Krisis Rohingya, AS Serukan Embargo Senjata Terhadap Myanmar
Krisis Rohingya, AS Serukan Embargo Senjata Terhadap Myanmar
A
A
A
NEW YORK - Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, meminta dunia internasional untuk menangguhkan pemberian senjata ke Myanmar. Embargo itu sebagai hukuman atas kekerasan terhadap Muslim Rohingya, sampai pihak militer Myanmar melakukan tindakan pertanggungjawaban yang memadai.
Ini adalah pertama kalinya AS menghukum para pemimpin militer di balik penindasan tersebut, namun berhenti mengancam untuk mengajukan kembali sanksi yang dihentikan oleh pemerintahan Obama.
"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).
Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis.
Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.
"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan," tegas Haley.
"Dan setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tukas Haley.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine dapat menyebar ke Rakhine pusat, di mana 250 ribu lebih orang berisiko mengalami eksodus.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan publik pertamanya terhadap Myanmar dalam delapan tahun, bahwa kekerasan tersebut telah melonjak menjadi darurat pengungsi dengan perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Baca Juga: PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya
Ini adalah pertama kalinya AS menghukum para pemimpin militer di balik penindasan tersebut, namun berhenti mengancam untuk mengajukan kembali sanksi yang dihentikan oleh pemerintahan Obama.
"Kami tidak takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," Haley kepada Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).
Ini adalah pertama kalinya Washington menggunakan tuduhan perpindahan ratusan ribu orang di Negara Bagian Rakhine sebagai pembersihan etnis.
Namun, Myanmar menolak tuduhan tersebut dan telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia.
"Militer Myanmar harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka yang telah dituduh melakukan pelanggaran harus segera dikeluarkan dari tanggung jawab komando dan diadili karena melakukan kesalahan," tegas Haley.
"Dan setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan ini sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tukas Haley.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya di bagian utara Rakhine dapat menyebar ke Rakhine pusat, di mana 250 ribu lebih orang berisiko mengalami eksodus.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan publik pertamanya terhadap Myanmar dalam delapan tahun, bahwa kekerasan tersebut telah melonjak menjadi darurat pengungsi dengan perkembangan tercepat di dunia, mimpi buruk kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Baca Juga: PBB kepada Myanmar: Hentikan Operasi Militer Terhadap Rohingya
(ian)
Explore More