Diduga Korupsi, Mantan Menteri Keuangan Arab Saudi Ditahan

RIYADH - Salah satu pengusaha Arab Saudi yang paling menonjol dan mantan menteri keuangan termasuk di antara puluhan orang yang ditahan dalam sebuah penyelidikan oleh sebuah badan anti-korupsi baru. Demikian pernyataan seorang pejabat senior Arab Saudi.

Pejabat tersebut, yang menolak untuk diidentifikasi berdasarkan peraturan pengarahan, mengatakan miliarder Pangeran Alwaleed bin Talal, yang memiliki firma investasi Kingdom Holding 4280.SE, dan mantan menteri keuangan Ibrahim al-Assaf telah ditahan seperti dilansir dari Reuters, Minggu (5/11/2017).

Tidak ada pria atau pejabat Kingdom Holding yang bisa segera dihubungi untuk memberikan komentar. Selain menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Citigroup C.N, Kingdom memiliki saham di Rupert Murdoch's News Corp (NWSA.O) dan situs microblogging Twitter.

Raja Saudi Salman pada Sabtu malam mengumumkan pembentukan komite anti-korupsi baru yang dipimpin oleh putranya Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Televisi Al Arabiya milik Saudi mengatakan bahwa badan tersebut telah menahan 11 pangeran, empat menteri saat ini dan puluhan mantan menteri.

Baca Juga: Arab Saudi Pecat Para Menteri Senior dan Tahan 11 Pangeran

Putra mahkota ini mempelopori sebuah program reformasi ekonomi ambisius yang bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan. Arab Saudi merupakan eksportir minyak utama dunia dan negara paling kuat di kawasan Teluk Arab.

Raja Salman juga menunjuk dua menteri baru pada hari Sabtu untuk mendapatkan pos keamanan dan ekonomi utama. Ia menyingkirkan salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling menonjol sebagai kepala Garda Nasional.

Pangeran Miteb bin Abdullah digantikan sebagai menteri Garda Nasional oleh Khaled bin Ayyaf, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh telah dihapus untuk mendukung wakilnya Mohammed al-Tuwaijri, menurut sebuah keputusan kerajaan yang dilaporkan oleh media pemerintah.

Pangeran Miteb, anak istimewa almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.

Perombakan Kabinet membantu mengkonsolidasikan kendali Pangeran Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan, yang telah lama dipimpin oleh cabang-cabang kuat dari keluarga penguasa.

Pangeran Mohammed, yang telah berjanji untuk 'pergi' setelah memberangus korupsi di tingkat tertinggi, akan memimpin badan anti-korupsi baru, yang diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, dan membekukan aset.

"Tanah air tidak akan ada kecuali jika korupsi dicabut dan koruptorlah yang bertanggung jawab," bunyi keputusan kerajaan tersebut.