AS Bersikukuh Jadi Mediator Perdamaian Israel-Palestina
Sabtu, 09 Desember 2017 - 01:42 WIB
AS Bersikukuh Jadi Mediator Perdamaian Israel-Palestina
A
A
A
NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Meski begitu Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan AS masih memiliki kredibilitas sebagai mediator perdamaian untuk Israel dan Palestina.
"Amerika Serikat memiliki kredibilitas dengan kedua belah pihak. Israel tidak akan pernah, dan tidak boleh, diintimidasi oleh sebuah kesepakatan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau oleh kumpulan negara-negara yang telah membuktikan bahwa mereka mengabaikan keamanan Israel," kata Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (9/12/2017).
Haley mengatakan bahwa PBB telah melakukan lebih banyak merusak prospek perdamaian Timur Tengah daripada memajukannya.
"Kami tidak akan menjadi pihak untuk itu, Amerika Serikat tidak lagi berdiri saat Israel diserang secara tidak adil di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Amerika Serikat tidak akan diajar oleh negara-negara yang tidak memiliki kredibilitas dalam hal perlakuan baik Israel maupun Palestina secara adil," imbuhnya.
Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan membahas Yerusalem setelah Presiden AS Donald Trump mengakuinya sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan sepihak Trump menuai kecaman dunia internasional dan dianggap melanggar resolusi PBB.
Israel merebut Yerusalem Timur dari Arab dalam perang Timur Tengah 1967. Negara Zionis ini kemudian mencaploknya, dan menyatakan seluruh kota sebagai Ibukotanya - sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza.
Perundingan damai Israel-Palestina telah dibekukan sejak tahun 2014, meskipun penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner memimpin upaya Trump untuk memulai kembali usaha mereka namun sejauh ini upaya tersebut menunjukkan sedikit kemajuan.
Pembangunan permukiman di Tepi Barat Israel telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pembicaraan.
"Amerika Serikat memiliki kredibilitas dengan kedua belah pihak. Israel tidak akan pernah, dan tidak boleh, diintimidasi oleh sebuah kesepakatan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau oleh kumpulan negara-negara yang telah membuktikan bahwa mereka mengabaikan keamanan Israel," kata Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari CBS News, Sabtu (9/12/2017).
Haley mengatakan bahwa PBB telah melakukan lebih banyak merusak prospek perdamaian Timur Tengah daripada memajukannya.
"Kami tidak akan menjadi pihak untuk itu, Amerika Serikat tidak lagi berdiri saat Israel diserang secara tidak adil di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Amerika Serikat tidak akan diajar oleh negara-negara yang tidak memiliki kredibilitas dalam hal perlakuan baik Israel maupun Palestina secara adil," imbuhnya.
Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan membahas Yerusalem setelah Presiden AS Donald Trump mengakuinya sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan sepihak Trump menuai kecaman dunia internasional dan dianggap melanggar resolusi PBB.
Israel merebut Yerusalem Timur dari Arab dalam perang Timur Tengah 1967. Negara Zionis ini kemudian mencaploknya, dan menyatakan seluruh kota sebagai Ibukotanya - sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.
Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza.
Perundingan damai Israel-Palestina telah dibekukan sejak tahun 2014, meskipun penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner memimpin upaya Trump untuk memulai kembali usaha mereka namun sejauh ini upaya tersebut menunjukkan sedikit kemajuan.
Pembangunan permukiman di Tepi Barat Israel telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pembicaraan.
(ian)
