Jumat, DK PBB Gelar Pertemuan Bahas Yerusalem
Kamis, 07 Desember 2017 - 06:49 WIB
Jumat, DK PBB Gelar Pertemuan Bahas Yerusalem
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan bertemu pada hari Jumat terkait keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pertemuan itu dilakukan atas permintaan dari delapan negara dari badan yang beranggotakan 15 negara itu.
Permintaan untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar secara terbuka mengumumkan pertemuan Dewan Keamanan dilakukan oleh Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris dan Uruguay.
Trump tiba-tiba membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade pada hari Rabu, menimbulkan kemarahan dari orang-orang Palestina dan menentang peringatan kerusuhan di Timur Tengah. Trump juga berencana memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Israel menganggap kota Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan serta menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana. Warga Palestina menginginkan Ibu Kota negara Palestina merdeka berada di sektor timur kota, yang dikuasai Israel dalam perang 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
"PBB telah memberi Yerusalem status hukum dan politik khusus, yang oleh Dewan Keamanan telah meminta masyarakat internasional untuk menghormatinya. Itulah sebabnya kami percaya Dewan perlu menangani masalah ini dengan sangat mendesak," kata Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB Carl Skau seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/12/2017).
Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada bulan Desember tahun lalu menggarisbawahi bahwa hal itu tidak akan mengakui adanya perubahan pada garis batas 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui perundingan.
Resolusi tersebut disetujui dengan 14 suara yang mendukung dan AS yang kala itu dipimpin oleh mantan Presiden Barack Obama memilih untuk abstein, yang menolak tekanan dari sekutu lama Israel dan Trump agar Washington menggunakan hak veto atas kesepakatan tersebut.
Setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan: "Saya telah secara konsisten berbicara menentang tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi orang Israel dan Palestina."
"Pada saat ini ada kegelisahan besar, saya ingin menjelaskan: Tidak ada alternatif lain selain solusi dua negara. Tidak ada Rencana B," katanya.
"Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina untuk kembali ke perundingan yang berarti," tegasnya.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memuji keputusan Trump sebagai tindakan yang tepat dan benar.
Permintaan untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar secara terbuka mengumumkan pertemuan Dewan Keamanan dilakukan oleh Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris dan Uruguay.
Trump tiba-tiba membalikkan kebijakan AS selama beberapa dekade pada hari Rabu, menimbulkan kemarahan dari orang-orang Palestina dan menentang peringatan kerusuhan di Timur Tengah. Trump juga berencana memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Israel menganggap kota Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan serta menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana. Warga Palestina menginginkan Ibu Kota negara Palestina merdeka berada di sektor timur kota, yang dikuasai Israel dalam perang 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
"PBB telah memberi Yerusalem status hukum dan politik khusus, yang oleh Dewan Keamanan telah meminta masyarakat internasional untuk menghormatinya. Itulah sebabnya kami percaya Dewan perlu menangani masalah ini dengan sangat mendesak," kata Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB Carl Skau seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/12/2017).
Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada bulan Desember tahun lalu menggarisbawahi bahwa hal itu tidak akan mengakui adanya perubahan pada garis batas 4 Juni 1967, termasuk mengenai Yerusalem, selain yang disetujui oleh para pihak melalui perundingan.
Resolusi tersebut disetujui dengan 14 suara yang mendukung dan AS yang kala itu dipimpin oleh mantan Presiden Barack Obama memilih untuk abstein, yang menolak tekanan dari sekutu lama Israel dan Trump agar Washington menggunakan hak veto atas kesepakatan tersebut.
Setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan: "Saya telah secara konsisten berbicara menentang tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi orang Israel dan Palestina."
"Pada saat ini ada kegelisahan besar, saya ingin menjelaskan: Tidak ada alternatif lain selain solusi dua negara. Tidak ada Rencana B," katanya.
"Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk mendukung para pemimpin Israel dan Palestina untuk kembali ke perundingan yang berarti," tegasnya.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memuji keputusan Trump sebagai tindakan yang tepat dan benar.
(ian)
