3 Kebijakan Kontroversial Donald Trump yang Dianggap Anti-Palestina
Senin, 10 Maret 2025 - 14:55 WIB
loading...
Ada tiga kebijakan kontroversial Presiden AS Donald Trump yang dianggap anti-Palestina, salah satunya proposal mengambil alih Gaza oleh AS. Foto/Qatar State Agency via Palestine Chronicle
A
A
A
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada masa kepresidenan keduanya, memperkenalkan sejumlah kebijakan yang memicu kontroversi dan dianggap merugikan rakyat Palestina.
Pada masa kepresidenan pertama, Trump juga membuat sejumlah kebijakan yang merugikan Palestina. Salah satunya adalah secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
Baca Juga: Israel Akan Putus Listrik Gaza, Rakyat Palestina Makin Sengara
Pada Februari 2025, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan sekitar 2 juta penduduk Palestina ke negara-negara tetangga.
Dia berencana mengembangkan Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyebut rencana tersebut sebagai bentuk "pembersihan etnis" Palestina.
Pada Maret 2025, agen imigrasi AS menangkap Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana Palestina di Universitas Columbia yang dikenal aktif dalam protes pro-Palestina.
Pada masa kepresidenan pertama, Trump juga membuat sejumlah kebijakan yang merugikan Palestina. Salah satunya adalah secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, Palestina menghendaki Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.
Baca Juga: Israel Akan Putus Listrik Gaza, Rakyat Palestina Makin Sengara
3 Kebijakan Donald Trump yang Dianggap Anti-Palestina
1. Proposal Mengambil Alih Gaza oleh AS
Pada Februari 2025, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan sekitar 2 juta penduduk Palestina ke negara-negara tetangga.
Dia berencana mengembangkan Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut.
Proposal ini mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang menyebut rencana tersebut sebagai bentuk "pembersihan etnis" Palestina.
2. Penangkapan Aktivis Palestina di AS
Pada Maret 2025, agen imigrasi AS menangkap Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa pascasarjana Palestina di Universitas Columbia yang dikenal aktif dalam protes pro-Palestina.
Lihat Juga :
