaman demokrasi. Laporan itu dibuat olej Kantor Direktur Intelijen Nasional.
"Kami melihat deklarasi dari departemen intelijen Amerika Serikat dengan beberapa kekhawatiran," ucap juru bicara kepresidenan Harry Roque seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/2/2018).
Roque menolak penilaian intelijen AS terhadap Duterte sebagai ancaman terhadap demokrasi.
"Saya tidak berpikir itu benar. Dia adalah seorang pengacara, dia tahu hukumnya, dia ingin menegakkan supremasi hukum, dia tahu soal piagam HAM PBB," katanya.
Dalam laporan bertajuk Threat Assessment Worldwide tertanggal 13 Februari, Komunitas Intelijen AS mengatakan demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara Asia Tenggara akan tetap rapuh pada 2018 karena kecenderungan otokratis, korupsi, dan kronisme yang merajalela.
"Di Filipina, Presiden Duterte akan terus melakukan kampanye melawan narkoba, korupsi, dan kejahatan," laporan tersebut menyatakan, menambahkan bahwa Duterte telah menyarankan agar dia dapat menangguhkan konstitusi dan mengumumkan sebuah pemerintahan revolusioner.
Ini bukan kali pertama AS mengkritik Duterte, yang terkenal karena penolakannya terhadap tekanan internasional. Duterte merasa geram oleh ekspresi kekhawatiran pemerintahan mantan Presiden Barack Obama tentang pembunuhan narkoba di Filipina.
Lebih dari 4.000 orang terbunuh dalam apa yang polisi sebut sebagai operasi yang sah terhadap tersangka pengedar narkoba dan pengguna di bawah perang terhadap obat-obatan Dutertes sejak Juli 2016. Kelompok hak asasi manusia menuduh polisi melakukan eksekusi singkat, yang oleh pihak berwenang ditolak.
Jaksa Pengadilan Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan ke dalam kampanye anti-narkoba Duterte.
Laporan tersebut menempatkan Duterte bersama pemimpin Kamboja Hun Sen, krisis Rohingya dan konstitusi yang didukung militer Thailand sebagai ancaman demokrasi. Laporan itu dibuat olej Kantor Direktur Intelijen Nasional.
"Kami melihat deklarasi dari departemen intelijen Amerika Serikat dengan beberapa kekhawatiran," ucap juru bicara kepresidenan Harry Roque seperti dikutip dari Reuters, Rabu (21/2/2018).
Roque menolak penilaian intelijen AS terhadap Duterte sebagai ancaman terhadap demokrasi.
"Saya tidak berpikir itu benar. Dia adalah seorang pengacara, dia tahu hukumnya, dia ingin menegakkan supremasi hukum, dia tahu soal piagam HAM PBB," katanya.
Dalam laporan bertajuk Threat Assessment Worldwide tertanggal 13 Februari, Komunitas Intelijen AS mengatakan demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara Asia Tenggara akan tetap rapuh pada 2018 karena kecenderungan otokratis, korupsi, dan kronisme yang merajalela.
"Di Filipina, Presiden Duterte akan terus melakukan kampanye melawan narkoba, korupsi, dan kejahatan," laporan tersebut menyatakan, menambahkan bahwa Duterte telah menyarankan agar dia dapat menangguhkan konstitusi dan mengumumkan sebuah pemerintahan revolusioner.
Ini bukan kali pertama AS mengkritik Duterte, yang terkenal karena penolakannya terhadap tekanan internasional. Duterte merasa geram oleh ekspresi kekhawatiran pemerintahan mantan Presiden Barack Obama tentang pembunuhan narkoba di Filipina.
Lebih dari 4.000 orang terbunuh dalam apa yang polisi sebut sebagai operasi yang sah terhadap tersangka pengedar narkoba dan pengguna di bawah perang terhadap obat-obatan Dutertes sejak Juli 2016. Kelompok hak asasi manusia menuduh polisi melakukan eksekusi singkat, yang oleh pihak berwenang ditolak.
Jaksa Pengadilan Pidana Internasional telah membuka pemeriksaan pendahuluan ke dalam kampanye anti-narkoba Duterte.
(ian)
Explore More