Indonesia Waspadai Kemungkinan Penyusup ISIS melalui Rohingya
A
A
A
JAKARTA - Indonesia diminta waspadai gerakan ISIS setelah dikalahkan tentara Filipina di Marawi. Ada kemungkinan para teroris itu mencari daerah lain di Asia Tenggara untuk dijadikan basis kekuatan baru.
Pernyataan itu disampaikan Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto seusai bertemu Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar, Ito Sumardi, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/12/2017). Wiranto menegaskan, salah satu daerah yang berpotensi di jadikan basis ISIS adalah Negara Bagian Rakhine, Myanmar, daerah tempat etnis Rohingya. Karena itu, Wiranto meminta Indonesia mewaspadai masuknya para teroris ISIS ke Rakhine bersamaan dengan pemulangan pengungsi Rohingya.
"Sangat besar kemungkinannya pengungsi repatriasi ke Myanmar bisa disusupi agen-agen para teroris ke Rakhine. Kalau pengungsi Rohingya disusupi ISIS, hal itu justru akan menjadi masalah baru di Rakhine. Bibit-bibit terorisme bisa tumbuh dan berkembang di Rakhine," kata Wiranto.
Oleh karena itu, Indonesia akan kembali masuk dan membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Hal ini penting dilakukan guna mencegah para penyusup ISIS masuk ke Rakhine bersama etnis Rohingya. Nantinya peran Indonesia di Rakhine akan sama seperti peran Indonesia di Marawi, yakni membantu pemerintah setempat memerangi ISIS di Asia Tenggara.
"Kami bukan mencampuri masalah dalam negeri Myanmar, tetapi ingin menjaga stabilitas kawasan ASEAN untuk bebas dari terorisme. Pak Ito membantu menghubungkan saya dengan tokoh-tokoh militer di sana. Kemudian, tadi melapor ke saya bahwa mereka siap melakukan satu MoU khusus dengan Indonesia untuk membantu pengamanan lawan terorisme di sana," tegas Wiranto.
Menko Polhukam juga mengatakan bahwa para pimpinan militer Myanmar sepakat atas bantuan pemerintah RI mengawal pengembalian pengungsi Rohingya agar terbebas dari penyusupan kelompok radikal dan teroris.
Di sisi lain, Ito mengatakan ke hadirannya di Kemenko Polhukam memang untuk melaporkan perkembangan terakhir pengembalian pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar. Dia menjelaskan perlu penanganan khusus dalam proses repatriasi ini, karena para pengungsi Rohingya yang akan dikembalikan dari Bangladesh ke Rakhine State rawan disusupi kelompok teroris dan kelompok radikal.
"Yang kita inginkan mengembalikan mereka ke Myanmar. Tapi, kalau ada yang menyusup, upaya membangun perdamaian bisa batal. Artinya, kan berhadapan lagi dengan pihak keamanan Myanmar," jelasnya.
Ito memastikan, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan repatriasi bukan untuk mencampuri urusan internal Myanmar. Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam upaya repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. "Makanya, kami masuk kesana menjelaskan bahwa tujuan kami bukan intervensi masalah dalam negeri Myanmar, tapi ingin menjaga stabilitas keamanan kawasan ASEAN untuk bebas dari terorisme," jelasnya.
Pernyataan itu disampaikan Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto seusai bertemu Duta Besar Republik Indonesia di Myanmar, Ito Sumardi, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/12/2017). Wiranto menegaskan, salah satu daerah yang berpotensi di jadikan basis ISIS adalah Negara Bagian Rakhine, Myanmar, daerah tempat etnis Rohingya. Karena itu, Wiranto meminta Indonesia mewaspadai masuknya para teroris ISIS ke Rakhine bersamaan dengan pemulangan pengungsi Rohingya.
"Sangat besar kemungkinannya pengungsi repatriasi ke Myanmar bisa disusupi agen-agen para teroris ke Rakhine. Kalau pengungsi Rohingya disusupi ISIS, hal itu justru akan menjadi masalah baru di Rakhine. Bibit-bibit terorisme bisa tumbuh dan berkembang di Rakhine," kata Wiranto.
Oleh karena itu, Indonesia akan kembali masuk dan membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar. Hal ini penting dilakukan guna mencegah para penyusup ISIS masuk ke Rakhine bersama etnis Rohingya. Nantinya peran Indonesia di Rakhine akan sama seperti peran Indonesia di Marawi, yakni membantu pemerintah setempat memerangi ISIS di Asia Tenggara.
"Kami bukan mencampuri masalah dalam negeri Myanmar, tetapi ingin menjaga stabilitas kawasan ASEAN untuk bebas dari terorisme. Pak Ito membantu menghubungkan saya dengan tokoh-tokoh militer di sana. Kemudian, tadi melapor ke saya bahwa mereka siap melakukan satu MoU khusus dengan Indonesia untuk membantu pengamanan lawan terorisme di sana," tegas Wiranto.
Menko Polhukam juga mengatakan bahwa para pimpinan militer Myanmar sepakat atas bantuan pemerintah RI mengawal pengembalian pengungsi Rohingya agar terbebas dari penyusupan kelompok radikal dan teroris.
Di sisi lain, Ito mengatakan ke hadirannya di Kemenko Polhukam memang untuk melaporkan perkembangan terakhir pengembalian pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine State, Myanmar. Dia menjelaskan perlu penanganan khusus dalam proses repatriasi ini, karena para pengungsi Rohingya yang akan dikembalikan dari Bangladesh ke Rakhine State rawan disusupi kelompok teroris dan kelompok radikal.
"Yang kita inginkan mengembalikan mereka ke Myanmar. Tapi, kalau ada yang menyusup, upaya membangun perdamaian bisa batal. Artinya, kan berhadapan lagi dengan pihak keamanan Myanmar," jelasnya.
Ito memastikan, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengupayakan repatriasi bukan untuk mencampuri urusan internal Myanmar. Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam upaya repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. "Makanya, kami masuk kesana menjelaskan bahwa tujuan kami bukan intervensi masalah dalam negeri Myanmar, tapi ingin menjaga stabilitas keamanan kawasan ASEAN untuk bebas dari terorisme," jelasnya.
(amm)